Infrastruktur Pertanian Jadi Catatan Legislatif

- Senin, 16 Maret 2020 | 10:07 WIB
Kilat – Ketua DPRD Kaltara
Kilat – Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, pasangan H. Sudjati-Ingkong Ala efektifnya hanya tinggal sekitar 1,5 tahun lagi. Tentu yang menjadi pertanyaan utama, sudah sejauh mana realisasi dari visi dan misi keduanya.

Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, Kilat mengatakan, salah satu yang menjadi catatan serta atensi legislatif adalah soal belum maksimalnya pembangunan infrastruktur tani.

“Kami selaku wakil rakyat di pemerintahan selalu mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk fokus ke persoalan pertanian ini,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, dorongan terhadap peningkatan fasilitas pendukung pertanian ini agar pertanian di Bulungan ke depannya dapat terus berkembang dan menjadi pertanian yang mandiri. “Karena, dengan kondisi yang ada saat ini, tentu petani akan susah untuk bergerak maksimal tanpa adanya dorongan dari pemerintah,” sebutnya.

Sebab, tanpa adanya dukungan infrastruktur tani yang memadai, tentu secara otomatis para petani akan kesulitan untuk memasarkan hasil pertaniannya, baik di dalam maupun ke luar daerah. “Kalau menurut saya, yang terpenting itu siapkan dulu infrastrukturnya. Di sini Pemkab Bulungan juga perlu diingatkan,” katanya.

Selain masalah kemandirian pangan, ia menilai tentu masih banyak hal lain yang juga perlu ditindaklanjuti. Di antaranya seperti peningkatan infrastruktur jalan umum dan lampu penerang jalan umum (PJU) di desa-desa.

Ia mengatakan, persoalan PJU itu masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab, banyak desa-desa di Bulungan ini belum menikmati penerangan jalan yang maksimal. Bahkan, ada masih desa yang hingga sekarang belum teraliri listrik.

Tentu persoalan ini juga masih menjadi PR besar bersama. Jika dikatakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati itu tidak berjalan, menurutnya tidak seperti itu. Tapi dengan keterbatasan anggaran yang ada, makanya belum bisa maksimal.

“Sebenarnya keinginan Bupati dan Wakil Bupati itu, semuanya bisa terealisasi maksimal. Makanya, kalau saya mengatakan program itu berjalan, tapi belum maksimal. Intinya kita juga harus bijak melihat keterbatasan keuangan daerah saat ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Bulungan, Muhammad Isnaini mengatakan, dalam konteks mewujudkan Bulungan sebagai pusat pangan, ia berpikir pengembangan food estate perlu melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat dan swasta.

“Untuk peran dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, ini yang belum bisa optimal. Karena itu tentu kembali berbicara maslaah kemampuan (anggaran) lagi,” katanya.

Sementara untuk masyarakat, itu sudah dilakukan dengan mendatangkan transmigrasi di beberapa kawasan di Bulungan. Demikian juga dengan unsur swasta, sudah ada beberapa perusahaan yang masuk, tapi pada perjalanannya lebih memilih mundur.

Namun, pihaknya juga memahami kemunduran pihak swasta itu, yakni karena swasta pasti berbicara soal bisnis. Dalam hal ini, tentu pihak swasta memilih untuk menanamkan modalnya di tempat lain, mengingat infrastrukturnya belum cukup.

“Biayanya mahal jika mereka jalankan, sehingga untuk bisnis pangan di wilayah food estate ini, mereka belum banyak tertarik. Tapi itu dimaklumi saja,” kata Isnaini.

Halaman:

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Upah Tak Sesuai, PMI Kabur dari Majikan di Malaysia

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:30 WIB

Lagi, 7,68 Hektare Lahan di Binusan Diduga Dibakar

Minggu, 17 Maret 2024 | 14:50 WIB
X