TANJUNG SELOR – Sejak ditetapkan pesta demokrasi berlangsung pada 9 Desember mendatang, Polres Bulungan telah bersiap mengamankan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bulungan dan Tana Tidung.
Kapolres Bulungan AKBP Teguh Triwantoro menyampaikan sejauh ini kegiatan yang sudah dilaksanakan jelang pilkada dengan cooling system. Artinya, personel Polres Bulungan melakukan pendinginan situasi saat ini. “Dan berdasarkan informasi di lapangan saat ini masih kondusif,” ucap AKBP Teguh Triwantoro kepada Radar Kaltara, kemarin.
Mantan Kapolres Nunukan ini menambahkan jelang pilkada serentak pada 9 Desember mendatang kegiatan yang dilaksanakan yakni menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. “Sehingga, kita kerja sama dengan instansi terkait untuk kegiatan pengamanan. Dalam hal ini TNI,” bebernya.
Jumlah peronel yang dikerahkan sekira 200 orang atau 2/3 dari kekuatan Polres Bulungan untuk mengawal pelaksanaan pilkada. Jumlah tersebut sesuai dengan dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan ke Polres Bulungan.
Potensi ujaran kebencian, informasi bohong turut menjadi perhatian serius. Sehingga, persoalan tersebut ditangani Satgas Manajemen Media Polres Bulungan. Langkah yang dilakukan dengan patroli di dunia maya. Untuk itu pihaknya berharap peran semua pihak untuk melaporkan jika menemukan ujaran kebencian dan hoaks agar segera dilaporkan ke Polres Bulungan sehingga langsung ditindaklanjuti.
“Mengatasi potensi hoaks kita sudah kerahkan satgas yang termasuk di dalamnya Cyber Drop yang saat ini melakukan patroli dunia maya untuk mengantisipasi penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Jadi terus kita monitor,” tegasnya.
Baginya, persoalan hoaks ujaran kebencian, money politic, hoaks, black campaign atau kampanye hitam setiap pelaksanaan pilkada selalu berkaitan. Polres Bulungan sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk dilakukan. Dan yang terpenting baginya mengedukasi masyarakat dengan cara bersosialisasi terkait demokrasi agar masyarakat tidak dijadikan korban.
“Memang setiap pilkada berkaitan dengan money politic, hoaks, black campaign. Sehingga kita perlu bersosialisasi dengan masyarakat untuk mengedukasi bagaimana untuk demokrasi baik,” bebernya. (akz/eza)
