MANAGED BY:
SELASA
07 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL
Kamis, 04 Juni 2020 09:29
Peran Strategis KPPN di Masa Pandemi
Oleh: Rahmatullah/Kepala Subbag Umum KPPN Tanjung Selor

PROKAL.CO,

SEJAK kasus Coronavirus disease (Covid-19) merebak awal Maret lalu, Indonesia cukup terhantam akibat penyebarannya yang cepat. Bukan hanya pada sektor kesehatan manusia, namun juga telah mengganggu kesehatan ekonomi. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk, bisa mencapai minus 0,4 persen. Hal itu dapat terjadi karena perpaduan gejolak pada aspek kesehatan yang merembet ke sektor ekonomi. Sebagian besar aktivitas ekonomi terhenti demi mencegah meluasnya penyebaran Covid-19

Dampak dari penyebaran Covid-19 ini telah memukul berbagai sudut ekonomi. Sektor UMKM adalah sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 karena tidak adanya aktivitas di luar rumah oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan kendala impor bahan baku dan barang modal dari Tiongkok yang menjadi episentrum pandemi. Kenaikan harga barang ditambah pendapatan yang merosot, menjadi kombinasi fatal pemukul daya beli.

Berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19, seperti anjuran untuk bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah, dan senantiasa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Anjuran agar beberapa perkantoran maupun pertokoan yang diijinkan beroperasi untuk menyediakan wastafel lengkap dengan sabun cuci tangan. Imbauan untuk selalu mengenakan masker apabila terpaksa harus bepergian dan jaga jarak. Bahkan di beberapa daerah, dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan laju pertambahan kasus positif Covid-19.

Dalam rangka penanggulangan pandemi ini, pemerintah telah menyusun berbagai program. Beberapa waktu lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana dalam berbagai program. Berdasarkan data OMSPAN hingga tanggal 15 Mei 2020, telah terealisasi berbagai program penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 25,8 triliun. Di antaranya adalah penggantian klaim RS atas pasien Covid-19 sebesar Rp 48,8 miliar, Dana Siap Pakai BNPB sebesar Rp 3,5 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 4,9 triliun yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM), Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 7,1 triliun. Selanjutnya adalah Bansos Paket Sembako sebesar Rp 591 miliar, Bansos Tunai sebesar Rp 3,7 triliun, Padat Karya Tunai sebesar Rp 3,58 triliun, Kartu Prakerja sebesar Rp 2,4 triliun.

Dalam DAK Fisik juga telah terealisasi Rp768.950.897.439,00 atau sebesar 99,97 persen dari dana yang dialokasikan. Demikian pula dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp 265.724.400.000,00.

Mekanisme penyaluran program tersebut melalui kantor-kantor vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjalankan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Mengingat berbagai program yang telah digulirkan tersebut bertujuan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19,  KPPN memiliki peran begitu penting. KPPN merupakan garda terdepan Kementerian Keuangan dalam proses pencairan dana APBN, mulai dari biaya operasional Kementerian/Lembaga hingga program penanggulangan dampak Covid-19. Peran ini begitu penting agar pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan masyarakat yang terdampak tidak makin terpuruk.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 18 September 2015 09:22

Bergaya Vintage dengan Baju Second-Hand

<p>Di Kota Tarakan, siapa yang tidak kenal &lsquo;Cakar&rsquo;? Hampir semua penduduk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers