Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, dalam waktu dekat ini akan diusulkan rumah sakit (RS) rujukan untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Nunukan.
Menurut Irianto, hal ini penting dilakukan sebagai upaya antisipasi di wilayah perbatasan mengingat informasi terakhir di Tawau, Malaysia yang berdekatan dengan Sebatik, Kabupaten Nunukan sudah ada warga yang dinyatakan positif Covid-19.
“Sekarang ini di Kaltara kan baru ada dua rumah sakit rujukan, yaitu RSUD Tarakan dan RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor,” ujar Irianto saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (16/3).
Menurut Irianto, persiapan dari dua RS rujukan di provinsi termuda Indonesia ini sudah cukup baik. Untuk RSUD Tarakan, penanganannya merupakan tanggung jawab Pemprov. Sedangkan RS Tanjung Selor ditangani Pemkab Bulungan. Tapi Pemprov tetap melakukan pemantauan.
Tak hanya itu, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020, Pemprov juga mengundang semua instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta bupati dan wali kota, dalam rangka rapat peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 hari ini (17/3) di Tanjung Selor.
“Ini (rapat, Red) tak boleh diwakili. Karena ini menyangkut masalah pelaksanaan peraturan dan Keppres. Dan yang paling penting, itu untuk keselamatan bangsa dan negara, serta masyarakat. Terlebih Kaltara,” tegas Irianto.
Masyarakat juga diharapkan tidak terjebak dengan berita bohong atau hal-hal yang tidak jelas. “Dan yang terpenting, masyarakat juga dipastikan harus mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan baik, sehingga upaya antisipasi yang dilakukan itu betul-betul efektif dan tepat sasaran,” sebutnya.
Selain itu, upaya lain yang juga sedang intens dilakukan saat ini adalah meningkatkan pemeriksaan terhadap semua orang yang beraktivitas di bandara-bandara, pelabuhan, serta tempat keramaian dengan mobilitas manusianya banyak.
“Kami juga berusaha mencegah. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini tentu lebih murah,” katanya.
Nanti akan ada edaran Gubernur, apakah berupa maklumat atau instruksi terkait antisipasi Covid-19 ini. Intinya di jajaran pemerintah daerah di Kaltara harus siap, sebagaimana yang juga dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah lainnya di Tanah Air.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Norhayati Andris mengatakan, perlu diantisipasi oleh semua stakeholder (pemangku kepentingan), termasuk juga dari masyarakat, semuanya harus bekerja sama.
“Sebelum timbul kasus, kita harus sudah siap. Artinya, masing-masing sudah punya tugas. Karena kita tidak mengetahui kapan virus itu ada di Kaltara, karena penyebarannya ini sangat cepat,” tegasnya.
“Di sini kami meminta adanya kesiapan dari kita semua. Utamanya dari sisi pemerintah, seperti apa upaya dalam mengambil langkah konkrit untuk menyikapi keadaan dan kemungkinan yang bisa terjadi,” sambungnya.
Namun, politisi PDIP ini mengajak tetap berdoa agar Kaltara tidak termasuk daerah yang terpapar Covid-19 ini. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan mitigasi dan koordinasi sebagai upaya pencegahan. Sejumlah akses keluar masuk harus segera diperketat pengawasannya.
