TANJUNG SELOR – Stok rapid test yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) sebanyak 200 stik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini sudah menipis.
Kepala Dinkes Bulungan, Imam Sujono mengatakan, jika melihat kondisi penyebaran Covid-19 yang kian meluas saat ini, tentu rapid test yang ada tidak cukup. Sehingga perlu dilakukan pengadaan secara mandiri oleh Pemkab Bulungan.
“Kami sudah melakukan pengecekan menggunakan rapid test terhadap kontak erat pasien positif. Saat ini stok yang ada di kami masih sangat terbatas, sehingga perlu segera disikapi,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor pekan lalu.
Ia mengatakan, saat ini sudah cukup banyak rapid test yang digunakan. Jadi, selain berharap dengan adanya bantuan dari pemprov maupun pusat, saat ini pihaknya juga telah melakukan pemesanan rapid test secara mandiri.
“Kami melakukan pengadaan. Kami telah memesan sekitar 1.000 stik (rapid test). Ini kami pesan dengan rekanan kami di pusat,” katanya.
Dikatakannya, untuk per stik rapid test itu harganya cukup tinggi, yakni di atas Rp 500 ribu. Jadi untuk yang satu kotak isi 20 stik, itu mencapai Rp 11 juta. Artinya tinggal dikalikan berapa anggaran untuk pengadaan 1.000 rapid test tersebut. “Jika kita lihat kondisi yang ada saat ini, tentu kebutuhan akan rapid test itu mengalami peningkatan,” sebutnya.
Namun, jika ingin dilakukan rapid test massal, ia menegaskan tentunya perlu adanya dukungan ketersediaan rapid test dari pemerintah pusat dengan jumlah besar jika memang hal itu ingin dilakukan.
“Memang secara nasional itu (rapid test massal, Red) sempat disampaikan. Tapi, ini tentu perlu anggaran. Sementara, untuk rapid test yang dipesan rencananya awal April ini baru akan sampai di Bulungan,” sebutnya.
Ia mengaku, kesulitan dalam hal pengadaan rapid test itu, selain karena masalah anggaran, juga karena ketersediaan barang yang agak sulit didapatkan. Untuk rapid test yang ada akan diprioritaskan untuk mengecek orang-orang yang masuk kriteria.
Untuk diketahui, data terakhir yang diterima, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) Bulungan sebanyak 35 orang, orang tanpa gejala (OTG) 49 orang, pasiean dengan pengawasan (PDP) satu orang, dan yang positif Covid-19 tiga orang.
Sementara itu, dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang kemudian akan dipergunakan untuk biaya penanganan Covid-19 di Bulungan.
“Karena kami pasti butuh anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19, baik untuk melengkapi fasilitas kesehatan, logistik untuk yang dikarantina, hingga kebutuhan tenaga medis,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Minggu (5/4).
Realokasi anggaran itu diambil dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai dari anggaran perjalanan dinas hingga anggaran kegiatan lainnya yang dinilai bisa dialihkan, seperti anggaran rapat.
