TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie, salah satu kepala daerah yang ikut dalam rapar koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kamis (2/4).
Pada rakor yang membahas soal penanganan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI), baik yang dari Malaysia maupun anak buah kapal (ABK) dalam upaya pencegahan masuknya Covid-19 di Kaltara itu, juga dihadirkan Konsul Jenderal (Konjen) Malaysia dari Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Kuching.
“Dengan pengalaman pemulangan yang sudah pernah dilakukan, saya usulkan di Nunukan dilengkapi fasilitas untuk karantina TKI yang dipulangkan melalui Nunukan,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (2/4).
Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini mengatakan, untuk apa-apa saja yang diusulkan untuk melengkapi kekurangan fasilitas karantina itu sedang proses dilakukan, dan itu juga telah direspons Menteri Kesehatan (Menkes) RI.
“Jadi, nanti kita usulkan saja apa yang kita butuhkan. Saat ini saya masih menunggu dari Bupati Nunukan (Asmin Laura) apa yang mereka usulkan dalam satu minggu ini,” kata Irianto.
Jika sudah ada data usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan itu, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tinggal menueruskan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk ditindaklanjuti pengadaannya.
Sebelumnya, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura menyebutkan, seusai arahan Gubernur Kaltara, pihaknya akan segera membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang akan diusulkan ke Pemprov Kaltara dalam hal penanganan Covid-19.
“Dalam hal melakukan karantina para TKI yang dari Malaysia, kami sudah siapkan rusunawa. Hanya saja yang dipikirkan itu persoalan makan dan minumnya. Ini harus kita pikirkan juga,” kata Laura.
Untuk tempat, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara ini mengaku bahwa itu sudah disiapkan oleh pihaknya. Ada dua rusunawa yang dapat digunakan untuk tempat melakukan karantina.
Jika dari sisi perlengkapan sarana dan prasaranan kesehatan, Pemkab Nunukan sudah banyak melakukan langkah-langkah, di antaranya memesan kekurangan-kekurangan yang ada. Hanya saja barang pesanan itu masih di perjalanan.
Sedangkan untuk realokasi anggaran penanganan Covid-19 ini, untuk tahap awal disediakan sekitar Rp 3,6 miliar. Ini sudah dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Salah satu peruntukannya untuk pengadaan perlengkapan logistik.
Selain itu, ia juga mengaku bahwa kesiapan RSUD Nunukan yang ditunjuk sebagai rumah sakit (RS) rujukan tambahan oleh Gubernur, itu sudah dipersiapkan. Untuk ruang isolasi yang awalnya hanya tiga, saat ini sudah ada penambahan enam kamar.
“Kemudian direncanakan lagi untuk penambahan ruang isolasi di puskesmas yang baru di daerah Binusan. Ini diperkirakan bisa menampung sekitar 30 orang. Tapi, semoga tidak ada yang diisolasi,” harapnya.
Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini, pihaknya masih tetap terus berupaya semaksimal mungkin. Harapannya, persoalan yang mendunia ini dapat segera berakhir agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal. (iwk/eza)