TARAKAN - Beredar maklumat dari Kerajaan Arab Saudi terkait penundaan terhadap aktivitas perjalanan umrah dan ziarah bagi negara yang warganya disinyalir terjangkit virus corona atau Covid-19. Namun hal itu berdampak pada negara lain seperti Indonesia.

Sejumlah calon jemaag umrah di Kaltara misalnya, harus menunda perjalanan yang telah dijadwalkan pada Maret ini. Norsiah (45), harus menunda rencananya. Ibu dua anak ini ingin berziarah ke Tanah Suci Mekah dan kota lainnya.

"Badan saya langsung lesu mendapat kiriman surat dari WA (WhatsApp) itu. Padahal hitungan minggu saja sudah siap berangkat. Saya konfirmasi ke travel tempat mendaftar katanya juga masih menunggu kepastian Kemenag pusat. Sebenarnya bukan masalah waktunya, cuma memang waktunya kan sudah dipersiapkan jauh hari," ujarnya.

Meski demikian, ia tetap realistis menyikapi hal tersebut. Meski demikian, ia berharap pemerintah Indonesia mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi jika warga Indonesia benar-benar bebas dari virus corona.

"Mau bagaimana lagi, ini kan juga untuk kebaikan bersama. Tapi kan setahu saya di Indonesia belum ditemukan adanya warga yang terjangkit corona. Seharusnya pemerintah Indonesia bisa meyakinkan pemerintah Arab Saudi kalau Indonesia masih aman dari corona," harapnya.

Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan Muhammad Aslam menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah mendengar adanya pengumuman tersebut. Meski demikian, pihaknya belum dapat menyatakan sikap sembari menunggu instruksi dari Kemenag.

"Kami sudah mendapatkan maklumat dari Kerajaan Arab Saudi yang tersebar, tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan instruksi resmi dari Kemenag RI. Sampai saat ini kami juga menunggu surat perintah resmi itu, karena sesuai prosedur birokrasi kita harus menaati instruksi pusat," tukasnya.

Menurutnya keputusan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai langkah antisipasi. Hanya, tentunya kebijakan tersebut harus melihat situasi dan jeli melihat kondisi dan keamanan dari sebuah hal yang dikhawatirkan. Sejauh ini belum ditemukan ada laporan warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona di dalam negeri. Kecuali yang berada di luar negeri.

"Isi maklumat itu pertama adanya instruksi untuk menyetop sementara warga negara non-Arab untuk masuk ke negara Arab Saudi untuk tujuan umrah dan ziarah dan menyetop visa dengan tujuan tersebut. Kedua, peringatan masuk ke negara Arab Saudi dengan visa turis yang ditemukan adanya laporan corona seperti China, Suriah, Indonesia dan Irak. Ketiga peringatan menggunakan layanan udara dengan bepergian dari atau tujuan ke Arab Saudi. Adapun khusus warga negara Arab Saudi, mereka yang bermukim di luar negara Arab Saudi maka diminta untuk segera kembali ke Arab Saudi. Itu poin-poin penting yang kami tangkap," tukasnya.

Selain itu, ia juga meyakini jika sebagian besar pengusaha jasa perjalanan telah mengetahui hal tersebut. Meski demikian, pihaknya meminta agar masyarakat tidak terburu-buru dalam menduga-duga. Karena menurutnya, bisa saja maklumat tersebut dalam beberapa hari mengalami perubahan.

 "Sebenarnya sebagian besar jemaah di Indonesia sudah tahu dengan tersebarnya maklumat ini, tapi karena masih menunggu intruksi kami harapkan jemaah tetap bersabar. Mungkin saja minggu depan kerajaan Arab Saudi mengubah pengumuman dengan pengecualian bagi WNI karena masih aman dari virus corona. Kita kan belum tahu perkembangannya," tukasnya.

Calon jemaah Tarakan berjumlah 618 orang dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di Kaltara. Mengenai jadwal keberangkatan, ia menjelaskan seharusnya di bulan Maret mendatang sebagian calon jemaah sudah dijadwalkan berangkat.

"Untuk total calon jemaah umroh Tarakan berjumlah 618 orang. Tarakan Utara 41 orang, Tarakan Timur 111, Tarakan Barat 212, Tarakan Tengah 254 jadi totalnya 618. Kalau jadwal keberangkatannya dijadwalkan ada yang Maret, April dan Mei," pungkasnya.

