MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL
Kamis, 30 Januari 2020 14:49
Soal Ini, Menteri LHK Beri ‘Lampu Hijau’ Usulan Gubernur

Perubahan Status Lahan Tambak dari Kawasan Hutan

AUDIENSI: Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie beraudiensi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait status lahan tambak di Kaltara, di Kantor KLHK, Rabu (29/1).

“Kedatangan saya ke ibu Menteri LHK ini, juga menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Jokowi ketika ke Kaltara beberapa waktu lalu. Yaitu ketika kami di atas helikopter, saya laporkan soal status lahan tambak masyarakat di Kaltara. Ketika itu, saya diarahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian LHK, dan alhamdulillah hari ini sudah terealisasi,” kata Irianto lagi.

Tak hanya kawasan tambak, perubahan status kawasan hutan yang diusulkan ini, juga untuk keperluan areal cadangan ketahanan pangan. “Kami minta beberapa kawasan hutan yang sudah tidak produktif dialihkan menjadi APL (areal penggunaan lain). Yang salah satunya untuk lahan pertanian, sebagai pencadangan pangan. Tapi bukan untuk kelapa sawit,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dengan didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Katara, Gubernur berkesempatan melakukan audiensi dan berdiskusi dengan Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. Dalam pertemuan ini, menteri LHK juga didampingi oleh beberapa pejabat eselon I di Kementerian LHK.

Selain soal usulan pengalihan fungsi kawasan hutan, ada beberapa hal penting lain yang disampaikan dalam diskusi selama sejam lebih itu. Di antaranya, mengenai perhutanan sosial. Dilaporkan Gubernur, implementasi perhutanan sosial di Kaltara hingga saat ini sudah mencapai 42.273 hektare yang ada di 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara.

“Dalam kesempatan itu, saya usulkan agar dilakukan revisi regulasi tentang perhutanan sosial, dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Kedua, terkait dengan tanah objek reforma agraria (TORA). Persoalannya, adalah penguasaan lahan masyarakat perorangan lebih dari 5 hektare. Salah satunya di lahan pertambakan. “Dalam hal ini, kami mengusulkan revisi regulasi tentang TORA dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di Kaltara,” lanjut Gubernur.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 15:45

Arman Terancam Terjerat Kasus TPPU

<p>TANJUNG SELOR &ndash; Selain ditetapkan sebagai otak kasus narkotika jenis sabu-sabu 2…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers