PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengelar rapat koordinasi (rakor) dengan instansi fertikal dan bupati dan wali kota se-Kaltara sebagai upaya antisipasi penyebaran pandemi virus corona (Covid-19).

Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, dalam antisipasi penyebaran Covid-19 di provinsi termuda Indonesia ini, pihaknya tidak menggunakan istilah lockdown, tapi isolasi terbatas atau karantina wilayah.

“Artinya, jika misalnya di Kota Tarakan itu rawan, itu dilihat dulu, di Tarakan mana. Itu bisa dilakukan (isolasi terbatas),” ujarnya kepada Radar Tarakan di Tanjung Selor, Selasa 917/3).

Irianto menyebutkan, pihaknya telah menindaklanjuti segala hal yang terkait dengan upaya penanganan dan antisipasi meluasnya pandemi Covid-19 ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Pertama yang dilakukan itu, kami sudah membentuk tim gugus tugas, baik di tingkat provinsi maupun di seluruh kabupaten/kota di Kaltara,” katanya.

Dalam hal ini, tim gugus tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Salah satu tugasnya melakukan monitoring upaya pencegahan, mengidentifikasi orang dalam pemantauan (ODP), serta menyediakan berbagai sarana infrastruktur yang diperlukan masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 ini.

Selain itu, Irianto juga menyebutkan, jika anggaran tidak tersedia, maka sesuai edaran Mendagri, itu akan dilakukan relokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah, atau merevisi anggaran yang ada dengan menunda kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak prioritas, termasuk untuk belanja modal.

“Yang bisa direvisi itu terutama anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai yang tidak produktif, dan biaya rapat-rapat,” sebutnya.

Melihat kondisi yang ada, yang perlu diadakan itu adalah sarana pendukung untuk pencegahan seperti alat pelindung diri (APD), obat-obatan, petugas medis, serta penyediaan kamar untuk isolasi.

“Sekarang untuk kamar isolasi itu memang ada. Tapi untuk jangka panjang, itu saya minta kepada bupati dan wali kota beserta Dirut Rumah Sakit (RS), segera membuat proposal untuk nanti dibawa menghadap Menkes,” tuturnya.

Itu supaya tahun 2021 atau di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 bisa disediakan pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) untuk kesehatan guna membangun kamar isolasi.

Selain itu, ia juga mengatakan karena untuk di Kaltara itu hanya ada dua RS yang ditetapkan menjadi RS rujukan yakni RSUD Tarakan milik Pemprov Kaltara, dan RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, maka dinilai penting ada penambahan, yakni RSUD Nunukan.

“Nah, ini saya anggap penting adanya RS rujukan di Nunukan. Karena di situ merupakan pintu gerbang masuknya orang dari luar seperti dari Malaysia,” katanya.

Irianto menegaskan, tentu pemerintah di tidak mau ambil risiko, meski sekecil apa pun. Oleh karena itu dilakukan antisipasi sejak dini agar jangan sampai wabah Covid-19 ini meluas di Kaltara.

Sebab, virus ini tidak hanya mendatangkan kematian dan biaya pengobatan yang mahal dan lama bagi penderitanya. Tapi juga dampak yang lebih luas lagi, itu kepada kegiatan ekonomi masyarakat. Tentu pergerakan bisnis akan mengalami perlambatan.

“Sementara untuk libur sekolah, sampai saat ini di Kaltara belum terlihat urgensi yang berlebihan. Tapi ini akan dilihat, dan bisa diambil langkah cepat. Kalau di Tarakn, itu sudah meliburkan sesuai kewenangannya, demikian juga di Nunukan. Itu ada sebagian,” bebernya.

Disinggung mengenai penetapan daerah darurat bencana, Irianto menegaskan, ada langkah-langkah tertentu sebelum penetapan. Seperti Jakarta yang sudah ada puluhan orang yang positif.

Intinya, menetapkan status darurat bencana itu harus hati-hati dan memenuhi persyaratan atau peraturan yang berlaku. Jangan sampai saat ditetapkan darurat bencana, justru malah merugikan masyarakatnya.

Bupati Bulungan, H. Sudjati menyampaikan, untuk di Bulungan itu persiapan di RS sudah siap dan upaya pencegahan telah dilakukan, mulai dari Puskesmas hingga Dinas Kesehatan (Dinkes). Hanya memang masih perhu adanya penambahan alat pelindung diri (APD) atau hazmat.

“Selain dari pemerintah, kami juga melibatkan tokoh-tokoh dalam menyosialisasikan persoalan ini ke masyarakat. Jadi, sejauh ini Bulungan sudah siap,” tegas mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan ini.

Bupati Tana Tidung Dr. H. Undunsyah juga mengatakan hal yang sama, bahwa pihaknya sudah membentuk dua tim satgas, pertama satgas yang penanggung jawabnya bupati, wakil bupati, dan unsur pimpinan daerah lainnya. Kedua, disebut gugus depan yang diketuai sekkab dengan melibatkan OPD dan tokoh masyarakat.

