MALINAU – Langkah-langkah untuk pengendalian wabah Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Malinau terus dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyesuaikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) dan surat edaran dari Gugus Tugas Nasional terkait diperpanjangnya tanggap darurat Covid-19.
“Gugus tugas sudah menginstruksikan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati untuk tidak menerbitkan surat keputusan tentang tanggap darurat ini sendiri. Sehingga kita beradaptasi semua langsung kepada Keppres dan surat edaran dari gugus tugas,” ujar Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM saat memimpin apel sebelum razia masker dilakukan, Kamis (4/6) di halaman Mapolres Malinau.
Mencermati status tanggap darurat tersebut, kata Ernes Silavanus yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau ini, daerah harus tetap juga secara konsisten melakukan pengendalian dan penanganan kasus Covid-19.
Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, lanjutnya, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melihat bahwa setelah pascatanggap darurat (29/5) yang lalu, ada euforia sedikit di masyarakat bahwa penanganan Covid-19 sudah tuntas.
Padahal, tanggap darurat masih diperpanjang oleh pemerintah pusat. Karena itulah, pihaknya menjaga agar masyarakat tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebab diketahui bahwa Covid-19 ini belum selesai. “kalau istilah di nasional adalah new normal life. Nah Pak Bupati bersama-sama pimpinan menyepakati untuk new normal life ini di Malinau berbeda. Artinya pola hidup sehat, aman, produktif dalam membangun Malinau,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau ini.
Kenapa menggunakan nama pola hidup sehat, aman dan produktif membangun Malinau yang mungkin tulisannya agak panjang, dijelaskan, ini diambil karena pihaknya melihat ada bahwa program yang sebenarnya sangat sinkron dengan new normal life ini sendiri. “Kalau kita dengar di Jawa Timur ada disampaikan desa tangguh, kita lihat juga di Jakarta ada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di RT-RW yang sebenarnya sudah jauh sebelumnya kita lakukan di Malinau,” bebernya.
Sebelumnya, Malinau menerapkan isolasi parsial dan itu, sebutnya, bisa dikatakan PSBB kecil-kecilan. Di mana setiap daerah, setiap wilayah, setiap komunitas, setiap RT dan desa melakukan isolasi secara mandiri di Bumi Intimung. “Nah ini yang justru kemarin sangat bagus, bahkan sangat lebih ketat ketimbang PSBB yang ada di beberapa tempat. Tapi pasca dari setelah tanggal 29 Mei itu, inilah yang harus kita jaga. Pasti dari institusi masing-masing kita, baik TNI-Polri maupun dari Kejaksaan pasti diminta monitor kepada tiap daerah,” katanya.
Karena itu, untuk new normal yang istilah di Malinau adalah pola hidup sehat, aman, produktif dalam membangun Malinau, pemerintah daerah bersama-sama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), gugus tugas juga sudah menyusun standart operational procedure (SOP) pada semua fasilitas umum dan semua layanan yang ada di Malinau. Baik itu mulai penggunaan ruang terbuka hijau, sampai ke rumah makan dan lain sebagainya. “Nah jadi dalam menuju ke arah sosialisasi ini, kita juga harus menjaga konsistensi. Dijadwalkan bahwa sosialisasi untuk SOP kita ini dimulai dari tanggal (9/6),”sebutnya.
Gugus tugas juga sudah berkoordinasi dengan OPD-OPD, untuk itu juga memohon personel dari TNI, Polri dan kejaksaan untuk membantu melakukan sosialisasi SOP yang diperkirakan ada 15 SOP yang harus ditaati oleh semua masyarakat. “Kemarin kami sudah rapat dengan beberapa pemimpin agama, mereka juga sangat mengikuti apa yang sudah kita susun. Nah harapan kita, ini yang harus kita jaga menuju ke proses nanti diberlakukannya semua SOP itu,” tukasnya. (ags/fly)