PEMERINTAH YAKINKAN SAUDI

Keputusan penghentian sementara perjalanan umrah oleh pemerintah Arab Saudi keluar mendadak. Akibatnya ribuan jemaah yang sudah tiba di bandara, terkatung-katung tanpa kejelasan kapan bisa berangkat. Keputusan ini diambil Arab Saudi untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

Menurut data sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh) Kemenag menyebutkan, sepanjang hari kemarin (27/2) dijadwalkan ada 4.448 jemaah umrah yang bakal terbang ke Saudi. Dari jumlah itu, jemaah yang berhasil terbang mencapai 2.500 orang. Sisanya sebanyak 1.948 orang jemaah gagal terbang.

Jemaah yang berhasil terbang, karena menggunakan flight sebelum pukul 12.00 WIB. Pada jam tersebut, penerbangan menuju Jeddah atau Madinah masih diizinkan. Baru kemudian sekitar pukul 12.00 WIB penerbangan menuju Jeddah atau Madinah sudah dihentikan. Jemaah yang tidak jadi terbang tersebar di tiga bandara. Yakni di bandara Soekarno Hatta sebanyak 1.540 orang, di Juanda 364 orang, dan di Kertajati sejumlah 44 orang. Sementara itu total jemaah umrah Indonesia yang sedang berada di Saudi mencapai 10.156 orang.

Presiden Joko Widodo kemarin (27/2) angkat bicara soal penghentian sementara aktivitas umrah di Saudi. Bagaimanapun, itu adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. “Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu memang dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi,” terangnya di Jakarta.

Sejauh ini, tutur Jokowi, dia belum berkomunikasi dengan Menag agau menterinya yang lain terkait hal tersebut. Dia juga baru mendapatkan informasi itu Rabu (26/2) lalu. Lagipula, larangan itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia. Melainkan untuk semua negara. “Karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus korona,” lanjut presiden. Karena itu, pemerintah memilih menghargai keputusan itu.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan Duta Besar Indonesia di Riyadh sedang berusaya supaya orang Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar negara yang dilarang masuk oleh Arab Saudi. “Karena Indonesia kan tidak terpapar virus (Covid-19, Red). Jadi jemaah kita mestinya aman,” kata Ma’ruf. Dia berharap nantinya pemerintah Saudi memberikan kelonggaran untuk membuka akses kembali bagi jemaah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.

Dia juga menanggapi adanya kabar jemaah Indonesia yang tertahan di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ma’ruf mengatakan perwakilan Indonesia di Jeddah sedang melakukan negosiasi. Supaya para jemaah yang sudah mendarat di Jeddah bisa melanjutkan perjalanan umrahnya sampai ke kota Makkah.

Ma’ruf mengatakan para prinsipnya ibadah umrah tidak distop. Bagi warga atau jemaah Indonesia yang sudah berada di Makkah, tetapi bisa menjalankan ibadah umrah atau ibadah lain di Masjidilharam seperti biasa. “Kalau alasannya itu virus Corona, Indonesia (seharusnya, Red) tidak masuk yang (dilarang, Red) sementara itu. Mestinya (Indonesia, Red) tidak terkena embargolah,” tutur Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Menlu Retno Marsudi kemarin langsung memanggil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Dalam pertemuan tersebut, dia mendapatkan penjelasan bahwa Saudi menghentikan izin untuk melakukan ibadah umroh sementara waktu.

Kebijakan itu juga berlaku segera setelah ditetapkan. Dalam hal ini, penghentian penerbangan dimulai pukul 8 waktu Saudi atau 12.00 WIB. Yang menjadi soal, kemarin sudah ada ada penerbangan dari Jakarta pukul 11.00. mereka dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB atau 13.00 Waktu Saudi.

Karena itu, dalam pertemuan tersebut Menlu mencoba meminta keringanan. “Harapannya yang sudah terlanjur landing dapat diperkenankan untuk umrah,” terangnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin. Indonesia tidak mempermasalahkan bila saat tiba harus ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Yang penting jemaah yang terlanjut berangkat sebelum larangan diberlakukan tetap bisa umrah.

Retno juga sudah meminta para dubes RI di Kawasan timur tengah untuk memantau perjalanan para WNI. Khususnya KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Karena kebijakan itu datang dari Riyadh. Kemungkinan perjalanan terhenti saat transit juga masih ada. Bila itu terjadi, maka akan dikoordinasikan dengan maskapai dan biro travel masing-masing.

Disinggung mengenai batas waktu penghentian umrah, Retno menyatakan belum mendapat informasi dari pihak Saudi. “Karena semua ini sangat tergantung pada perkembangan Covid-19 seperti apa,” lanjutnya. Begitu pula mengenai WNI yang sudah ada di Saudi dan sedang menjalankan umrah. Belum ada informasi apakah mereka masih bisa lanjut atau harus berhenti.

Retno menjelaskan, KBRI Riyadh sudah bersurat kepada otoritas Saudi untuk meminta kejelasan. Baik mengenai visa maupun kondisi Indonesia saat ini kaitannya dengan Covid-19. Bagaimanapun, saat ini Indoensia masih dalam kategori green zone dan zero case untuk Covid-19.

“Jadi alasan bahwa Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini kan sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,” tutur Retno. Pertanyaan itu juga dia sampaikan kepada Essam dan akan diteruskan ke Riyadh.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, bila diperlukan pihaknya akan berusaha menjelaskan kondisi Indonesia kepada otoritas Saudi. Tetapi caranya juga harus halus, karena bagaimanapun itu adalah keptusan sebuah negara yang harus dihormati. “Ngomong-ngomong kan enak, negosiasi, tapi kita nggak memaksakan diri,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan kemarin. Agar tidak pula menjadi preseden buruk yang bisa berdampak lebih jauh pada Indonesia di kemudian hari.

Keputusan Arab Saudi menutup pintu masuk wilayah mereka pasca merebaknya virus korona belum lama diketahui pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun menyebutkan, pemerintah tidak bisa banyak berbuat. ”Pemerintah harus ikuti kebijakan negara lain,” ungkap dia kemarin.

Menurut Mahfud, kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi berdasar lantaran mereka tidak ingin virus yang menyebar dari Wuhan, Tiongkok itu masuk ke wilayah mereka. ”Di sana belum (ada kasus korona),” terang dia. Tentu ada banyak dampak dari keputusan yang diambil Arab Saudi. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Yang berangkat umrah ke tanah suci sangat banyak.

Mahfud termasuk salah seorang yang berniat melaksanakan umrah dalam waktu dekat. Dia mengakui bahwa dirinya sudah terjadwal berangkat umrah dua pekan mendatang. ”Terpaksa nggak jadi karena kebijakan Arab Saudi,” ungkapnya. Walau ikut terdampak, dia memaklumi langkah yang diambil oleh Arab Saudi. ”Ya kita harus taati itu. Karena itu untuk kebaikan,” kata pejabat yang juga pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) tersebut.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, Kemenag meminta travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk sementara tidak memebrangkatkan jemaah umrah ke bandara. Sampai ada kepastian dibukanya kembali izin berkunjung atau terbang ke Arab Saudi.

Arfi juga mengatakan PPIU diminta untuk tidak memaksakan keberangaktan bagi jemaah umrah yang saat ini sudah terlanjur berada di bandara. Sebab nanti justru menimbulkan persoalan saat mereka tiba di Jeddah atau Madinah. Sebaiknya PPIU memfasilitasi kepulangan para jemaah ke derah masing-masing.

“Kami mengimbau supaya calon jemaah umrah dapat tetap tenang,” katanya. Para jemaah diminta untuk memahami kondisi yang terjadi saat ini di luar otoritas pemerintah Indonesia. Arfi menuturkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan asosiasi PPIU untuk mencari solusi dampak penghentian sementara penerbangan umrah itu.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kemarin menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam isi surat itu, mereka meminta Presiden untuk ikut mencari solusi atas penghentian perjalanan umrah itu. Sebab bakal berdampak pada mitra perjalanan umram. Mulai dari maskapai, hotel, penyedia katering, layanan handling, dan lainnya.

“Dalam melindungi hak jemaah umrah Indonesia, Sapuhi berkoordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta,” tuturnya. Tujuannya untuk meminta bantuan perpanjangan masa berlaku visa umrah jemaah yang batal berangkat akibat penutupan akses itu.

Syam menuturkan sampai kemarin tidak ada jemaah yang sudah mendaftar dan melunasi biaya umrah meminta refund. Dia meminta jemaah untuk tetap tenang sampai menunggu perkembangan resmi dari otoritas Arab Saudi. Syam mengatakan seluruh travel di bawah bendera Sapuhi sudah komitmen untuk mulai menyusun skenario pengaturan jadwal ulang. Meskipun sampai sekarang belum ada kabar kapan keputusan penghentian penerbangan berjalan hingga kapan.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro meminta calon jemaah umrah tidak melakukan pembatalan. Sebaliknya jemaah cukup melakukan penjadwalan ulang dengan waktu yang disesuaikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menuturkan, bakal menghormati keputusan pihak Arab Saudi soal pelarangan sementara penerbangan masuk ke Saudi tersebut. Sebab hal itu merupakan hak sepenuhnya dari Pemerintah Arab Saudi untuk menentukan kebijakan tersebut.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah juga akan terus mengusahakan agar kebijakan itu bisa dicabut. Mengingat, tak ada kasus positif Covid-2019 di Indonesia. ”Kita akan langsung membicarakan dengan Pemerintah Arab Saudi. Tapi juga mohon dipahami itu mutlak hak Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Sehingga, jika seandainya usaha tersebut tidak langsung membuahkan hasil, masyarakat diharapkan tidak berfikir pemerintah kurang sungguh-sungguh.  ”Atau Pemerintah Arab Saudi dianggap keras, misalnya, bukan,” sambungnya.

Karena menurut hematnya, keputusan ini juga sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan Arab Saudi saja. Ada kepentingan jemaah yang akan menjalankan ibadah umrah juga dalam keputusan tersebut. Sebab nantinya, mereka akan berkumpul dan bercampur dengan warga negara dari luar. ”Jadi saya kira, kalau saya diminta bagaimana pandangan saya, itu sangat bijak keputusan Pemerintah Arab Saudi,” ungkap Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Selain itu, perlu dipahami jika bukan hanya Indonesia saja. Ada beberapa negara yang dilarang sementara untuk beribadah umrah ke tanah suci. Meski, sayangnya belum ada kepastikan sampai kapan larangan tersebut bakal diterapkan.

Disinggung soal jemaah yang sudah memiliki visa dan tiket penerbangan, Muhadjir turut prihatin karena untuk sementara harus ditangguhkan perjalanan ibadahnya. Dia memohon pada masyarakat yang terpaksa harus ditunda keberangkatannya untuk bersabar. ”Karena umrah itu kan ibadah, ibadah kan harus ikhlas, kalau memaksakan diri kan ndak baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Muhadjir mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar jemaah yang sedang melakukan ibadah tetap bisa melakukan ibadahnya. "Kedua agar yang sudah terlanjur (terbang) atau akan mendarat supaya diijinkan untuk melakukan ibadah," tuturnya.

Dia juga akan menggelar rapat lanjutan untuk melakukan pembahasan lebih teknis. Rapat kedepan akan memetakan upaya untuk melindungi calon jemaah, biro perjalanan, maskapai, akomodasi, dan visa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa mulai hari ini sudah tidak ada penerbangan menuju Arab Saudi. "Yang memutuskan penghentian bukan kita (pemerintah Indonesia), tapi Arab Saudi," bebernya.

Dia belum tahu skema apa untuk ganti rugi calon penumpang. Budi berjanji akan segera membahasnya. "Seminggu itu ada lebih dari 100 flight ke Arab Saudi. Artinya 1 hari sekitar 13 flight," ungkapnya. 

Direktur Utama Angkasa Pura (AP) 1 Faiq Fahmi menyatakan bahwa dalam jangka pendek menjemen memikirkan cara penanganan penumpang yang akan berangkat namun tidak jadi terbang. Ada tujuh bandara milik AP 1 yang melayani penerbangan ke Arab Saudi. "Setahun itu ada 341 ribu penerbangan dan 280 ribu penumpang," ujarnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara terkait larangan penerbangan jemaah umrah. Dia tetap meminta kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara umrah. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih bersih dari Covid-19.

Berbeda dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Pakistan, dan negara lainnya yang banyak warganya terkena virus Covid-19. "Di Indonesia sejauh ini masih bersih," papar Bamsoet saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, di Gedung MPR RI kemarin (27/2).

Menurut mantan Ketua DPR RI itu, pelarangan tersebut akan membuat sedih para jemaah Indonesia yang setiap tahunnya tak kurang dari 1 juta jemaah melakukan ibadah umrah. Dia masih berharap jemaah Indonesia masih bisa melaksanakan umrah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan melalui Duta Besar Indonesia di Arab Saudi. "Kami minta Pak Dubes lakukan pendekatan agar semua informasi semakin jelas, " terangnya.

Ihsan mengatakan, antusiasme umat Indonesia sangat besar. Jadi, jangan sampai dikorbankan. Dia berharap semua masyarakat tetap tenang menyikapi masalah tersebut. "Saya berharap masyarakat tenang, calon jemaah umrah yang akan berangkat juga tenang. Kita akan dorong Pemerintah ambil langkah konkrit soal ini" pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (*/zac/wan/byu/syn/lum