Penggantian Kepala SMPN 1 Disoal

- Rabu, 29 Januari 2020 | 15:43 WIB
DISOAL: Pelantikan pejabat dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Bulungan pada awal Januari lalu.
DISOAL: Pelantikan pejabat dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Bulungan pada awal Januari lalu.

TANJUNG SELOR – Belum genap sebulan  menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Tanjung Palas, Nursani sudah ditolak sekelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Penolakan dilakukan karena masyarakat menilai terdapat unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam proses penggantian dari Munasir ke Nursani yang dilantik pada 2 Januari lalu oleh Bupati Bulungan H. Sudjati.

Bahkan penolakan sudah sampai ke meja wakil rakyat di gedung DPRD Bulungan. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan, kemarin (27/1) elemen masyarakat yang terdiri tokoh adat, tokoh masyarakat, wali murid, perwakilan dewan guru dan TU sekolah tersebut melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan anggota legislatif.

Hearing ini juga dihadiri instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan.

Hearing yang berlangsung pukul 14.00 – 16.00 Wita berjalan cukup a lot lantaran setiap permasalahan yang diutarakan oleh masing-masing perwakilan masih belum ada titik temu.

Karenanya, DPRD yang memfasilitasi pertemuan meminta rapat ditutup dan akan dilanjutkan pecan depan.Rapat dipimpin Hj. Aluh Berlian, Wakil Ketua DPRD Bulungan.

Tokoh Adat Bulungan, Datu Buyung Perkasa yang turut hadir dalam hearing mengatakan. sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2019, ada penilaian bagi calon kepala sekolah. Namun yang menjadi permasalahan dari penilaian yang saat ini terpilih menjabat kepala sekolah sudah memenuhi kriteria atau justru terdapat unsur KKN.

“Maka, harus objektif menilainya, apalagi mengenai penerimaan usulan (pelantikan) itu diterima pada 23 Desember lalu. Apakah dari penilaian calon kepala sekolah saja menjadi pokoknya. Tidak pada masa kerjanya ataupun lainnya,’’ jelas Datu Buyung dalam hearing mempertanyakan.

Tidak hanya sampai ke DPRD, permasalahan ini juga sudah disampaikan langsung ke Ombudsman RI pusat. Apabila proses penggantian tidak benar dan ada unsur nepotisme. Persoalan ini akan menjadi permasalahan yang jauh lebih besar.

“Mari sikapi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana. Negara kita adalah negara demokrasi. Untuk itu, mari bersama mencari jalan  keluar agar jangan sampai siswa yang akan mengenyam bangku pendidikan justru terhambat,’’ ujarnya.

Sementara, Sai Ali perwakilan Dewan Guru dan TU mengutarakan  penggantian kepala sekolah di SMPN 1 Tanjung Palas perlu ditinjau kembali, lantaran kepala sekolah sebelumnya yaitu Munasir sudah cukup banyak memberikan perubahan bagi sekolah tersebut.

“Ibarat Pak Munasir ini berjuang dari awal sekolah yang bocor, halaman yang becek serta masalah lainnya. Tapi, beliau mampu merubahnya untuk jauh lebih baik seperti saat ini. Termasuk soal prestasi akademik dan nonakademik,’’ ungkapnya.

Agar proses belajar mengajar di sekolah tak terganggu dan tetap kondusuf, di sisa waktu Munasir mendekati masa pensiun 1 tahun 3 bulan diberikan kesempat untuk tidak bergeser ke sekolah lain.

“Pak Munasir ini mampu membawa sekolah yang dinahkodainya itu menjadi sekolah bermutu. Di Bulungan ini hanya ada dua, satunya di SMPN 1 Bunyu. Termasuk pada prestasi OSN tingkat nasional,’’ bebernya.

Halaman:

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X