MANAGED BY:
JUMAT
29 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 31 Maret 2020 13:17
Penundaan Pilkada Tunggu Perppu
Suryanata Al Islami - Ketua KPU Kaltara. FOTO: DOK

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Beredar kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan pihak penyelenggara pemilu telah melakukan rapat dan menyepakati beberapa hal. Di antaranya tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) Suryanata Al Islami mengaku pihaknya juga telah menerima informasi tersebut dari beberapa pihak. Bahkan hasil notulensi rapat pertemuan pada Senin (30/3) juga sudah beredar luas.

"Berdasarkan notulensi hasil pertemuan Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) itu, ada empat poin yang menjadi catatan," ujarnya kepada Radar Kaltara, Senin (30/3).

Ia mengatakan, sebelumnya KPU RI memang telah melakukan penundaan terbatas terhadap beberapa tahapan pilkada serentak tahun ini. Itu dilakukan lantaran untuk penundaan secara keseluruhan itu bukan kewenangan KPU, tapi pemerintah.

"Untuk melakukan itu (penundaan secara keseluruhan) tentu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, di antaranya pertemuan antara DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Nah, ini yang dilaksanakan hari ini (kemarin)," katanya.

Disebutkannya, salah satu poin penting yang disepakati dari pertemuan itu ialah penundaan pelaksanaannya. Hanya saja, proses penundaan, pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Artinya, jika sudah keluar perppu itu, maka KPU RI tentu akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut," sebutnya.

 

Dalam hal ini, seperti apa kegiatan pesta demokrasi ini ke depannya, dan anggaran yang ada. Sebab, jika melihat hasil kesepakatan, Komisi II DPR RI juga meminta kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini merealokasi anggaran pilkada yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Tentu untuk melaksanakan ini, kami di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap akan menunggu petunjuk lanjutan dari KPU RI," tuturnya.

Intinya, KPU daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota sepenuhnya pasti akan mematuhi apa yang menjadi kebijakan di pemerintah pusat. Hanya saja pihaknya masih menunggu turunan resmi dari KPU RI mengenai hal ini.

"Sekarang ini pimpinan kami di KPU RI pasti melakukan tindak lanjut, dalam hal ini persiapannya bagaimana jika pemerintah mengeluarkan perppu untuk melakukan penundaan secara keseluruhan," tuturnya.

Pastinya ini merupakan informasi awal yang diterima oleh pihaknya. Tapi, pada prinsipnya, KPU daerah, khususnya KPU Kaltara tetap akan patuh pada setiap arahan atau kebijakan dari pusat. (iwk/ana)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 29 Mei 2020 10:38

Masa Pandemi, Nihil PAD di Sektor Objek Wisata

TANJUNG SELOR – Jika selama ini sektor objek wisata diandalkan…

Jumat, 29 Mei 2020 10:32

15 Jabatan Akan Dilelang

TANJUNG SELOR - Beberapa kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama…

Jumat, 29 Mei 2020 10:28

MANTAP..!! Ruas Jalan Krayan-Malinau Selesai Sebelum 2024

TANJUNG SELOR – Berdasarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan…

Jumat, 29 Mei 2020 10:14

New Normal, Pengunjung Wajib Pakai Masker

TANJUNG SELOR – Di masa pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), Kementarian…

Kamis, 28 Mei 2020 14:35

Ombudsman Anggap Penting Siagakan APD di Posko

TANJUNG SELOR - OmbudsmanRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai…

Kamis, 28 Mei 2020 14:33

Fenomena Matahari Tepat di Atas Kakbah

TANJUNG SELOR – Fenomena matahari berada tepat di atas Kakbah…

Kamis, 28 Mei 2020 14:30

Puluhan Desa Mulai Salurkan BLT-DD

TANJUNG SELOR – DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan…

Kamis, 28 Mei 2020 14:27

Rapid Test Satu Keluarga Reaktif

TANJUNG SELOR – Satu keluarga di Kelurahan Tanjung Selor Hulu,…

Kamis, 28 Mei 2020 14:07

Tes PCR Paling Lambat Awal Juni

JIKA tak ada aral, akhir Mei atau paling lambat awal…

Kamis, 28 Mei 2020 12:20

Dimulai 15 Juni, Tahapan Pilkada Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

TANJUNG SELOR - Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers