MANAGED BY:
SENIN
19 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Maret 2020 14:59
Tolak Omnibus Law, Mahasiswa ‘Seruduk’ DPRD
DIALOG: Peserta aksi menolak omnibus law saat berdalog dengan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara yang mendapatkan pengawalan dari Polres Bulungan, Senin (2/3).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kaltara (Unikaltar) kembali melakukan aksi lanjutan dan menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa ini terkait omnibus law yang dinilai merugikan masyarakat.

Sehingga, meminta anggota DRPD Kaltara menyatakan sikap untuk menolak adanya omnibus law yang sedang dibahas. Dari pantauan Radar Kaltara, agent of change ini dikawal personel Polres Bulungan yang dipimpin langsung Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyawan dan diterima Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara lainnya.

Ketua BEM Unikaltar Nasrullah meminta anggota DRPD Kaltara untuk menyatakan sikap menolak omnibus law. Pernyataan menolak dengan membubuhkan tanda tangan. “Kami ingin ada pernyataan melalui surat bahwa DPRD menolak,” tegasnya

Setelah menyatakan itu, peserta aksi menyerahkan tujuh poin tuntutan penolakan omnibus law. Pertama, mempermudah investasi dengan kurang memperhitungkan dampak lingkungan. Hal ini dinilai merugikan lantaran menyampingkan dampak lingkungan. Di mana, harus ada analisis dampak lingkungan (amdal).

Kedua, pengaturan upah perhitungan jam kerja dengan menghilangkan upah minimum. Ketiga, lapangan kerja asing terbuka lebar. Keempat, jumlah pesangon kecil. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dipermudah. Kemudian, tidak adanya cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan. Terakhir, penghapusan sanksi pidana bagi penguasa atas kesalahan administrasi.

“Karena RUU ini masih pembahasan, sehingga kami meminta DPRD membuat pernyataan tertulis untuk menolak omnibus law yang merugikan masyarakat. Kemudian, penolakan ini diserahkan ke pusat,” ucap Ketua BEM Unikal Nasrullah di hadapan anggota DPRD Kaltara, Senin (2/3).

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 19 Oktober 2020 15:56

BPBD Identifikasi Daerah Rawan Bencana

TANJUNG SELOR – Curah hujan di wilayah Kaltara, khususnya Kabupaten…

Sabtu, 17 Oktober 2020 10:45

Masih Muncul Klaster Keluarga, OTG Kerap Tak Terdeteksi

SEPEKAN terakhir ini, tambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan…

Kamis, 15 Oktober 2020 16:10

SOA Penumpang di Kaltara Sudah 'Telan' Duit Sebesar Rp 217 M

TANJUNG SELOR - Sejak tahun 2015, Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan…

Kamis, 15 Oktober 2020 16:09

Di Bulungan, Terjadi Lonjakan Kasus Corona di September

TANJUNG SELOR – Ruang karantina bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19…

Kamis, 15 Oktober 2020 16:08

Pasien Wajib Dapat Dukungan Sosial

TANJUNG SELOR – Menjadi seorang yang ditetapkan sebagai pasien Covid-19,…

Kamis, 15 Oktober 2020 16:07

PARAHNYA ORANG-ORANG INI...!! Fasilitas Taman Kerap Dirusak

TANJUNG SELOR – Mencegah kembali terjadinya aksi oknum tak bertanggung…

Rabu, 14 Oktober 2020 10:54

Pelaku Perjalanan dari Zona Merah Prioritas di-Swab

TANJUNG SELOR - Kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran…

Rabu, 14 Oktober 2020 10:53

Aktivitas Penambang Pasir di Jalur Speedboat Dinilai Berisiko

TANJUNG SELOR – Meski sebelumnya sudah diberikan peringatan, namun penambang…

Rabu, 14 Oktober 2020 10:51

Buruh Tolak Klaster Tenaga Kerja di Omnibus Law

TANJUNG SELOR - Aksi protes terkait Undang-undang (UU) Omnibus Law…

Rabu, 14 Oktober 2020 10:43

Bertambah 13 Kasus, Bulungan Terbanyak

KEMARIN (13/10), kembali terjadi penambahan 13 kasus konfirmasi positif Covid-19…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers