TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memastikan tahun ini belum menganggarkan untuk Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Tanjung Selor. Kerena pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang cukup.
Bupati Bulungan, H. Sudjati menyampaikan, tahun ini kemungkinan belum dianggaran, karena sekarang ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sedang berjalan. Dan kondisi keuangan daerah juga masih mengalami fluktuasi sejak beberapa tahun terakhir.
“Yang jelas tahun ini belum dianggarakan. Kemungkinan tahun depan, itupun kalau ada anggaran,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara. Meski begitu, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Bulungan adalah untuk memperbaiki sarana dan prasarana terlebih dahulu. “Intinya, DOB ini daerah sendiri sehingga perlu persiapan untuk PAD (pendapatan belanja daerah),” sebutnya.
Jangan sampai kegiatan itu membebani keuangan negara. karena sekarang ini beban negara sudah berat. “Sekarang ini untuk anggaran kami juga masih berat,” sebutnya.
Namun demikian, Pemkab Bulungan akan tetap berkomitmen untuk DOB Kota Tanjung Selor dengan menyelesaikan batas desa yang belum terselesaikan. “Batas desa ini juga menjadi salah satu syarat DOB. Nah, sekarang ini penyelesaian batas desa itu terus berjalan,” sebutnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, H. Hamka menyampaikan, dalam hal ini DPRD akan terus mendorong terkait mekanisme persetujuan terhadap DOB tersebut. “Kami juga sudah ikut pertemuan antara Bupati, Gubernur dan Kemendagri,” ujarnya.
Memang dalam pertemuan itu ada sinyal dari Kemendagri terkait pembentukan DOB, dengan alasan Kabupaten Bulungan sebagai penyanggah pangan nasional di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). “Nah, itu menjadi alasan yang mendasar yang diterima Kemendagri,” ungkapnya.
Terkait anggaran, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dapat menganggarkan, sehingga rencana DOB tersebut bisa secepatnya terealisasi. Mengingat Tanjung Selor merupakan wajah dari Provinsi Kaltara. “Artinya, bukan harus berbentuk kota tetapi memang harus berdomisili di kota yang saat ini akan dibentuk,” jelasnya.
Dalam hal ini DPRD akan terus mendukung dalam segi teknis mulai dari persetujuan sampai melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan terkait teknisnya. Termasuk dengan kecamatan, tentunya kecamatan yang dibentuk harus berdasarkan pemekaran desa dana kelurahan.
“Saya berpikirnya begini, kalau DOB itu cepat terealisasi ingin rasanya kalau Kecamatan Tanjung Palas itu bisa menjadi pusat ibu kota Kabupaten Bulungan kembali, mengingat secara historis awal ibu kotanya Kabupaten Bulungan di Tanjung Palas,” pungkasnya. (*/jai/eza)
