MANAGED BY:
SELASA
26 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 11 Maret 2020 11:47
Di Bulungan 10 Tahun, Tana Tidung 15 Tahun

ASN Tak Boleh Ajukan Pindah

ABDI NEGARA: PNS di Pemkab Bulungan yang baru saja menerima SK dilarang pindah tugas sebelum 10 tahun mengabdi.

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dilarang pindah sebelum 10 tahun bertugas. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, H. Sudjati saat menyerahkan 205 Surat Keputusan (SK) dan pengucapan sumpah janji PNS, Senin (9/10).

Sudjati mengatakan, sebelumnya seluruh PNS ini telah membuat komitmen bersama agar tidak pindah sebelum 10 tahun bertugas. “Komitmen itu sudah jelas, jadi jangan ada lagi PNS yang mengajukan pindah sebelum 10 tahun bertugas,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara, kemarin (9/3).

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan sebagai PNS yakni harus dapat mewujudkan disiplin pegawai serta kecakapan dan prestasi kerja yang baik di manapun bertugas. “Ingat, status PNS dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat jika yang bersangkutan melanggar peraturan yang ada,” bebernya.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya pada pasal 66 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pasal 3, di mana setiap PNS pada saat pengangkatannya sebagai PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS. “Saya juga minta kepada seluruh PNS yang telah menerima SK agar terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian dan etika,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Hj. Indriyati menyampaikan, pemerintah akan pernah memindahkan, karena sudah sesuai formasi. “Alasan apapun kami tidak akan pindahkan, karena sudah formasi. Tapi kami tidak tahu juga ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Untuk sementara ini menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) harus tetap diformasi. Dan pecabutan formasi itu juga harus berdasarkan persetujuan Kemenpan-RB.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 26 Januari 2021 14:27

Diduga dari Malaysia, Sabu Diselundupkan ke KTT

TANJUNG SELOR – Satu terduga pelaku berinisial EF penyalahgunaan narkotika…

Selasa, 26 Januari 2021 14:25

Kucurkan Rp 14 M untuk Perbaikan Jalan

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan…

Selasa, 26 Januari 2021 14:24

Usul Anggaran Pembebasan Lahan ke Bappenas

TANJUNG SELOR - Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara…

Selasa, 26 Januari 2021 14:20

Kucurkan Rp 65,8 M Tangani Covid-19

TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, belum ada yang bisa…

Senin, 25 Januari 2021 10:56
10 Kecamatan Terpapar Covid-19

Di Bulungan, Kasus Meninggal Dunia Kembali Bertambah

TANJUNG SELOR – Kasus meninggal dunia akibat terkonfirmasi positif Covid-19…

Senin, 25 Januari 2021 10:55

Kasus Tinggi, Tapi Ruang Isolasi di Bulungan Masih Mencukupi

TANJUNG SELOR – Angka penambahan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif…

Senin, 25 Januari 2021 10:53

Pembangunan Makorem Maharajalila Dituntaskan Tahun ini

TANJUNG SELOR – Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan…

Senin, 25 Januari 2021 10:52

SIAP-SIAP AJA..!! La Nina Diprediksi Lebih Panjang

TANJUNG SELOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas…

Senin, 25 Januari 2021 10:51

Konflik Pertanahan Jadi Kewenangan Daerah

TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sepanjang 2020…

Senin, 25 Januari 2021 10:51

Konflik Pertanahan Jadi Kewenangan Daerah

TANJUNG SELOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sepanjang 2020…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers