MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 22 Mei 2020 13:32
THR ASN Sudah Cair
int

PROKAL.CO, PEMERINTAH Kota Tarakan akhirnya membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) sejak Selasa (19/5) lalu.  Namun, seperti perkiraan sebelumnya, hanya PNS eselon III ke bawah yang menerima. Adapun PNS eselon II seperti kepala dinas dan asisten, tidak menerima.

“Yang eselon II harap maklum dan harap-harap cemas,” ujar Sekretaris Kota Tarakan Hamid Amren, kemarin (20/5).

Hamid juga menginformasikan bahwa wali kota dan wakil wali kota, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, termasuk yang tidak mendapatkan.   

Mantan kepala Dinas Perhubungan Tarakan ini juga memastikan besaran THR yang diterima PNS sama seperti tahun-tahun sebelumnya, satu bulan gaji. Pembayaran THR yang terkesan lambat, bukan tanpa sebab. Hamid beralasan, pihaknya baru menerima dasar pembayarannya pada 13 Mei lalu.

Dasar pembayarannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasca diterima, pemberian THR tidak langsung bisa ditransfer. “Sebenarnya enggak juga terlambat, karena surat Menteri Keuangan Nomor PMK 49/2020 baru kami terima tanggal 13 Mei. Setelah itu harus dituangkan dalam juknis yang katakan itu Perwali. Perwali itu di samping kami susun, itu kan harus ada fasilitasi dengan provinsi. Ini provinsi baru diterima tadi (Senin, Red) langsung diproses,” tuturnya.

Pasca disetujuinya perwali oleh Pemprov Kaltara, pihaknya langsung memproses pemberian THR dan telah ditandatangani juga oleh Wali Kota Tarakan. Hasil komunikasinya dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan, pembayaran THR diproses di bank pada Senin (18/5).

Hamid tidak mengetahui pasti anggaran yang disiapkan untuk pemberian THR PNS. “Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa bayar zakat fitrah dan zakat harta,” pesan Hamid Amren.    

Sementara itu, saat diikonfirmasi Kepala BPKAD Tarakan Kustriansyah, ia membenarkan telah membayarkan THR bagi PNS. Namun, Kustriansyah tidak mengetahui pasti anggaran yang disiapkan, hanya setiap PNS menerima satu bulan gaji. “Hari Selasa, bisa cek rekeningnya, karena itu sudah kami proses,” singkatnya.

STIMULUS FISKAL MENDORONG DAYA BELI

Pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan merealokasi anggaran (refocusing) pada penanganan penyebaran Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan memberikan stimulus fiskal.

Setidaknya ada 5 stimulus fiskal yang telah diberikan, meliputi pemberian tunjangan hari raya (THR), bantuan langsung tunai dana desa, penyaluran DAK fisik kesehatan untuk Covid-19, bantuan sosial program keluarga harapan dan pelaksanaan program prakerja.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltara mengungkap  pemberian THR merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, khususnya yang setara jabatan administrator ke bawah, dan bagi penerima pensiun atau tunjangan, dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tanpa tunjangan kinerja) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah.

THR juga diberikan kepada pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural (LNS), lembaga penyiaran publik (LPP), atau badan layanan umum (BLU), dan pegawai lainnya, yang maksimal jabatannya setara dengan jabatan administrator, yang berjasa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kesetaraan.

“Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2020 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberian THR tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS dan penerima pensiun atau tunjangan, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian THR tersebut, baik yang bersumber dari APBN dan APBD. Untuk melaksanakan ketentuan pemberian THR yang bersumber dari APBN, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara Indra Soeparjanto, kemarin (17/5).

Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Nota Dinas Nomor Nomor ND-343/PB/2020 tanggal 11 Mei 2020 hal langkah-langkah pelaksanaan pembayaran THR.

Nota dinas ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh KPPN di Indonesia, termasuk tiga KPPN di lingkup Kalimantan Utara

“Tentu saja pemberian layanan prima dengan tetap mematuhi seluruh protoKol penanganan Covid-19. Hal yang paling dapat dilihat adalah SPM THR dapat diajukan tanpa adanya tatap muka antara petugas satker dan petugas KPPN. Seluruh pengajuan SPM dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi e-SPM,” tambahnya.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, per tanggal 16 Mei 2020, di Kalimantan Utara telah diajukan SPM THR yang bersumber dari APBN sebesar Rp 24.142.375.200,00. THR tersebut terdiri dari THR untuk PNS/anggota TNI/Polri pada 140 satker (100 persen dari seluruh satker yang memiliki alokasi gaji pada DIPA) sebesar Rp 23.909.442.200, THR pada 2 lembaga nonstruktural sebesar Rp 97.308.000 dan THR untuk pegawai lainnya sebesar Rp 135.625.000.

Stimulus kedua adalah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Pelaksanaan program ini didasarkan pada PMK 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan PMK 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. “Berdasarkan monitoring Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, per tanggal 14 Mei 2020, telah disalurkan BLT dana desa, yang sesuai namanya disalurkan secara tunai, sebesar Rp 1.462.800.000 kepada 2.438 keluarga penerima manfaat (KPM) di 58 desa dari total 447 desa di Kalimantan Utara, atau dengan kata lain sebesar 12,97 persen desa telah tersaluri BLT dana desa. Nominal BLT yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000per KPM setiap bulannya selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020. Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah desa dan KPM terbesar yaitu 49 desa dengan 1.651 KPM, sementara Kabupaten Malinau menduduki peringkat kedua yaitu 8 desa dengan 769 KPM, dan Kabupaten Tana Tidung dengan 1 desa dan 18 KPM,” urainya.

Penyaluran DAK fisik kesehatan COVID-19, sampai saat ini telah tersalur Rp 29.297.150.607,00. Sebanyak 80,03 persen disalurkan ke Kabupaten Nunukan atau sekitar Rp 23,45 miliar. Berturut-turut untuk Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan adalah 6,91 persen (Rp 2,02 miliar), 4,9 persen (Rp 1,44 miliar) dan 0,97 persen (Rp 284,5 juta). Sedangkan untuk level Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp 2,11 miliar atau 7,2 persen dari total dana yang tersalur. Dana tersebut telah disalurkan pada rentang minggu ketiga April 2020. Dana DAK fisik subbidang pelayanan rujukan mendominasi sebesar 96,95 persen sedangkan 3,05 persen sisanya adalah untuk subbidang peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Alokasi DAK fisik untuk penanganan Covid-19 dipergunakan untuk kegiatan antara lain: pembangunan/rehab ruang isolasi, pengadaan mobile X-Ray, ventilator dan virus transport media (VTM).

Stimulus keempat adalah bansos PKH. Pemberian bansos ini bertujuan agar keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi.

Bansos PKH yang tersalurkan di Kalimantan Utara adalah sebesar Rp 23,09 miliar untuk 25.827 KPM. Jumlah tersebut tersalur dalam dua tahap. Pada tahap pertama, tersalur Bansos PKH sebesar Rp 11,66 miliar untuk 12.938 KPM sementara pada tahap kedua, tersalur sebesar Rp 11,42 miliar untuk 12.889 KPM. Berdasarkan lokasi kabupaten/kota, baik pada tahap pertama maupun kedua, dalam hal jumlah Bansos PKH yang tersalur, Kabupaten Nunukan menempati peringkat teratas yaitu Rp 4,85 miliar pada tahap pertama (42 persen dari nilai salur tahap pertama) dan Rp 4,66 miliar pada tahap kedua (41 persen dari nilai salur tahap kedua).

Merespons dampak Covid-19, kartu prakerja diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang terdampak penhidupannya akibat Covid-19. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, kartu prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak penghidupannya.

Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan kuota sebesar 21.594 orang. Sampai dengan saat ini, sesuai dengan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimanatan Utara, sebanyak 13.904 orang atau 64,39 persen, telah melakukan akses atau mendaftar pada situs www.prakerja.go.id sebagai calon penerima. Dari jumlah tersebut yang telah terdaftar adalah 4.116 orang yang terdiri dari 1.987 orang dari Kota Tarakan, 1.200 orang dari Kabupaten Nunukan, 607 orang dari Kabupaten Bulungan, 249 orang dari Kabupaten Malinau, dan 73 orang dari Kabupaten Tana Tidung. (shy/*/lim)

 

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 06 Juni 2020 10:11

DUH..!! Tenaga Kesehatan di Tarakan Terkonfirmasi Covid-19

KABAR menyedihkan kembali disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tarakan.…

Sabtu, 06 Juni 2020 09:18

Perkantoran Sudah, Menyusul Pelonggaran Toko dan Pasar

TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan akhirnya merilis tahapan pelonggaran…

Jumat, 05 Juni 2020 14:49

Tiga Terdakwa Sabu 2 Kg Divonis 18 Tahun Penjara

  TARAKAN – Tiga terdakwa perkara sabu 2 kg yaitu…

Jumat, 05 Juni 2020 13:35

BREAKING NEWS! Seorang Nakes Positif Covid 19

TARAKAN - Gugus Tugas Covid-19 Tarakan kembali menyampaikan kabar terkait…

Jumat, 05 Juni 2020 13:30

Tenggelam, Ditemukan dengan Cara Dijaring

TARAKAN – Salah seorang warga Pantai Amal, Tarakan Timur pada…

Jumat, 05 Juni 2020 13:26

Tak Diperkenankan Imam/Khotib di Luar Lingkungan

TARAKAN - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Tarakan memastikan seluruh…

Jumat, 05 Juni 2020 13:24

Penyesuaian Tarif Menunggu Usulan

 TARAKAN - Belum ada angka pasti penyesuain tarif yang akan…

Jumat, 05 Juni 2020 13:21

Biaya Mahal, Dilema Pengusaha

 SEBAGIAN pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Tarakan menyambut baik…

Jumat, 05 Juni 2020 11:59

Polri Siap Kawal New Normal, Kapolda : Masyarakat Harus Bisa Disiplin

TARAKAN- Kapolda Kaltara Irjen Pol Indrajit kembali menegaskan TNI-Polri siap…

Jumat, 05 Juni 2020 11:57

Transportasi Laut Dibuka 8 Juni, Wali Kota Maunya Kurangi Penumpukan di Pelabuhan

TARAKAN- Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengharapkan, semua masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers