Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, pihaknya tetap akan mengikuti segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Kemenag RI yang membatalkan ibadah haji tahun ini.
“Ini bukan kemauan kita, tapi kemauan pihak yang memiliki wilayah, yaitu pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Karena belum ada kepastian, makanya pemerintah sementara membatalkan,” ujarnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (2/6).
Namun demikian, mantan sekretaris provinsi (sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menegaskan, calon jemaah haji (CJH) tetap harus menyiapkan diri untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan dari pemerintah.
“Karena kebijakan itu bisa saja berubah di akhir-akhir nanti. Kan kita juga tidak tau nanti seperti apa,” jelas penjabat (Pj) gubernur Kaltara pertama ini.
Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, tentu sudah biasa dilihat adanya perubahan kebijakan dan perubahan sesuatu hal yang berkaitan dengan kebijakan. Jadi, yang penting itu harus tetap berusaha untuk menjaga konsistensi.
“Nah, pemerintah juga biasa seperti itu. Misalnya kita buat kebijakan seperti ini, tapi ternyata setelah dijalankan tidak cocok sehingga kebijakan itu diubah lagi. Itu tidak apa-apa,” katanya.
“Makanya sekarang ini selalu terbit surat edaran menteri yang menambah dan mengubah surat edaran terdahulu. Ini upaya untuk penyesuaian dengan kondisi yang ada,” tuturnya. Salah satu contohnya, soal penerapan work from home (WFH) di lingkungan pemerintahan. Itu bisa saja nanti kebijakannya kembali turun kerja seperti biasa protokol new normalsudah diberlakukan.
“Inikah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tentu ini pasti akan berpengaruh terhadap kebijakan yang digunakan saat ini. Tapi meskipun sudah turun kerja kembali, protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” bebernya.
Intinya, apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus menaatinya. Harapannya, wabah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini dapat segera berakhir. (radratarakan)
