DUA jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Tarakan kini sudah diisi pejabat definitive. Senin (2/3) dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes.

Dua jabatan kepala OPD yang diisi tersebut antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) oleh diisi Hariyanto dan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan yang diisi Hamsyah.

“Sebenarnya dua kepala OPD yang dilantik seharusnya dilantik pada pelantikan sejumlah pejabat sebelumnya, seperti kepala Disdukcapil yang tidak bisa dilantik pada pelantikkan lalu karena harus ada SK dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), begitu pun kepala DLH yang saat itu masih di Disdukcapil Tarakan,” tuturnya.

Adanya kendala tersebut, membuat dirinya baru bisa melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada dua kepala OPD tersebut bersamaan dengan pelantikan kepala sekolah.

“Dua sudah diisi, tinggal tiga jabatan kepala OPD lagi yang masih kosong, yakni kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” tuturnya.

Dua jabatan kepala OPD yang masih kosong karena  jumlah peserta yang akan ikut seleksi tidak mencukupi. Kepala BPKAD Tarakan saat ini kosong disebabkan pejabat yang mengisi sebelumnya yakni Hamid Amren telah mengisi jabatan baru sebagaisekertaris Kota Tarakan.

“Panitia seleksi (pansel) akan melakukan persiapan untuk pengisian tiga jabatan kepala OPD yang masih kosong, ditargetkan nama-nama calon kepala OPD yang mengisi tiga jabatan yang masih kosong akan keluar di pertengahan Maret tahun ini,” bebernya.

Bila nama-nama calon kepala OPD tersebut sudah ada, nantinya nama-nama tersebut akan dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah ada rekomendasi, kepala daerah yang akan menunjuk satu nama untuk menempati posisi kepala OPD tersebut.

“Jadi saya sebagai kepala daerah nanti yang akan menunjuk satu nama untuk menempati posisi kepala OPD tersebut,” tuturnya.

Dirinya juga menyampaikan pesan terhadap para pejabat yang baru dilantik, terutama di jajaran Disdukcapil Tarakan. Pencapaian Disdukcapil Tarakan pada tahun 2019 masih di bawah rata-rata nasional.

“Dirjen Dukcapil mengungkapkan kepada saya bahwa untuk perekaman Disdukcapil Tarakan pada tahun 2019 hanya mencapai 97,54 persen, sementara secara nasional rata-rata 98,8 persen,” ungkapnya.

Sementara untuk akta lahir secara nasional rata-rata 91 persen, sementara untuk Disdukcapil Tarakan hanya 85,61 persen. Begitu pun penyerapan dana alokasi khusus (DAK) yang hanya terserap 89,74 persen sementara rata-rata secara nasional di atas 94 persen.

“Saya sempat ditanya beliau, Tarakan tidak butuh uangkah pak, dikasih uang kok tidak dihabiskan. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab saya secara moral untuk mendorong dan berbuat lebih baik Disdukcapil Tarakan ke depannya,” ujarnya.

Sementara untuk DLH, orang nomor satu di Kota Tarakan ini meminta untuk memperhatikan bagaimana penanganan sampah yang menjadi tolok ukur cerminan budaya suatu daerah.

“Saya juga meminta DLH untuk kembali menggalakkan kegiatan reboisasi, mengingat untuk menangani persoalan banjir yang terjadi selama ini,” pungkasnya. (jnr/lim)