MANAGED BY:
JUMAT
02 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Maret 2020 15:07
12 Pejabat Pemprov Bergeser

Gubernur: Sudah Sesuai Prosedur

BERGESER: Gubernur Kaltara, Dr. Irianto Lambrie saat melantik pejabat tinggi di Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Senin (2/3).

TANJUNG SELOR - Sebanyak 12 pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergeser posisi. Itu dilakukan setelah terbitnya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Adapun, 12 JPT Pratama yang bergeser, di antaranya Andi Santiaji Pananrangi dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, dan Muhammad Pandi dari Kepala BPBD Kaltara ke Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. (lihat grafis)

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, pelaksanaan pelantikan JPT Pratama itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Di Undang-Undang Pilkada ini, salah satu pasalnya menyebutkan, jika incumbent ingin mencalonkan diri, maka dia tidak boleh melakukan mutasi pejabat atau ASN enam bulan sebelum pendaftaran," ujar Irianto kepada Radar Kaltara usai pelantikan JPT Pratama di Tanjung Selor, Senin (2/3).

Artinya, jika tidak ada izin dari menteri, maka kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi, rotasi, serta promosi pejabat atau ASN, lewat dari 8 Januari 2020 lalu. Sebab, pendaftaran itu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 16 tahun 2019, ditetapkan 16-18 Juni 2020.

"Nah, ini (pelantikan, Red) bisa dilakukan, tapi harus ada izin menteri. Dan itu (izin Mendagri, Red) sudah ada, keluarnya 21 Februari (2020) lalu," kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.

Dijelaskannya, ada tiga hal yang diperhatikan dalam pergeseran tersebut. Pertama, untuk pengisian jabatan yang kosong karena ada pejabat yang pensiun, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Sekretaris DPRD Kaltara.

Kedua, karena untuk memenuhi salah satu pasal dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yakni pejabat tinggi pratama dan madya itu menjabat paling lama lima tahun. Jika sudah lima tahun, itu dapat diperpanjang, diberhentikan, atau dimutasi. "Seperti Amir Bakry, itu sudah lebih dari lima tahun," sebutnya.

Terakhir, itu untuk penyegaran. Karena sudah ada yang lebih dua hingga tiga tahun di posisinya. Ia menekankan bahwa tidak ada unsur politis di dalamnya. Sehingga, Kemendagri mengecek sebelum mengeluarkan persetujuan untuk pergeseran itu.

Setiap pejabat, jelas Irianto, harus menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Karena ada sumpah dan janji yang diucapkan dalam prosesi pelantikan, dan itu tidak hanya kepada diri sendiri dan orang lain, tapi juga kepada kepada Allah SWT.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara, Siti Nuhriyati mengatakan, jauh hari sebelumnya Bawaslu sudah memberikan imbauan. Dan pihaknya juga yakin, Gubernur Kaltara dengan pengalaman birokrasinya, tentu tidak akan main-main dalam hal ini.

"Pemberitahuan pelantikan ini sudah disampaikan ke kami dengan disebutkan nomor suratnya seperti yang dibacakan saat pelantikan tadi (kemarin, Red). Meskipun secara resmi fisik dari surat izin Mendagri itu belum diserahkan ke kami," tuturnya.

Tapi, dalam hal ini, pihaknya akan meminta surat izin itu dengan bersurat ke Pemprov Kaltara, dalam hal ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Fisik surat izin itu sudah diperlihatkan kepadanya, namun penyerahan secara resminya masih belum.

"Artinya dengan adanya surat itu, maka dipastikan tidak ada pelanggaran. Karena di Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada, penggantian pejabat boleh dilakukan selama mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri," jelasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Rabu, 30 November 2022 11:42

Cuaca Ekstrem, BPBD Bulungan Siaga Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan siap siaga menghadapi cuaca…

Rabu, 30 November 2022 11:40

Di Bulungan, Satu Sanggahan Calon PPPK Guru Diterima

PROSES seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di lingkungan…

Senin, 28 November 2022 07:55

MENYEDIHKAN..!! 11 Tahun Food Estate Belum Maksimal

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) RI telah menetapkan Bulungan sebagai…

Senin, 28 November 2022 07:53

Perkuat Pamtas hingga Amankan PSN

TAHUN ini, Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila memasuki usia yang ketiga…

Senin, 28 November 2022 07:51

Nunggak, Siap-siap Water Meter Dicabut Permanen

Agar penyegelan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Sungoi Sesayap…

Senin, 28 November 2022 07:50

Masterplan Bunda Hayati Mulai Disusun

Pemkab Bulungan bersama  Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai…

Senin, 28 November 2022 07:48

Pemkab Keluarkan SE Suntik Booster untuk ASN

 Capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Bulungan masih rendah.…

Jumat, 25 November 2022 11:20

Gubernur Kaltara Usulkan Kuota BBM Ditambah

 Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang menemui Komite Badan…

Jumat, 25 November 2022 11:14

Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal

Setelah memasuki hari kedua, seorang pelajar SD yang tenggelam di…

Jumat, 25 November 2022 11:13

UMP Kaltara Naik Rp 234.964, Apindo Menolak

Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers