MANAGED BY:
JUMAT
25 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 04 Maret 2020 11:41
Buruh dan Mahasiswa Tolah RUU Omnibus Law
PERTEGASKAN : Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus menpertegas penolakan DPRD Tarakan terhadap RUU Omnibus Law, kemarin (3/3).

Sementara itu, perwakilan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP Kahutindo) Tarakan, Che Agung mengatakan RUU tersebut tentunya tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan tidak sangat merugikan hak-hak atas pekerja buruh.

“Sama-sama merapatkan barisan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana kita di sini tertindas oleh pemerintah sendiri. Kami memperjuangkan apa yang telah hak kami yang terancam dirampas, oleh karena kami meminta DPRD Tarakan agar kira dapat menyampaikan penolakan ini ke pusat jika memang benar-benar mewakili suara rakyat,” ujar Che Ageng.

Menurutnya, RUU Omnibus Law tersebut merupakan bentuk penjajahan buruh yang dibalut dengan perbudakan modern. Sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menjadi senjata pengusaha-pengusaha dalam memperlakukan buruh sesuka hati.

“Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang katanya undang-undang memperlancar investasi, tetapi di dalamnya terdapat ranjau-ranjau dengan dalil memperlancar produksi meningkatkan produktivitas. Para pekerja dijadikan buruh kontrak, dijadikan outsourching. Ini merupakan bentuk penjajahan buruh atau perbudakan modern. Tentunya kami tidak akan mau menerima, karena walau bagaimana pun buruh juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus menerangkan secara garis besar pihaknya juga tidak menghendaki RUU tersebut. Meski demikian, tentunya penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan sesuai mekanismenya. "Pandangan politik saya begini, jika terjadi riak di masyarakat maka ada sesuatu yang mengecewakan. Secara garis besar, kami juga tidak menghendaki beberapa poin dalam RUU Omnibus Law. Namun, tentu menyatakan penolakan harus sesuai dengan mekanisme di parlemen," tuturnya

"Kami melihat RUU ini lebih condong kepada investor, secara garis besar menguntungkan investor namun di suatu sisi ada hak-hak yang ingin dihilangkan. Maka dengan itu kami mengambil sikap dari surat yang disampaikan 3 aliansi tadi, dan surat itu akan dirandatangani 3 oleh 3 pimpinan DPRD, selaku perwakilan rakyat yang menerima segala aspirasi yang akan kami kirimkan ke DPR-RI," pungkasnya. (*/zac/lim)

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers