MOMENTUM hari lahir Pancasila setiap 1 Juni merupakan proses yang perlu kembali dan kembali lagi dihayati bagi segenap warga negara Indonesia. Bagaimana menyikapi nilai yang terkandung di dalamnya. Ataukah momentum apa yang bisa kita ambil dari setiap seremonial peringatan hari lahirnya?
Perlulah kiranya kita kilas balik hari-hari anak bangsa ini melihat potret landasan idiil berbangsa dan bernegara ini. Sebuah tayangan media elekronik dan cetak kurang lebih tiga atau empat bulan yang lalu membuat jengah pemirsa. Bahkan menjadi viral. Pertanyaan panelis pemilihan putri Indonesia yang membuat terbatah sang calon juara Duta Indonesia melafazkan sila Pancasila seperti menohok generasi muda generasinya. Cermin peradaban yang telah melupakan jati diri bangsa sebagai akumulasi dari perjuangan dan cita tanah air bangsa Indonesia. Itu kata netizen yang mencoba melebarkan polemik sebagai anak bangsa yang tidak Pancasialis. Fenomena ini seiring merebaknya kontroversi “salam Pancasila” yang diusulkan Kepala BPIP sebagai pengganti salam nasional bahkan salam bagi masing-masing agama penganutnya. Sehingga kalau ditarik benang merahnya, setali tiga uang dua pernyataan dan satu pertanyaan nilai Pancasila di atas tidak mampu membumi pada generasinya. Lantas, apakah sila-sila Pancasila itu perlu dihapalkan?
Proses menghapal ini perlu kerja keras pemerintah pada masa itu. Dengan selalu mengulang-ulang mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di sekolah-sekolah. Penataran P4 setiap tingkatannya, litsus merupakan upaya bagaimana masyarakat dan generasi menghapal sila-sila Pancasila. Dan kalau ditanyakan pada generasi di era orde baru saat itu, sudah pasti hampir semua mampu menghapal Pancasila. Artinya, pemerintah telah berhasil mengelorakan hapalan Pancasila bagi bangsanya. Lantas, dengan sedikit lebay generasi sekarang malah balik bertanya. Kalau Pancasila berhasil seharusnya korupsi semakin kurang, kolusi dipersempit sehingga hukum mampu tidak saja tajam ke bawah tapi bertaji ke atas. Semua sama di depan hukum seperti spiritnya. Bahkan kesempatan kerja, peluang meraih karier yang lebih tinggi didapat dengan fair dan benar kalau sekiranya salah satu sumbatannya budaya nepotisme makin dikikis pemimpin bangsa ini! Apa yang tersirat bagi generasi ini?. Sumbatan ideologi ini masih ada. Lantas, bagaimana kita mampu mengelola selanjutnya?
Mungkin kita perlu mereview kembali Pancasila itu dari sisi sejarahnya. Pancasila sebagai sebuah nilai adalah pernyataan klise yang kembali kita ungkapkan. Walau sedikit agak absurd jika merunut dari pernyataan Sujiwo Tedjo pada salah satu dialog interaktif media elektronik nasional. Pancasila itu baru ada ketika masing-masing individu mampu mewujudkannya dalam sikap, perbuatan, tingkah dan perilaku yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Barulah anak bangsa ini dikatakan Pancasilais. Modal historisnya sudah ada. Pancasila sebagai nilai yang terkandung di dalamnya digali dari nilai-nilai masyarakat dan budaya masa lalu bangsa. Itu pernyataan para perumusnya yang bersepakat menyusun kembali dalam sidang BPUPKI atas usulan 3 tokoh nasional dalam merumuskan dasar ideologi berbangsa dan bernegara, yakni, Mr. Muh. Yamin, Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno. Budaya sosiologis bangsa yang ramah, gotong royong, dan toleran adalah seperangkat nilai budaya unggul bangsa ini. Namun sedikit demi sedikit mulai terkikis. Banyak faktor di dalamnya yang telah mempengaruhi dan agak panjang jika kita menguraikannya dalam tulisan ini. Dan akhirnya kita hanya punya argumentasi yang berbeda, apakah karena faktor pemimpinnya ataukah pengaruh budaya yang mengikis dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, tokoh agama kita yang latah masih tersandung masalah moral, asusila, korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yang latah menghapal sila Pancasila namun belum mampu mengintegrasikan dalam nilai kehidupan.
Faktanya, nilai luhur bangsa ini bukan semata dalam aspek sosiologis. Sebagai sebuah bangsa yang beragama dan bangsa ini memiliki landasan pokok kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pengakuan yang tertuang dalam mukadimah UUD 45 juga menjadi cita luhur bangsa bahwa perjuangan bangsa ini lahir atas berkat Rahmat Tuhan YME. Kepercayaan dan nilai religuitas harusnya menjadi pekerjaan rumah bersama bangsa ini. Bagaimana mengujinya? Jawaban normatifnya sudah pasti banyak aspek yang mempengaruhinya. Dan jika korelasi ketaatan yang dinampakkan saat ini masih belum mampu menjawab tantangan berbangsa, bisa jadi masih ada yang salah dalam pengelolaannya.
Kita harus menyakini mulai diri individu yang peduli dengan gagasan kebangsaaan ini, pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat harus memulai dari keyakinan agama yang kita yakini memiliki kebenaran universal. Kebenaran bagi pemeluknya dan mampu memberi ruang bagi agama dan kepercayaaan lainnya. Malah bahkan bukan sebagai musuh bersama bangsa dan negara ini. Pancasila adalah interprestasi nilai kehidupan beragama dan kepercayaan yang dianut bangsa ini. Bagaimana kita kembali mencoba membangunnya, apakah dengan harus menghapal Pancasila? Perjalanan berbangsa dan bernegara ini seperti kita ingin berjalan menuju Bandar Udara Juwata dari berbagai arah di kota Tarakan. Bagi yang telah mengenal jalan tinggal mencapainya saja, bagi yang ragu bisa menggunakan GPS seperti google maps, namun celakanya masih ada anak bangsa ini perlu diantar, ada pula yang perlu menggunakan layanan antar jemput bahkan ada yang perlu kita kawal untuk sampai di tujuan. Itulah fungsinya bernegara, berbangsa, dan hidup bermasyarakat sesama anak bangsa. Salam Pancasila. (***)
*) Sukmawaty Arisa Gustina, Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
