TANJUNG SELOR – Jembatan Jelarai dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembongkaran. Itu dilakukan karena ditemukan ada bagian pondasi yang bergeser.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Bulungan, Adriani mengatakan, proyek pengerjan jembatan itu akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).“Jembatan ini harus segera dibongkar, karena sangat berbahaya jika dibiarkan,” ungkap Adriani kepada Radar Kaltara, kemarin (9/3).
Selama proses pembongkaran hingga pengerjaan jembatan yang menghubungan antara kabupatan itu akan ditutup. Rencananya, jembatan itu akan dibongkar total, sehingga alternatif yang akan digunakan yakni melalui jalur Jembatan Meranti yang berlokasi di Jalan Meranti.“Jadi ketika Jembatan Jelarai ditutup. Semua akan melalui Jembatan Meranti,” kata pria akrab disapa Aat itu.
Sebenarnya ada dua opsi yang akan digunakan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dan jalur penghubung antar daerah tetap berjalan yakni menggunakan ponton dan menggunakan Jembatan Meranti. Namun, kemungkinan besar penggunaan ponton tidak dapat dilakukan mengingat hal itu terlalu berisiko.
“Pertama itu risikonya sangat besar, kedua biayanya juga mahal, jadi opsi yang akan digunakan yaitu memanfaatkan Jembatan Meranti,” bebernya.
Untuk permasalahan lahan di Jalan Meranti yang masih bersinggungan dengan lahan masyarakat saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan BPJN. Apakah mengalihkan ke jalan lain atau tetap menyelesaikan permasalahan lahan tersebut.
“Yang pasti untuk membangun jalan di Jembatan Meranti itu sepenuhnya menjadi kewenangan BPJN,” sebutnya.
Rencananya, jalan di meranti itu akan dibangun jalan agregat. Dengan begitu maka aktivitas masyarakat masih tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang terhenti.“Insyaallah pengerjaan akan dilakukan dalam bulan ini,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga pada DPU-PR Bulungan, H. Fakhrudin mengaku belum mengetahui secara pasti apakah permasalahan lahan di jembatan meranti sudah klir atau belum. “Saya tidak mengikuti juga, karena permasalahan itu langsung ditangani BPJN, karena mereka yang memiliki anggaran dan mereka juga yang akan membangun,” singkatnya. (*/jai/eza)
