TANJUNG SELOR – Berdasarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan ruas jalan dari Malinau ke Krayan, Nunukan akan selesai sebelum 2024 mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara), Sunardi mengatakan, pernyataan penyelesaian badan jalan ke Krayan ini akan selesai sebelum 2024 itu secara tersirat disampaikan pada beberapa kali pertemuan.
“Termasuk juga disampaikan Pak Presiden (Joko Widodo) saat berkunjung ke Kaltara beberapa bulan lalu menyebutkan paling tidak badan jalan itu sudah selesai,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor.
Tapi, ini untuk penyelesaian badan jalan. Belum sampai mulus beraspal. Untuk sampai beraspal, itu anggarannya cukup besar. Apalagi dengan kondisi saat ini sedang dalam pandemi Covid-19, sehingga tidak bisa terlalu berharap banyak. “Tapi mudah-mudahan bisa. Paling tidak badan jalan nanti sudah dilakukan perkerasan,” tuturnya.
Dikatakannya, untuk perkerasan pembangunan jalan yang panjangnya sekitar 196 kilometer (km) itu, nantinya akan menggunakan material lokal. Menurutnya, langkah itu akan lebih efisien atau lebih murah dan lebih mudah penanganannya. “Jika dilihat dari peta geografis dan tofografisnya, ruas jalan ke Krayan itu hampir 40 persen terjadi galian dan timbunan. Artinya, hanya sekitar 60 persen yang rata. Jadi cukup besar galian dan timbunannya,” kata Sunardi.
Ia juga menyebutkan, untuk naik serta turun timbunan dan galian itu sangat tinggi. Dalam hal ini, tentu tidak hanya sekadar potong gunung dan menimbun lembah, tapi harus ada penanganan serius terhadap lereng agar tidak terjadi longsor.
“Ini yang menyebabkan biaya penanganan jalan itu cukup tinggi. Sebelum dikerjakan, itu harus direncanakan dengan matang. Misalnya berapa kemiringannya, itu ada standarisasi dalam pengerjaan konstruksi,” jelasnya.
Harus ada metode khusus untuk penanganannya agar jalur itu tetap aman saat dilewati. Kriteria pembuatan jalan itu, yang pertama harus aman dulu. Jika sudah aman baru kemudian direalisasikan. Dijelaskannya, saat mengikuti presentasi di Kementerian PUPR, ternyata untuk daerah di pedalaman, terutama di ruas Krayan itu, biaya penanganan sampai beraspal per kilometer (km) itu kisarannya mulai dari Rp 26 miliar sampai Rp 40 miliar.
“Ini medan berat dengan lebar aspal 6 sampai 7 meter. Ini menggambarkan begitu sulitnya penanganan ruas jalan kita di perbatasan itu,” pungkasnya. (iwk/eza)
