TANJUNG SELOR – Masyarakat secara terbuka meminta adanya pengawasan terhadap segala pembangunan infrastruktur di provinsi termuda di Indonesia ini. Dengan harapan nantinya buah dari pembangunan infrastruktur itu ke depannya dapat dengan benar dirasakan manfaatnya.
Salah satu pengawasan yang perlu diberikan yaitu peningkatan infrastruktur jalan akses pintu gerbang utama Pelabuhan Kapal Feri di Ancam, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Seperti diketahui sebelumnya, di tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali ‘melirik’ untuk melanjutkan pembangunan tersebut.
Yakni melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara telah dikucurkan anggaran sekitar Rp 19,5 miliar guna peningkatan infrastruktur tersebut. Rinciannya, diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 16,5 miliar dan Anggaran Pendapatan Be1lanja Daerah (APBD) Rp 3 miliar.
Djaya, salah seorang warga di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara mengungkapkan, dengan adanya pengawasan yang diberikan dari OPD terkait, diharapkan nantinya laju pembangunan infrastruktur itu dapat terkontrol dengan baik. Sehingga dari pengerjaan pembangunan yang ada membuahkan hasil yang berkualitas sebagaimana harapan masyarakat secara umum.
“Pengawasan memang menjadi hal penting. Utamanya pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang erat kaitanya dengan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya dalam wawancaranya kepada Radar Kaltara, Rabu (26/2) lalu.
Lanjutnya, sejauh ini memang diakui jalan menuju pelabuhan feri itu terus berprogres. Hal itu dapat dilihat bahwa dari lebar badan jalan 8 meter menjadi 25 meter menandakan adanya sebuah keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur yang ada.
“Tentunya, kami sangat bersyukur. Hanya, memang sebagaimana progres yang ada. Maka, pengawasan pun diharapkan tetap diberikan guna lancarnya pelaksanaan peningkatan jalan tersebut,’’ ujarnya.
“Apalagi, berdasarkan informasi yang ada bahwa di tahun ini sudah masuk dalam tahap pengaspalan. Sehingga ini memang perlu untuk diawasi lebih jauh guna memastikan dengan benar kualitas dari pengerjaan pengaspalannya,” sambungnya.
Senada dikatakan warga lainnya, Rahmad, yaitu pengawasan terhadap infrastruktur jalan itu dianggap memang penting. Mengingat, jalan yang ada itu merupakan akses mobilisasi tranportasi barang dan manusia sendiri. Oleh karenanya, perlu pembangunan yang berkualitas agar nantinya dapat bertahan jauh lebih lama. “Mudah-mudahan dalam progres pembangunan lanjutan ini dapat diawasi. Sehingga semua dapat terkontrol dengan baik,” ungkapnya.
Sementara, sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, H. Sunardi menyebutkan bahwa pekerjaan itu ditargetkan pada bulan tiga nanti paling lambat dikerjakan. Mengingat, saat ini proyek pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 4,3 kilometer (km) tengah dalam proses tander pengadaan. “Bulan tiga di pertengahannya nanti pekerjaan itu baru bisa kami ‘eksekusi’. Itu paling lambatnya,” ungkapnya.
Lanjutnya, mengenai produk apa yang nantinya dihasilkan dari pengerjaan peningkatan infrastruktur jalan itu sendiri, dijelaskan agar keseluruhannya sudah sampai pada tahap pengaspalan. Sehingga masyarakat dapat benar merasakan manfaat jalan sebagaimana mestinya. Bahkan, jalan yang ada itu pun selayaknya di Tanjung Selor, Ibu Kota Kaltara.
“Dalam diri saya pun tak mau capaian itu hanya sekedar wacana. Produknya tahun ini adalah pengaspalan. Ya, agar masyarakat nantinya merasakan akses jalan yang apik,” katanya seraya berkata akses jalan itu merupakan dambaan masyarakat setempat dan pengguna jalan.
Lebih lanjutnya, untuk pengawasan yang bakal dilakukan DPUPR-Perkim, pihaknya mengatakan bahwa hal itu tentunya ada petugas internal dan eksternal yang bakal mengawasinya. Dengan harapan di dalam pengerjaannya nanti akan mendapatkan hasil atau kualitas jalan yang baik. “Pengawasan pada tahap ini kami akui akan jauh lebih ekstra. Karena ini tahap penentuan akhir kualitas jalan itu sendiri. Jangan sampai, dengan anggaran yang digelontorkan begitu banyaknya, pekerjaan justru mengecewakan,” tuturnya.
“Para pengawas di lapangan pun sebelumnya sudah dibekali ilmu pengawasan. Artinya,ini sudah terkonsep secara sistematis guna menghasilkan pekerjaan yang memiliki kualitas. Di samping ini merupakan arahan Pak Gubernur juga,” sambungnya mengakhiri. (omg/fly)
