Minim Pengajuan, BPN KTT Belum Terbentuk

- Jumat, 28 Februari 2020 | 16:54 WIB
MINIM PENGAJUAN: Pembangunan BPN KTT Belum dapat terealisasi tahun ini.
MINIM PENGAJUAN: Pembangunan BPN KTT Belum dapat terealisasi tahun ini.

PEMBENTUKAN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Tidung (KTT) dipastikan belum dapat terealisasi tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala BPN Bulungan, Samsul Hadi. Belum terbentuknya BPN KTT karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dapat terpenuhi, selain itu jumlah pengajuan sertifikat di KTT juga masih sedikit.

“Kalau tahun ini sepertinya belum bisa, tidak tahu kalau tahun depan,” kata Samsul kepada Radar Kaltara. Pengajuan, sambung Samsul, dalam satu bulan itu paling hanya satu hingga dua pengajuan saja. Bahkan terkadang dalam satu bulan itu tidak ada pengajuan. “Susah juga, karena disana (KTT) lebih banyak hutan jadi jarang ada yang mau mengajukan,” sebutnya.

Selain itu dari segi anggaran juga belum ada untuk pembangunan, termasuk juga ketersedian lahan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). “Sekarang ini kami saja masih kekurangan,” ujarnya.

Dikatakan, sebelum BPN KTT dibangun harus ada pengkajian yang lebih mendalam terlabih dahulu. “Kalau sekarang ini rasanya masih sulit,” sebutnya.

“Kalau pun tetap dibangun pendanaan dari mana terus apa yang dikerja kalau tidak ada pengajuan. Bisa-bisa menganggur SDM-nya kalau tetap dibangun BPN KTT,” sambung Samsul lagi.

Bukan hanya di KTT, di Bulungan juga sejauh ini jumlah pengajuan masih sedikit. Untuk bisa membangun kantor BPN tentu ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. “Tetap dibangun, tapi kami belum tahu kapan, karena terkait pembangunan itu kewenangannya ada di pusat, termasuk penganggaran, yang pasti kalau tahun ini belum bisa terbangun,” jelasnya.

Sementara, Jumadil (34) salah seorang warga KTT berharap agar pembentukan BPN di KTT bisa segera terbentuk. “Susah kalau mau mengurus ngurus sertifikat kalau belum ada BPN di KTT, karena harus ke Bulungan lagi,” ujarnya.

Kalau sudah ada BPN di KTT tentu akan lebih efisiensi biaya. Oleh karena itu pria yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab KTT itu berharap agar pembentukan BPN KTT bisa segera terealisasi. “Memang sekarang ini sudah ada bus damari, tapi kan kalau ada di sini (KTT) kan lebih mudah lagi kalau mau mengurus sertifikat,” tukasnya. (*/jai/fly)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X