TANA TIDUNG - Pengelola hutan mangrove di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung (KTT) kembali menambah varian wisata yang ada di Kabupaten Tana Tidung.
Kepala Desa Tideng Pale Timur, Salmansyah menjelaskan, pembangunan ekowisata mangrove tak hanya merubah kawasan hutan menjadi kota tapi bisa mengubah Desa Tideng Pale Timur khususnya KTT menjadi kabupaten yang bakal ramai.
“Tideng Pale Timur akan menerima imbas positif dari pembangunan hutan mangrove ini,”kata Salmansyah.
Sebab dengan adanya ekowisata KTT bisa ramai. Selama ini objek wisata di kabupaten termuda di Kaltara ini masih sangat minim. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan menambah obyek wisata mangrove di Jalan Mulawarman seluas 200 hektare, yang dapat diakses melalui darat dan sungai.
“Keindahan pesisir pantai dapat dinikmati oleh wisatawan melalui hutan mangrove,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, dalam waktu dekat juga akan dibuat aturan tentang ekowisata hutan mangrove.
Ia menjelaskan, banyak infrastruktur yang akan dibangun di sekitar hutan mangrove. Di antaranya akan dibuat rumah makan terapung di sepanjang jalur lintasan wisata mangrove, penangkaran buaya, perpustakaan baca, dan kolam ikan koi.
“Agar pelancong bisa menikmati indahnya hutan mangrove sambil menikmati kuliner asli Kabuaten Tana Tidung nantinya,” tambahnya.
Salah seorang pengunjung, Reni mengaggumi keberadaan hutan mangrove.
"Banyaknya pohon perengat (mangrove) ini membuat hutan mangrove jadi indah, cuma sayang hutan mangrove ini masih minim fasilitas. Yang ada hanya akses masuk berupa jalan, belum ada yang lainya,” ujarnya.
“Kalau bisa pemerintah secepatnya menambah fasilitas," sambungnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Ibrahim Adam mengatakan, pemerintah tidak akan menutup mata untuk melakukan pembenahan di sejumlah obyek wisata yang ada. Artinya bukan hanya air terjun yang ada di Desa Rian, Kecamatan Muruk Rain saja yang dilakukan pembenahan. Obyek wisata hutan mangrove pun akan dibenahi namun secara bertahap. Karena akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Di tahun 2020 ini keadaan lebih sulit, dimana rasionalisasi anggaran terjadi secara nasional sehingga anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pun minim,” akunya.
