MANAGED BY:
MINGGU
25 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 11 Maret 2020 11:47
Di Bulungan 10 Tahun, Tana Tidung 15 Tahun

ASN Tak Boleh Ajukan Pindah

ABDI NEGARA: PNS di Pemkab Bulungan yang baru saja menerima SK dilarang pindah tugas sebelum 10 tahun mengabdi.

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dilarang pindah sebelum 10 tahun bertugas. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, H. Sudjati saat menyerahkan 205 Surat Keputusan (SK) dan pengucapan sumpah janji PNS, Senin (9/10).

Sudjati mengatakan, sebelumnya seluruh PNS ini telah membuat komitmen bersama agar tidak pindah sebelum 10 tahun bertugas. “Komitmen itu sudah jelas, jadi jangan ada lagi PNS yang mengajukan pindah sebelum 10 tahun bertugas,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara, kemarin (9/3).

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan sebagai PNS yakni harus dapat mewujudkan disiplin pegawai serta kecakapan dan prestasi kerja yang baik di manapun bertugas. “Ingat, status PNS dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat jika yang bersangkutan melanggar peraturan yang ada,” bebernya.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya pada pasal 66 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pasal 3, di mana setiap PNS pada saat pengangkatannya sebagai PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS. “Saya juga minta kepada seluruh PNS yang telah menerima SK agar terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian dan etika,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Hj. Indriyati menyampaikan, pemerintah akan pernah memindahkan, karena sudah sesuai formasi. “Alasan apapun kami tidak akan pindahkan, karena sudah formasi. Tapi kami tidak tahu juga ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Untuk sementara ini menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) harus tetap diformasi. Dan pecabutan formasi itu juga harus berdasarkan persetujuan Kemenpan-RB.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 24 Juli 2021 12:40

Kuota Pendidikan Polisi dari Kaltara Bertambah

TANJUNG SELOR – Kuota pendidikan polisi dari Kalimantan Utara (Kaltara)…

Rabu, 21 Juli 2021 15:50

Varian Delta Terdeteksi di Kaltara

TANJUNG SELOR – Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian…

Rabu, 21 Juli 2021 15:49

Kasus Covid-19 Naik Tiga Kali Lipat

TANJUNG SELOR – Jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 di Bulungan…

Rabu, 21 Juli 2021 15:48

Pembangunan Makorem Sudah 85 Persen

TANJUNG SELOR – Progres pembangunan Markas Komando Resor Militer (Makorem)…

Rabu, 21 Juli 2021 15:47

Sempat Ditentang Ortu Masuk Tentara, Pernah Jadi Tukang Angkut Pasir ke Pelabuhan

Tongkat pimpinan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0903/Bulungan saat ini dinakhodai…

Rabu, 21 Juli 2021 15:46

Akselerasi Vaksinasi, Pelajar Divaksin

TANJUNG SELOR – Akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Badan Intelijen Negara…

Rabu, 21 Juli 2021 15:45

2.576 Penduduk Jadi Pengangguran

TANJUNG SELOR - Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga…

Rabu, 21 Juli 2021 15:41

Delta Tersebar di 5 Kabupaten/Kota

TANJUNG SELOR – Varian Delta Covid-19 akhirnya teridentifikasi menyebar ke…

Rabu, 21 Juli 2021 15:40

Gubernur: Tingkatkan Kesalehan Sosial Melalui Berkurban

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H,…

Rabu, 21 Juli 2021 15:40

Gubernur: Tingkatkan Kesalehan Sosial Melalui Berkurban

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers