MANAGED BY:
SELASA
22 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Maret 2020 14:59
Tolak Omnibus Law, Mahasiswa ‘Seruduk’ DPRD
DIALOG: Peserta aksi menolak omnibus law saat berdalog dengan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara yang mendapatkan pengawalan dari Polres Bulungan, Senin (2/3).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kaltara (Unikaltar) kembali melakukan aksi lanjutan dan menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa ini terkait omnibus law yang dinilai merugikan masyarakat.

Sehingga, meminta anggota DRPD Kaltara menyatakan sikap untuk menolak adanya omnibus law yang sedang dibahas. Dari pantauan Radar Kaltara, agent of change ini dikawal personel Polres Bulungan yang dipimpin langsung Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyawan dan diterima Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPRD Kaltara lainnya.

Ketua BEM Unikaltar Nasrullah meminta anggota DRPD Kaltara untuk menyatakan sikap menolak omnibus law. Pernyataan menolak dengan membubuhkan tanda tangan. “Kami ingin ada pernyataan melalui surat bahwa DPRD menolak,” tegasnya

Setelah menyatakan itu, peserta aksi menyerahkan tujuh poin tuntutan penolakan omnibus law. Pertama, mempermudah investasi dengan kurang memperhitungkan dampak lingkungan. Hal ini dinilai merugikan lantaran menyampingkan dampak lingkungan. Di mana, harus ada analisis dampak lingkungan (amdal).

Kedua, pengaturan upah perhitungan jam kerja dengan menghilangkan upah minimum. Ketiga, lapangan kerja asing terbuka lebar. Keempat, jumlah pesangon kecil. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dipermudah. Kemudian, tidak adanya cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan. Terakhir, penghapusan sanksi pidana bagi penguasa atas kesalahan administrasi.

“Karena RUU ini masih pembahasan, sehingga kami meminta DPRD membuat pernyataan tertulis untuk menolak omnibus law yang merugikan masyarakat. Kemudian, penolakan ini diserahkan ke pusat,” ucap Ketua BEM Unikal Nasrullah di hadapan anggota DPRD Kaltara, Senin (2/3).

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 21 Juni 2021 12:14

KNKT Rekomendasikan Mesin Tempel Wajib Diganti

TANJUNG SELOR – Meski tidak melakukan investigasi kecelakaan speedboat SB…

Senin, 21 Juni 2021 12:14

Sektor Peternakan Kambing Boer Dikembangkan

TANJUNG SELOR – Sektor peternakan, salah satunya kambing boer ke…

Senin, 21 Juni 2021 12:13

Targetkan Juara di Tingkat Nasional

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang…

Senin, 21 Juni 2021 12:12

MKJ ‘Kejar’ PI 10 Persen di WK Nunukan

TANJUNG SELOR – PT. Migas Kaltara Jaya (MKJ) saat ini…

Senin, 21 Juni 2021 12:11

Ikut Andil Langsung dalam Capaian IKPA Terbaik

AipdaHadi Kuswanto merupakan personel di Polres Bulungan Kasi Keuangan yang…

Senin, 21 Juni 2021 12:04

Kaltara Tembus 12.665 Kasus Covid-19

TANJUNG SELOR - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Utara…

Sabtu, 19 Juni 2021 10:52

Bentuk Satgas PMI Awasi Jalur Ilegal

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara akan bakal membentuk satuan tugas…

Sabtu, 19 Juni 2021 10:51

Percepat Vaksinasi Targetkan 2.025 Orang

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara kembali mendapatkan alokasi vaksin  sebanyak…

Sabtu, 19 Juni 2021 10:50

PPKM Diperpanjang, Daerah Menyesuaikan

TANJUNG SELOR – Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)…

Sabtu, 19 Juni 2021 10:49

Ungkap Kasus Mara I hingga Andil Membangun Lapangan Tembak

Bertugas di wilayah Polsek Tanjung Palas Barat,Aipda Ali Mustofa diketahui…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers