MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 11 Maret 2020 11:47
Di Bulungan 10 Tahun, Tana Tidung 15 Tahun

ASN Tak Boleh Ajukan Pindah

ABDI NEGARA: PNS di Pemkab Bulungan yang baru saja menerima SK dilarang pindah tugas sebelum 10 tahun mengabdi.

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dilarang pindah sebelum 10 tahun bertugas. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, H. Sudjati saat menyerahkan 205 Surat Keputusan (SK) dan pengucapan sumpah janji PNS, Senin (9/10).

Sudjati mengatakan, sebelumnya seluruh PNS ini telah membuat komitmen bersama agar tidak pindah sebelum 10 tahun bertugas. “Komitmen itu sudah jelas, jadi jangan ada lagi PNS yang mengajukan pindah sebelum 10 tahun bertugas,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara, kemarin (9/3).

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan sebagai PNS yakni harus dapat mewujudkan disiplin pegawai serta kecakapan dan prestasi kerja yang baik di manapun bertugas. “Ingat, status PNS dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat jika yang bersangkutan melanggar peraturan yang ada,” bebernya.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya pada pasal 66 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pasal 3, di mana setiap PNS pada saat pengangkatannya sebagai PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS. “Saya juga minta kepada seluruh PNS yang telah menerima SK agar terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian dan etika,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Hj. Indriyati menyampaikan, pemerintah akan pernah memindahkan, karena sudah sesuai formasi. “Alasan apapun kami tidak akan pindahkan, karena sudah formasi. Tapi kami tidak tahu juga ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Untuk sementara ini menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) harus tetap diformasi. Dan pecabutan formasi itu juga harus berdasarkan persetujuan Kemenpan-RB.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Mei 2021 10:13

Penataan dan Infrastruktur Pasar Masih Jadi PR Pemkab Bulungan

TANJUNG SELOR – Sejumlah persoalan ditemui Bupati Bulungan Syarwani dan…

Sabtu, 08 Mei 2021 10:12

Penumpang Sepi di Pelabuhan Kayan, Satu Trayek Tak Beroperasi

TANJUNG SELOR – Sehari setelah tanggal pelarangan mudik pada 6…

Sabtu, 08 Mei 2021 10:10

Stok dan Harga Pangan di Bulungan Diklaim Aman

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memantau harga dan…

Sabtu, 08 Mei 2021 10:10

BP2RD Layangkan Surat Teguran ke Pengusaha Nakal

TANJUNG SELOR – Meski penerapan alat perekam transaksi atau tapping…

Sabtu, 08 Mei 2021 10:08

Larangan Mudik Masih Dikecualikan

TANJUNG SELOR – Selain masyarakat, larangan mudik Lebaran pada 6-17…

Sabtu, 08 Mei 2021 10:07

Bencana Terkadang Tak Dapat Dihindari

Pendidikan mitigasi bencana bagi anak didik dianggap menjadi suatu hal…

Sabtu, 08 Mei 2021 10:06

Konsumsi Menurun, BBM Ditambah

TANJUNG SELOR – Menjelang Idulfitri 1442 Hijriah, Pertamina Marketing Operation…

Sabtu, 08 Mei 2021 08:08

Gempa Bumi Guncang Tanjung Selor, Tak Ada Potensi Tsunami

TANJUNG SELOR - Gempa bumi tektonik kembali terjadi di Kaltara…

Kamis, 06 Mei 2021 21:17

Yansen TP Apresiasi Pemerintah dan Penegak Hukum

TANJUNG SELOR - Menanggapi gugurnya dua gugatan Moeldoko dan kawan-kawan…

Rabu, 05 Mei 2021 15:07

Komitmen Presiden, Progres PLTA Sungai Kayan Dipercepat

TANJUNG SELOR – Progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers