MANAGED BY:
KAMIS
21 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Maret 2020 14:59
Tolak Omnibus Law, Mahasiswa ‘Seruduk’ DPRD
DIALOG: Peserta aksi menolak omnibus law saat berdalog dengan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara yang mendapatkan pengawalan dari Polres Bulungan, Senin (2/3).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kaltara (Unikaltar) kembali melakukan aksi lanjutan dan menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa ini terkait omnibus law yang dinilai merugikan masyarakat.

Sehingga, meminta anggota DRPD Kaltara menyatakan sikap untuk menolak adanya omnibus law yang sedang dibahas. Dari pantauan Radar Kaltara, agent of change ini dikawal personel Polres Bulungan yang dipimpin langsung Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyawan dan diterima Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara lainnya.

Ketua BEM Unikaltar Nasrullah meminta anggota DRPD Kaltara untuk menyatakan sikap menolak omnibus law. Pernyataan menolak dengan membubuhkan tanda tangan. “Kami ingin ada pernyataan melalui surat bahwa DPRD menolak,” tegasnya

Setelah menyatakan itu, peserta aksi menyerahkan tujuh poin tuntutan penolakan omnibus law. Pertama, mempermudah investasi dengan kurang memperhitungkan dampak lingkungan. Hal ini dinilai merugikan lantaran menyampingkan dampak lingkungan. Di mana, harus ada analisis dampak lingkungan (amdal).

Kedua, pengaturan upah perhitungan jam kerja dengan menghilangkan upah minimum. Ketiga, lapangan kerja asing terbuka lebar. Keempat, jumlah pesangon kecil. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dipermudah. Kemudian, tidak adanya cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan. Terakhir, penghapusan sanksi pidana bagi penguasa atas kesalahan administrasi.

“Karena RUU ini masih pembahasan, sehingga kami meminta DPRD membuat pernyataan tertulis untuk menolak omnibus law yang merugikan masyarakat. Kemudian, penolakan ini diserahkan ke pusat,” ucap Ketua BEM Unikal Nasrullah di hadapan anggota DPRD Kaltara, Senin (2/3).

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 20 Januari 2021 13:21

Pengunjung Positif Covid-19, Pasar Ditutup

TANJUNG SELOR – Sepekan pasca diresmikan, pasar modern di Desa…

Rabu, 20 Januari 2021 13:19

Zona Oranye, Harus Tetap Patuh Prokes

TANJUNG SELOR – Sempat menjadi wilayah zona merah (risiko tinggi)…

Rabu, 20 Januari 2021 13:18

Melihat Eksistensi Angkot di Tanjung Selor

JIKA dulu angkot merupakan salah satu transportasi yang cukup diandalkan.…

Rabu, 20 Januari 2021 13:06

Tambah Lagi 188 Positif, 77 Meninggal

TANJUNG SELOR – Jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kaltara…

Selasa, 19 Januari 2021 13:55

3.000 Usaha Walet Tak Berizin

TANJUNG SELOR - Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan…

Selasa, 19 Januari 2021 13:54

Proses Vaksinasi di Sini Dinilai Kurang Sosialisasi

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bulungan telah…

Selasa, 19 Januari 2021 13:53

Covid-19 Kian Meluas, PTM Ditunda

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan…

Selasa, 19 Januari 2021 13:52
Pelaku Buang Bayi Karang Cerita Temukan Bayi

Melahirkan di Hotel dengan Bantuan YouTube

TANJUNG SELOR - Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga.…

Senin, 18 Januari 2021 12:50

Pelaku Pembuang Bayi Diamankan

TANJUNG SELOR - Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres…

Senin, 18 Januari 2021 11:25

Penyelesaian Revisi Perda GSB, Legislatif Tak Pasang Target

TANJUNG SELOR – Target penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers