MANAGED BY:
SELASA
18 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 10 Februari 2020 15:02
Honorer Siap-Siap Menganggur

Disdikbud Tak Berhentikan Guru Kontrak

TENAGA HONOR: Pemerintah berencana akan mengahpuskan tenaga honorer secara bertahap. FOTO: DOKUMEN RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TAK ada lagi istilah honorer, tenaga kontrak, atau outsourcing di semua instansi pemerintah. Keputusan itu dibahas di Komisi II DPR dengan mengundang menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhir Januari lalu.

Di Kaltara, juga memiliki ribuan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) harus siap-siap menghadapi perubahan itu. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan dewan menyepakati hanya ada dua jenis status kepegawaian. Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. Semua pegawai yang belum menjadi PNS dipersilakan ikut tes. Jika tidak, pilihannya hanya menjadi PPPK.

Alhasil, rencana penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat secara bertahap itu, dianggap akan menyulitkan sistem pekerjaan di Kota Tarakan.

Pasalnya selama ini, Pemkot Tarakan masih bergantung pada tenaga honorer, dikarenakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih kurang. Sehingga tidak dapat mendukung seluruh pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tenaga honorer.

Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Apalagi selama 8 tahun terakhir, Tarakan tidak pernah melakanakan perekrutan CPNS.

“Belum pernah disetujui untuk kita melakukan CPNS. Sementara tenaga guru dan kesehatan kurang, akhirnya mau tidak mau kita angkat tenaga honor. Tapi selama ada jalan keluar dari pemerintah, maka tidak masalah. Bagus juga kalau kita buka CPNS,” bebernya.

“Karena mereka (pemerintah pusat) yang buat pengumuman, maka nanti dilihat kayak apa caranya menyelesaikan,” sambungnya.

Jika dihapus, Khairul menyatakan bahwa para PNS akan setengah mati dalam bekerja, khususnya tenaga pendidik yang banyak pensiun, pindah tugas bahkan meninggal dunia. Tak hanya itu, dokter berstatus PNS pun saat ini masih terbilang kurang dikarenakan banyaknya dokter yang berangkat keluar kota untuk menempuh pendidikan lanjutan. Sehingga dalam hal ini tenaga kesehatan sulit jika tidak adanya tenaga honorer. “Kita butuhkan tenaga yang sesuai. Ada beberapa tenaga yang lebih, tapi di satu sisi ada yang kurang,” katanya.

Menurut Khairul, cara terbaik adalah mengganti status honor menjadi CPNS. Selain itu, tenaga kontrak seharusnya memiliki pengganti seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS. Hingga kini, Tarakan berencana untuk membuka lowongan CPNS di Tarakan, namun anjab yang dimiliki pemkot saat ini masih dalam proses analisa, sehingga pihaknya akan mengajukan kepada Menpan-RB untuk mengajukan CPNS bagi Tarakan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tarakan, Muhammad Sa’aduddin Hakim mengatakan, jumlah tenaga honorer di Tarakan saat ini mencapai 2.400 jiwa. Namun ada pula tenaga honorer yang resign tetapi langsung digantikan oleh tenaga yang dianggap sesuai dengan keterampilan.

“Kalau jabatannya agak sulit misalnya seperti tukang kebun, petugas taman, dan jaga malam agak sulit mencarinya. Tapi dari Wali Kota sih menginginkan agar tidak adanya pertumbuhan, sehingga anjab ABK ini juga yang kami tunggu-tunggu kapan finalisasinya,” katanya.

Hingga kini BKPP masih menunggu arah kebijakan pemerintah pusat, namun Didin meyakini bahwa ini baru sebuah wacana yang belum pasti keputusannya. Sehingga harus mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Untuk itu, BKPP sedang melakukan pendataan tenaga honorer untuk dilakukan penataan. Namun, Didin menjelaskan bahwa tenaga kontrak juga mengisi jabatan kosong yang belum diisi oleh PNS. Dalam wacana DPR RI dan Menpan-RB itu ASN hanya ada dua, yakni PNS dan P3K. Tapi juknis pelaksanaan P3K masih parsial, seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga dalam hal ini, posisi tenaga lain masih menjadi pertanyaan bagi pihaknya.

Tunggu Surat Resmi

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang paling banyak menyerap tenaga honorer di sektor pendidikan bakal memiliki dampak yang signifikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tarakan, Tajuddin Tuwo sedikit terkejut dengan kabar ini. Dia mengaku sejauh ini belum menerima surat pemberitahuan terkait penghapusan tenaga honorer secara resmi.

“Penghapusan tenaga honorer? Saya belum terima suratnya secara resmi. Nanti kalau sudah terima suratnya, baru kita bahas lebih lanjut. Karena belum ada suratnya, bagaimana mau mengomentari itu. Nanti malah meresahkan masyarakat,” terangnya saat ditemui di kantornya, Kamis (6/2) pagi.

Kendati demikian, sebelum menerima surat secara resmi dia enggan memberikan komentar yang lebih rinci. Dalam hal ini, dia khawatir justru akan meresahkan masyarakat, khususnya tenaga honorer. Namun dari kebijakan pemerintah pusat, tentu memiliki mekanisme terkait penghapusan tenaga honorer ini.

“Takutnya nanti kita salah bicara, karena mekanisme dan gambarannya seperti apa kita belum tahu mengenai itu. Nanti tenaga honorer takut, jadi kita tunggu kepastiannya saja. Seandainya guru honorer dihapus, dan diangkat jadi PNS, itu lebih baik,” harapnya.

Senada dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan, dr. Witoyo. Ia mengatakan, sebelumnya mendapatkan informasi melalui pemberitaan di televisi. Namun belum ada surat resmi dari pemerintah pusat, melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

“Sekilas lihat berita di televisi. Tapi kita sambil menunggu surat resmi dari pemerintah kota, dan peraturan daerah,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/2) pagi.

Keputusan kebijakan ini tergantung dari pemerintah pusat, yang kemudian daerah menyesuaikannya. Tantu juga berdampak pada sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. “Dengan pembatasan seperti itu, maka pengaturan sistem lagi. Tapi itu pasti ada mekanismenya, karena SDM tidak semua harus PNS. Misalnya satpam, cleaning service, itu kan kontrak saja,” bebernya.

Dia mengatakan, di bawah naungan Dinkses Tarakan, seperti 6 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Tarakan, sebanyak 200 tenaga kontrak.

“Kalau memang dihapuskan, harus ada solusinya seperti apa. Harus ada penggantinya, karena memang tenaga-tenaga itu diperlukan. Mungkin mereka sudah dengar kabar ini, tapi sepertinya masih tenang, belum anggap serius bagaimana nasib selanjutnya,” lanjutnya.

Khususnya di puskesmas, yang setiap tahunnya ada penambahan program baru. Beban kerja semakin bertambah, namun tidak sebanding dengan minimnya penerimaan tenaga kerja baru. “Dari puskesmas selalu ada keluhan kekurangan tenaga. Tapi kalau berdasarkan analisa jabatan (anjab) yang dulu, kita pas-pasan saja. Tapi program kan selalu bertambah, sedangkan untuk SDM-nya tidak bertambah. Akhirnya padat sekali posisinya,” katanya.

Apalagi per 2020 ini, beberapa tenaga beralih. Seperti lulusan Pendidikan Kerja Sama (SPK), tidak lagi diberi wewenang untuk melakukan pelayanan. “Per tahun 2020 ini, SPK tidak bisa lagi melakukan pelayanan karena setara dengan SMA,” jelasnya.

Sejauh ini, tenaga medis di lingkup Dinkes Tarakan masih kekurangan, khusus di bidang perawat dan dokter. Namun sebelumnya, Pemkot Tarakan melalui Dinkes Tarakan membuka lowongan untuk dokter. “Sebelumnya kita ada buka lowongan untuk dokter, dan ada beberapa yang memasukkan lamaran. Kalau memenuhi standar kita terima. Tapi kalau membuka lowongan ini kan tergantung dari pemerintah kota,” tutupnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara tidak dapat memberhentikan guru yang masuk dalam tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap (PTT), selama pemerintah pusat belum menyuplai kebutuhan guru yang ada di Kaltara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono menanggapi rencana pemerintah pusat penghapus tenaga kontrak. Karena menilai hal tersebut nantinya dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. “Kalau kita berhentikan, siapa yang mengajar nantinya?,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan saat ini guru dengan status PTT di Kaltara sekitar 400 orang dan PTT ini bukanlah tenaga pendidikan, namun memiliki kehalian di rumpun produktif. “Ada tiga rumpun, yakni rumpun normatif yang mengajarkan mengenai agama, PPKN, bahasa dan lain-lain. Yang kedua rumpun adaktif yang mengajar matematika, kimia, fisika dan lain-lain, dan yang ketiga adalah rumpun produktif yang mengajarkan teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, budidaya perikanan, rumpun yang ketiga ini yang sangat kurang. Sehingga kita berdayakan orang yang ahli di bidangnya tersebut,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan poin pentingnya terkait kebijakan tersebut ada pada pemerintah. Bila tidak ada pemenuhan terhadap rumpun produktif, pihaknya belum ada wacana untuk memberhentikan PTT yang ada saat ini. “Belum ada rencana dan kepikiran ke arah situ,” ujarnya. (shy/*/one/jnr/eza)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 Februari 2020 10:54

AHY Sedot Perhatian di Pembukaan CFD

TARAKAN - Launching car free day (CFD) pada Minggu (16/2)…

Selasa, 18 Februari 2020 10:50

Mereka Belum Tahu Kapan Balik ke Tiongkok, Di Natuna Seperti Liburan

USAI menjalani masa observasi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau…

Minggu, 16 Februari 2020 11:57

BREAKING NEWS! Tangis Haru Sambut Mahasiswa Kaltara, Usai Diobservasi di Natuna

TARAKAN - 19 mahasiswa asal Kalimantan Utara (Kaltara) yang dipulangkan…

Rabu, 12 Februari 2020 15:31

Lima Mahasiswa ‘Terkurung’ di Shandong

 LIMA mahasiswa asal Kota Tarakan saat ini masih terjebak di…

Rabu, 12 Februari 2020 15:19

Penyewa Rumah Asal Api Dicari Polisi

TARAKAN - Penyebab kebakaran di Jalan Pinus RT 13, Kelurahan…

Senin, 10 Februari 2020 15:06

Kembangkan Minat dan Bakat Anak di Masa Golden Age

Pemberian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ketika anak memasuki masa…

Senin, 10 Februari 2020 15:02

Honorer Siap-Siap Menganggur

TAK ada lagi istilah honorer, tenaga kontrak, atau outsourcing di…

Jumat, 07 Februari 2020 06:05

BREAKING NEWS!! Si Jago Merah Hanguskan Rumah Warga Jembatan Besi

TARAKAN - Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Bumi Paguntaka di…

Sabtu, 01 Februari 2020 12:25

Ibrahim Rusli Akan Taklukkan Laut Berau

Setelah 14 kali mencatatkan aksi renang di laut, kini Ibrahim…

Kamis, 30 Januari 2020 15:03

Upaya Evakuasi Masih Buntu

SEJATINYA sejumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Tiongkok…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers