MALINAU – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan perangkat teknis. Untuk menyejahterakan rakyat melalui program Gerakan Desa Membangun (Gerdema), OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau harus berorientasi ke desa.
“Jadi, mereka (OPD) harus fokus ke bawah. Jangan mikir lagi di kantor. Kantor ini harus untuk rakyat!,” tegas Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si saat diwawancara terkait apa yang ia tegaskan kepada OPD pada acara Forum OPD, Selasa (10/3) di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau.
Menurut Bupati, sebagai seorang aparatur pemerintahan, bisa bekerja di kantor itu bukan hal untuk dibanggakan, tapi banggalah apabila rakyat bisa bekerja membangun desa dan RT-nya masing-masing. Oleh sebab itu, cara berpikir seperti itu menjadi konsep berpikir nasional.
Apalagi, saat ini dana-dana pembangunan langsung mengalir ke bawah. Karena itu, OPD sebagai perangkat teknis memperkuat peran RT dan desa dengan memberi pemahaman kepada mereka untuk bisa menguasai administrasi keuangan, pemerintahan, kependudukkan dan administrasi lainnya dalam hal menjalankan memanajemen desa.
“Jadi dana-dana yang digelontorkan dari atas itu harus betul-betul mengalir ke bawah. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu mengalirnya ke bawah langsung ke orang. Nah oleh sebab itu, menurut saya harus diperkuat dengan RT dan desa ,” ujarnya.
Desa dan RT harus paham, terlebih juga masyarakatnya juga harus paham. Sebab, kalau merasa paham, maka partisipasi pembangunan akan tinggi. Karena masyarakat mengerti bahwa yang dikerjakan itu memang untuk mereka.
Untuk itu, Bupati mengharapkan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat itu, pemerintah harus jujur dan transparan. Artinya masyarakat harus diberitahu bahwa kewenangan yang diberikan kepada desa dan RT itu untuk apa saja dan aturannya bagaimana.
“Ini untuk ini dan untuk ini. Di sini bagian kita (bekerja). Mari kita kerja. Ini bagian dia yang punya teknis yang tidak ada sama kita. Kalau terbuka begini, masyarakat akan semangat turun (berpartisipasi). Karena mereka mendapatkan fakta keterbukaan itu,” tutur Yansen.
“Jadi ini yang saya harapkan ke depan, OPD itu jangan lagi sibuk kerja di kantor, tapi harus bagaimana orientasi ke desa. Kita memberdayakan pemerintahan desa, memberdayakan RT, memberdayakan rakyat,” timpalnya.
Kenapa memberdayakan pemerintahan desa, RT dan rakyat? Dijelaskan agar gerakan pembangunan itu nyata betul-betul dari rakyat. Selain itu, saluran pembangunan di Bumi Intimung melalui model Gerdema dan dengan tiga program unggulannya yaitu RT Bersih, Beras Daerah (Rasda) dan Wajib Belajar 16 Tahun memang sudah langsung dari bawah.
“Dari APBN masuk ke rekening pemerintah daerah, kami salurkan ke desa-desa. Desa masuknya ke tingkat bawah, karena pembangunan di bawah. Jadi betul-betul dananya mengalir ke bawah,” tukasnya. (ags/fly)
