TANJUNG SELOR – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Benuanta Bulungan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk membahas terkait pemanfaatan Intake Sungai Kayan, Tanjung Selor.
Direktur Utama (Dirut) PDAM Danum Benuanta Bulungan, Winardi menyampaikan, pertemuan itu untuk memberikan penekanan kepada Kemen-PUPR. Karena kondisinya saat ini sudah emergency atau keadaan darurat. “Sekarang ini kondisi di lapangan sudah mengalami pendangkalan,” kata Winardi kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Kenapa dilakukan pertemuan, ia menjelaskan, karena aset yang akan dimanfaatkan merupakan aset pemerintah pusat dalam hal ini Kemen-PUPR. Dan aset itu ada dua kepemilikan Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya.
“Kami sekarang ini berada di tengah, dan kami juga akan terus proaktif untuk mendorong agar pemanfaatan aset itu bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Dalam hal ini pihaknya masih tetap optimistis tahun depan pemanfaatan Intake Sungai Kayan bisa terealisasi. Apalagi sekarang ini untuk untuk dokumen teknis sudah dipersiapkan. “Kalau DED (detail engineering design) sudah tidak ada masalah, sudah kami siapkan,” sebutnya.
PDAM akan terus berupaya agar pelayanan kepada masyarakat bisa tetap terus berjalan. Kemungkinan setelah pertemuan pertama ini akan ada lagi pertemuan kedua, untuk membahas terkait persoalan aset tersebut. Sementara, Kepala Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Tri Wahyu Wibowo mengakui bahwa pihaknya hanya sebatas memfasilitasi. “Kami juga akan terus mendorong percepatan pemanfaatan aset itu,” singkatnya.
Terpisah, Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, kondisi Intake Sungai Buaya memang sudah tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, karena kondisinya sudah dangkal. “Cepat atau lambat harus ada pengalihan,” sebutnya.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun itu mendesak kepada pemerintah pusat agar bisa sesegera mungkin merealisasikan pemanfaatan tersebut. “Kami juga akan terus mendorong pemerintah pusat, kalau bisa secepatnya direalisasikan,” pungkasnya. (*/jai/eza)