MANAGED BY:
SENIN
10 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Maret 2020 14:59
Tolak Omnibus Law, Mahasiswa ‘Seruduk’ DPRD
DIALOG: Peserta aksi menolak omnibus law saat berdalog dengan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara yang mendapatkan pengawalan dari Polres Bulungan, Senin (2/3).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kaltara (Unikaltar) kembali melakukan aksi lanjutan dan menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa ini terkait omnibus law yang dinilai merugikan masyarakat.

Sehingga, meminta anggota DRPD Kaltara menyatakan sikap untuk menolak adanya omnibus law yang sedang dibahas. Dari pantauan Radar Kaltara, agent of change ini dikawal personel Polres Bulungan yang dipimpin langsung Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyawan dan diterima Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara lainnya.

Ketua BEM Unikaltar Nasrullah meminta anggota DRPD Kaltara untuk menyatakan sikap menolak omnibus law. Pernyataan menolak dengan membubuhkan tanda tangan. “Kami ingin ada pernyataan melalui surat bahwa DPRD menolak,” tegasnya

Setelah menyatakan itu, peserta aksi menyerahkan tujuh poin tuntutan penolakan omnibus law. Pertama, mempermudah investasi dengan kurang memperhitungkan dampak lingkungan. Hal ini dinilai merugikan lantaran menyampingkan dampak lingkungan. Di mana, harus ada analisis dampak lingkungan (amdal).

Kedua, pengaturan upah perhitungan jam kerja dengan menghilangkan upah minimum. Ketiga, lapangan kerja asing terbuka lebar. Keempat, jumlah pesangon kecil. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dipermudah. Kemudian, tidak adanya cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan. Terakhir, penghapusan sanksi pidana bagi penguasa atas kesalahan administrasi.

“Karena RUU ini masih pembahasan, sehingga kami meminta DPRD membuat pernyataan tertulis untuk menolak omnibus law yang merugikan masyarakat. Kemudian, penolakan ini diserahkan ke pusat,” ucap Ketua BEM Unikal Nasrullah di hadapan anggota DPRD Kaltara, Senin (2/3).

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 03 Agustus 2020 18:28

Gerindra Berduka, Anggota DPRD Kaltara Andi Kasim Tutup Usia

TANJUNG SELOR - Politisi Partai Gerindra yang juga anggota Dewan…

Senin, 03 Agustus 2020 17:45

Berduka, Anggota DPRD Kaltara Andi Kasim Tutup Usia

  TANJUNG SELOR - Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil…

Kamis, 30 Juli 2020 18:14

Pasien Positif Covid-19 di Bulungan Kembali Bertambah

TANJUNG SELOR - Pasien terkonfirmasi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di…

Kamis, 30 Juli 2020 11:53

Stok Aman, Harga Stabil

TANJUNG SELOR - Menjelang Iduladha yang jatuh Jumat (31/7). Dinas…

Kamis, 30 Juli 2020 11:47

Demokrat ke Zainal-Yansen, Klaim 7 Kursi

TANJUNG SELOR - Beberapa partai politik (parpol) sudah menentukan sikap…

Kamis, 30 Juli 2020 11:13

Batal Berangkat, Lima Jemaah Tarik Setoran

TANJUNG SELOR – Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi membatalkan penyelenggaraan…

Kamis, 30 Juli 2020 11:12

Tak Berizin, Toko Produk Malaysia Ditutup

TANJUNG SELOR – Salah satu toko di Jalan Cendana Tanjung…

Kamis, 30 Juli 2020 11:08

Harga dan Stok Sembako Diklaim Aman

TANJUNG SELOR – Jelang Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah, Dinas…

Rabu, 29 Juli 2020 15:33

Operasi Patuh Kayan Minim Pelanggaran

TANJUNG SELOR – Operasi Patuh Kayan 2020 yang dilaksanakan Polda…

Rabu, 29 Juli 2020 15:31

Elpiji Aman, Ditambah 11.320 Tabung

TANJUNG SELOR – Jelang Idul Adha, Pertamina Marketing Operation Region…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers