Sejumlah tanggapan masyarakat mulai masuk dalam laporan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan. Itu pasca dibukanya tanggapan masyarakat tahap I sejak 31 Januari – 8 Desember mengenai rekrutmen calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pilkada serentak 2020.
KPU Kabupaten Bulungan menilai, laporna masyarakat ini mengindikasikan adanya sebuah potensi calon anggota PPK yang dianggap integritasnya masih dipertanyakan.
Dikonfirmasi awak media Radar Kaltara, Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tak dapat menjelaskan secara detail tentang segala permasalahan yang resmi dinyatakan masuk dari hasil tanggapan masyarakat.
Namun, lanjutnya, apapun yang menjadi hasil dari tanggapan masyarakat tersebut, ke depannya pihaknya akan segera mengklarifikasi dari setiap calon anggota PPK. Apakah benar seperti apa yang dimaksudkan dari tanggapan itu ataupun sebaliknya.
“Kita tidak sembarang dalam memutuskan sesuatu. Tapi benar ada beberapa tanggapan masyarakat yang masuk ke kami. Hanya, masalahnya bermacam-macam, baik perkara integritas atapun lainnya. Tapi, saya pun belum secara keseluruhan membacanya,” beber Lili dalam wawancaranya kepada media, Minggu (9/2). Lebih lanjutnya kembali, dari segala masukan atau tanggapan masyarakat, baik nanti apakah hasilnya positif dan negatif, semua dipastikan untuk tetap dilakukan klarifikasi. Di samping ini sebagai upaya dalam era keterbukaan atau transparansi.
“Ya, karena dalam tanggapan yang muncul terkadang ada yang sifatnya menjatuhkan dari si calon anggota PPK. Sehingga terkesan mencari kesalahan-kesalahannya. Hanya, memang dari kami akan menyikapinya dengan baik. Yakni dengan jalan klarifikasi itu,’’ kata wanita berhijab dan murah senyum ini.
Disinggung apakah nanti ada potensi calon yang gugur? Lili menjelaskan bahwa itu akan dilihat dari keseluruhan tahapan yang ada. Termasuk pada tahap wawancara ini. Maka, itu akan menjadi pertimbangan lantaran di sini akan dikupas secara tuntas tentang kepribadian masing-masing calon anggota PPK.
“Di dalam tahap yang ada mudah-mudahan akan diketahui semuanya. Mana yang calon anggota PPK intergitas dan tidaknya. Karena mereka akan dihadapkan secara langsung dengan 5 komisioner yang ada dalam tes wawancaranya,” ujarnya.
Tambahnya, dari pandangannya sebagai penyelenggara tentu output-nya ingin mendapat anggota PPK yang benar-benar berintergitas. Yaitu mereka tidak sekali-kali terlibat dari para calon dan parpol.“Ini akan berdampak pada terganggunya dalam mereka bekerja sendiri,” pungkasnya.(omg/zia)
