MANAGED BY:
KAMIS
01 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL
Kamis, 30 Januari 2020 14:49
Soal Ini, Menteri LHK Beri ‘Lampu Hijau’ Usulan Gubernur

Perubahan Status Lahan Tambak dari Kawasan Hutan

AUDIENSI: Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie beraudiensi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait status lahan tambak di Kaltara, di Kantor KLHK, Rabu (29/1).

PROKAL.CO,

KABAR baik bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya bagi para pemilik tambak yang selama ini status lahannya belum jelas. Melalui diskusi antara Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, ada sinyal atau ‘lampu hijau’ dari Kementerian LHK untuk memperjelas status lahan tambak masyarakat di Kaltara.

Disampaikan Gubernur, dalam pertemuan dengan Menteri LHK di kantornya, ada beberapa hal penting yang didiskusikan. Salah satunya adalah mengenai usulan agar dilakukan alih fungsi lahan hutan di Kaltara.

Irianto mengungkapkan, sejauh ini banyak kawasan hutan di Kaltara yang idle(diam). Artinya sudah tidak produktif, tetapi tidak bisa difungsikan apa-apa, karena statusnya masih hutan produksi. “Untuk itu, kita minta lahan yang berstatus kawasan hutan ini, dilepaskan atau dialihfungsikan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Di antaranya untuk menjadi areal pencadangan ketahanan pangan. Termasuk juga kawasan pertambakan yang sudah dikelola oleh masyarakat,” kata Gubernur.

Terkait kawasan tambak masyarakat di Kaltara yang luasannya mencapai 150.000-an hektare, dikatakan Gubernur, sebagian besarnya selama ini belum memiliki sertifikat atau legalitas. Salah satu kendalanya, sebagian besar lahan tersebut berstatus kawasan hutan. Masalah ini sudah bertahun-tahun diusulkan, namun belum juga ada solusi.

“Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons dengan baik usulan kita. Pada dasarnya beliau setuju agar kawasan itu dialihfungsikan. Hanya secara teknis, nanti melalui para pejabat eselon I di jajaran Kementerian LHK akan segera menindaklanjutinya. Bahkan beliau menargetkan sebelum satu tahun sudah selesai,” kata Irianto usai pertemuan dengan Menteri LHK.

Dengan telah dialihkan fungsikannya status kawasan itu, selain memperjelas legalitas lahan tambak masyarakat, sehingga bisa dibuatkan sertifikat. Nantinya pemerintah daerah juga diuntungkan dengan bisa menarik retribusi atau pajak untuk kas daerah.

Halaman:

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers