LKPD Sudah Diserahkan, Malinau Siap Diaudit BPK

- Minggu, 15 Maret 2020 | 22:38 WIB
SALAM HARMONIS: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si didampingi Ketua DPRD Kabupaten dan jajaran Pemkab Malinau saat berfoto bersama dengan Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara Agus Priyono beserta jajarannya di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Jumat (13/3). FOTO: BPK RI UNTUK RADAR TARAKAN
SALAM HARMONIS: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si didampingi Ketua DPRD Kabupaten dan jajaran Pemkab Malinau saat berfoto bersama dengan Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara Agus Priyono beserta jajarannya di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Jumat (13/3). FOTO: BPK RI UNTUK RADAR TARAKAN

MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Jumat (13/3) telah menyerahkan Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).

Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara di Tarakan dan diserahkan langsung oleh Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dengan didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa, SE dan pejabat terkait lainnya dari Pemkab Malinau. “Iya tadi pagi (menyerahkan LKPD),” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau Dr. Dumberbril, SE, MM membenarkan saat ditanya setibanya dari Tarakan di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau, Jumat (13/3).

Dikatakan Kepala BPKD, memang tahun ini penyerahan LKPD dijadwalkan lebih cepat dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, lanjut dia, sering di akhir batas-batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. “Sekarang sudah agak awal kita serahkan tanggal 13 Maret,” ungkapnya.

Dengan cepatnya penyerahan LKPD tersebut, pihaknya dalam hal ini Pemkab Malinau juga memang sudah siap diaudit oleh BPK RI. Sesuai informasi yang ia dapat, Senin (16/3) tim auditor sudah masuk ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan.

“Siap (diaudit). Kabupaten Malinau memang sudah siap. Sebelum kita menyampaikan (menyerahkan LKPD), kita juga sudah presentasikan. Nah itu sudah sesuai dengan sisdur (sistem dan prosedur) akuntansi yang syarat-syaratnya sudah ditentukan,” katanya.

Lebih jauh Dr. Dumberbril mengungkapkan, LKPD Kabupaten Malinau tahun ini kembali diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh BPK RI Perwakilan Kaltara. Mungkin, kata Dumberbril, seperti tahun lalu Malinau laporannya dianggap memang sudah sesuai apa yang diharapkan oleh BPK RI. “Jadi tahun ini juga masih KAP. Satu-satunya di Kaltara, Malinau yang diperiksa oleh KAP. Karena dianggap lebih baiklah istilahnya,” ucap dia.

“Kita sudah lima kali opini WTP. Tahun lalu yang kelima mendapatkan WTP. Mudah-mudahan di tahun ini kita juga bisa mendapatkan WTP yang keenam,” imbuhnya berharap.

Terpisah, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dalam rapat paripurna ke-2 masa sidang 1 DPRD Kabupaten Malinau tahun 2020, Senin (9/3) mengatakan bahwa LKPD Kabupaten Malinau tahun 2018 adalah opini WTP.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan upaya nyata bersama seluruh jajaran dan pimpinan anggota DPRD, serta seluruh jajaran Pemkab Malinau, baik kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun seluruh staf yang tergabung dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang telah bekerja keras dan bersinergi untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan dan standar akuntansi pemerintah atau SAP.

“Capaian prestasi ini pada hakikatnya bukanlah semata-mata mengejar opini pengelolaan keuangan daerah semata. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kita semua, khususnya oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Bumi Intimung yang adil dan merata,” kata Bupati.

Untuk diketahui, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Pemkab Malinau memiliki prestasi yang sangat baik, yaitu melakukan quintrick selama lima tahun berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK RI, yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

“Semoga dengan semangat kerja keras kita bersama dengan orientasi kita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kapabel yang berorientasi mewujudkan secara nyata harapan kita menyejahterakan seluruh rakyat Malinau dengan capaian-capaian akan semakin lebih baik kita lakukan ke depan,” ucap Yansen.

Untuk itu, ia berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, dari kabupaten sampai ke desa dan RT agar memaksimalkan kerja kerasnya untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. (ags/fly)

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

PLN dan PWI Kalteng Gelar Donor Darah

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:23 WIB

Tiga Seksi Jalan Tol IKN Siap Beroperasi Juli 2024

Selasa, 23 Januari 2024 | 13:19 WIB
X