“Saat ini kami sudah melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat yang ada. Karena masyarakat Tana Tidung hanya sekitar 24 ribu, jadi agak memudahkan bagi kami untuk menyosialisasikan tentang pencegahan Covid-19 ini,” akunya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan gerakan masyarakat mulai dari desa hingga kecamatan untuk menyosialisasikan sekaligus mendeteksi gejala-gejala dan berkoordinasi dengan puskesmas terdekat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Norhayati Andris mengatakan, ada beberapa hal yang diharapkan legislatif kepada Pemprov, di antaranya memiliki anggaran yang cukup untuk mengatasi bahaya Covid-19 ini.

“Segera ambil sikap terhadap corona, dan harus tetap tenang,” katanya.

Ia juga mengatakan, pihak Imigrasi juga diminta untuk lebih aktif dalam melakukan identifikasi masyarakat yang keluar masuk dari luar negeri. Termasuk stabilitas ekonomi juga harus dipantau, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.

“Intinya, harapan kami pemerintah harus serius dalam menyikapi persoalan ini,” pungkasnya.

PERLU DITIMBANG

Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Borneo Tarakan(UBT) Margiyono mengatakan, dampak negatif bila dilakukan lockdownyakni terjadi penurunan kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi barang.

“Bila sudah terjadi penurunan produksi dan distribusi, otomatis memengaruhi penurunan terhadap permintaan barang,” ujarnya.

Tentu bila hal tersebut terjadi sangat merugikan kegiatan perekonomian Indonesia.“Kerugiannya hanya dalam jangka waktu pendek saja, berbeda bila tidak melakukan lockdown, akan berdampak buruk pada sektor ekonomi jangka menengah dan jangka panjang,” tuturnya.

Dampak buruk yang dirinya maksud tidak lain biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan masyarakat yang terkena Covid-19, belum lagi waktu pemulihan agar masyarakat yang terkena Covid-19 bisa sehat kembali.

“Kita ketahui sendiri Covid-19 ini penularannya cukup cepat, sehingga perlu ada jalan untuk memutuskan rantai penularannya, salah satunya dengan lockdown, bila tidak menggunakan lockdown.Setiap harinya pasti akan terjadi penambahan kasus Covid-19 dan butuh waktu dan biaya lagi untuk memulihkannya,” tuturnya.

Salain membebani dalam hal pembiayaan kesehatan yakni pengobatan dan pemulihan pada pasien yang terkena Covid-19, hal tersebut juga berdampak pada masyarakat yang mana tidak bisa lagi bekerja karena fokus untuk pengobatan dan memulihkan dirinya untuk dapat bekerja lagi.Hal tersebut tentunya memakan waktu yang cukup lama sehingga secara tidak langsung hal ini dapat berdampak pada perekonomian.

“Bagaimana bila orang tersebut bekerja di sektor yang berhubungan dengan perekonomian, apakah itu kegiatan produksi atau distribusi, otomatis bila ditinggalkan karena fokus penyembuhan tentu berdampak pada perekonomian,” ujarnya.

Artinya penetapan lockdown oleh pemerintah dirinya nilai harus melihat sisi negatif dan positifnya lagi.

“Semuanya kembali ke pemerintah lagi bagaiamana melihatnya dan melakukan kajian terhadap penetapan lockdown bila memang hal tersebut dilakukan,” pungkasnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, dr. Achmad Yurianto menegaskan bahwa lockdown  di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia bukan pilihan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Yurianto mengatakan, penutupan sebuah daerah itu tidak dikenal oleh virus. Sebenarnya balik lagi bagaimana pola hidup bersih dan sehat dari masing-masing orang. “Nah, hal itulah yang saat ini kami sedang lakukan,” kata Yurianto kepada Radar Tarakan melalui sambungan telepon, Selasa (17/3).

Oleh karena itu di daerah mana saja semua harus sama. Pola hidup bersih dan sehat harus terus dilakukan agar tidak terjangkit virus. “Hanya dengan cara itu saja yang paling rasional untuk menghindari penularan Covid-19,” jelasnya.

Menyoal adanya beberapa daerah yang sudah melakukan lockdown, Yurianto mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Instruksi Presiden tidak seperti itu, jadi akan kami tindaklanjuti lagi apakah betul lockdown atau tidak,” bebernya.

Semua keputusan terkait lockdown itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Sebab dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa di daerah.

“Siapa yang membantu kalau daerah itu menutup akses? Karena ketika minta tambahan alat maupun obat tidak akan bisa masuk ke daerah tersebut,” ujarnya.

Untuk bisa melakukan lockdown pemerintah akan terlebih dahulu memperhitungkan dari segala aspek. “Harus diperhitungkan dahulu, apakah dengan lockdown itu lebih banyak untung atau rugi,” bebernya.

Jangan sampai karena dilakukan lockdown sembako tidak bisa masuk tentu hal itu akan menimbulkan masalah baru lagi. “Kalau sembako tidak ada tentu akan membuat kepanikan di masyarakat dan urusannya jadi panjang,” tutupnya. (iwk/jnr/*/jai/lim)