TANJUNG SELOR – Sejak rampung pada tahun 2015, hingga saat ini Jembatan Meranti yang berlokasi di Jalan Meranti tak kunjung difungsikan. Bahkan jembatan yang direncanakan akan menghubungkan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Buluh Perindu, Kelurahan Tanjung Selor Hulu itu terkesan seperti ‘pajangan’.
Ketua RT 17 Yakub mengatakan bahwa mengenai permasalahan tak difungsikannya Jembatan Meranti, Tanjung Selor sejauh ini menurutnya dikarenakan tak ada kesepakatan harga ganti rugi dari pemilik lahan dan masyarakat.
“Apakah itu karena harganya mahal, aku rasa itu. Dan kalau pemerintah sanggup membayar mungkin sudah clean and clear,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara.
Lanjutnya, mengenai siapa pemilik lahan itu sendiri. Ia mengakui bahwa tak mengetahui secara detail. Mengingat, cukup banyak lahan di wilayah RT yang dinahkodainya, pemiliknya justru orang luar. “Saya tidak tahu pasti, bisa saja lahan di RT sini. Cuma pemilik tinggalnya di Tanjung Selor kotanya,’’ katanya.
Disebutkan pewarta bahwa lahan yang bermasalah sejatinya tinggal satu bersengketa? Ia lagi-lagi menilai bahwa itu bisa jadi dikarenakan permintaan yang ada cukup mahal. Sehingga pemerintah mungkin masih mempertimbangkannya. Ini jika dibandingkan dengan pemilik lahannya yang sudah selesai atau tak bermasalah.
“Aslinya, tinggal menyesuaikan saja, karena nanti manakala ada jembatan berfungsi. Maka, akan memiliki dampak lainnya yaitu semakin berkembangnya daerah itu,” tuturnya.
Di sisi lain, Ia mengharapkan pemerintah jangan hanya berfokus pada titik permasalahan di sana. Jembatan Buluh Perindu yang dibangun secara swadaya sekiranya pun dapat diperhatikan. Sehingga kondisinya dapat jauh lebih baik dari yang ada saat ini.
“Ini juga menjadi jembatan alternatif masyarakat. Banyak orang dinas yang kerja di Tanjung Selor atau sebaliknya melewati jembatan ini,’’ jelasnya.
“Tapi, mudah-mudahan ke depan ada perhatian, sejauh ini kami hanya swadaya sembari iuran bersama masyarakat yang melintasinya,’’ sambungnya mengakhiri.
KELURAHAN SIAP MEMFASILITASI
BUNTUTdari permasalahan tak berfungsinya Jembatan Meranti, Tanjung Selor ibarat menjadi mata rantai, atau saling berkaitan satu sama lainnya. Antar OPD pun mengaku saling berjibaku untuk dapat bersama mencari sebuah jalan keluarnya. Tak terkecuali, Kelurahan Tanjung Selor Hulu yang diketahui menjadi daerah dari pemilik lahan warganya itu sendiri.
Dikatakan, Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Nurodin bahwa pihak kelurahan dalam hal ini mengaku siap dalam memfasilitasi permasalahan tersebut dari masyarakat atau ahli waris pemilik lahan. Mengingat, di kelurahan terdata sebanyak 14 kaveling lahan miliki masyarakat dinyatakan terimbas dari pembangunan intrastruktur tersebut.
“Ada 14 kaveling lahan miliki warga di Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Tapi, saya rasa dari mereka tak keberatan dalam proses pelepasannya. Ya, karena sebelumnya permintaan pemerintah tak terlalu banyak seperti di awal lalu. Yakni, dari 30 meter luasnya menjadi 12 meter, termasuk parit kanan dan kiri,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara, Minggu (9/2).
Ditanya mengenai informasi adanya satu lahan yang diklaim masih belum clean and clear? Pihaknya menjelaskan bahwa sejatinya itu masih dalam proses. Hanya, diakuinya sebagian besar masyarakat atau warga setempat sudah menyepakatinya. Bahkan, dari masyarakat yang konon belum usai mengurus surat–suratnya. Maka, kelurahan akan siap dalam memfasilitasinya, asal sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
