WTP Kedua, Bupati Tekankan Pegelolaan Keuangan yang Akuntabel

- Rabu, 10 Juni 2020 | 10:34 WIB
MAKSIMAL: Bupati KTT H. Undunsyah bersama OPD terkait saat menerima penghargaan WTP, Selasa (9/6)./RIKO / RADAR TARAKAN
MAKSIMAL: Bupati KTT H. Undunsyah bersama OPD terkait saat menerima penghargaan WTP, Selasa (9/6)./RIKO / RADAR TARAKAN

TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mempertahankan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari BPK. Penyerahahan setifikat opini WTP tersebut diterima langsung Bupati H. Undunsyah dari Kepala Perwakilan BPK RI melalui pertemuan secara virtual.

H. Undunsyah mengatakan, diraihnya predikat WTP kedua kalinya oleh Pemkab Tana Tidung ini merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mumpuni. ''Antara lain dengan menetapkan Perda APBD tepat waktu, pembenahan data aset dan tentunya dukungan doa seluruh masyarakat KTT,'' kata Bupati.

Menurutnya, pemeriksaan dan audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Antara lain meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksan kinerja.

''Tujuan pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan Pemkab Tana Tidung telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku,'' katanya.

Bupati sebelumnya menekankan agar Pemkab Tana Tidung bisa meraih opini WTP dari BPK. Sebab beberapa tahun sebelumnya, predikat pemeriksaan BPK yang diterima Pemkab Tana Tidung masih selalu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati menargetkan tahun 2018 lalu agar dapat mengubah status WDP menjadi WTP. Oleh karena itu banyak hal yang akan sudah dilakukan Pemkab Tana Tidung. Pertama, yakni menindaklanjuti persoalan yang belum terselesaikan dari beberapa tahun sebelumnya. Terutama soal aset hibah dari Kabupaten Bulungan yang tak kunjung tuntas. “Sebab di KTT sendiri masih banyak yang merupakan hibah sehingga banyak yang belum ter-cover dengan baik,” ungkapnya.

Diakuinya, beberapa aset yang tidak dapat dinilai akibat kerusakan atau wujudnya sudah tidak ada, Sehingga tidak dapat divalidasi BPK. Permasalahan selanjutnya, Bupati mengatakan terdapat salah hitung dalam ketentuan. Sehingga penanggung jawab penyimpanan barang dengan bendahara penerima, melakukan kekeliruan yang berujung fatal.  “Dan yang terakhir yaitu masih banyak persoalan yang harus ditindaklanjuti, sebab beberapa masalah belum diselesaikan dengan pihak ketiga. Jadi selama permasalahan itu belum diselesaikan kita belum bisa menerima WTP. Namun alhamdullilah semua permasalah itu dapat selesai dan akhirnya Pemkab KTT bisa meraih WTP dari BPK Kaltara. Ini semua berkat kinerja dan komitmen bersama seluruh instansi yang ada,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KTT Hendrik mengatakan pihaknya sangat netral mengawal pemerintahan dan selalu berpihak kepada yang benar. Jika memang ada kesalahan DPRD selalu mengkritiki untuk kebaikan bersama.  “Catatan yang diberikan akan dibenahi bersama agar kita bisa meraih WTP. Atas capaian itu, DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah KTT yang telah memaksimalkan segala daya dan kemampuannya sehingga tahun 2019 lalu Pemkab KTT dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Itu sangat membanggakan," katanya.

Hal ini merupakan prestasi yang patut dihargai, karena dilandasi rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap masyarakat dan daerah Kabupaten Tana Tidung. Dijelaskannya lagi, ke depan perlu juga melihat aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Penyampaian laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian dari transparansi dan akuntabel yang dapat diketahui oleh masyarakat, melalui para wakil rakyat. Semoga prestasi yang kita raih ini bisa diertahankan dn berlanjut mendapatkan WTP setiap tahun," harapnya.  (*/rko/ash)

 

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X