MANAGED BY:
SELASA
18 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 29 Januari 2020 15:43
Penggantian Kepala SMPN 1 Disoal

Hearing di DPRD Berjalan Alot, Pekan Depan Dilanjut

DISOAL: Pelantikan pejabat dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Bulungan pada awal Januari lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Belum genap sebulan  menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Tanjung Palas, Nursani sudah ditolak sekelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Penolakan dilakukan karena masyarakat menilai terdapat unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam proses penggantian dari Munasir ke Nursani yang dilantik pada 2 Januari lalu oleh Bupati Bulungan H. Sudjati.

Bahkan penolakan sudah sampai ke meja wakil rakyat di gedung DPRD Bulungan. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan, kemarin (27/1) elemen masyarakat yang terdiri tokoh adat, tokoh masyarakat, wali murid, perwakilan dewan guru dan TU sekolah tersebut melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan anggota legislatif.

Hearing ini juga dihadiri instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan.

Hearing yang berlangsung pukul 14.00 – 16.00 Wita berjalan cukup a lot lantaran setiap permasalahan yang diutarakan oleh masing-masing perwakilan masih belum ada titik temu.

Karenanya, DPRD yang memfasilitasi pertemuan meminta rapat ditutup dan akan dilanjutkan pecan depan.Rapat dipimpin Hj. Aluh Berlian, Wakil Ketua DPRD Bulungan.

Tokoh Adat Bulungan, Datu Buyung Perkasa yang turut hadir dalam hearing mengatakan. sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2019, ada penilaian bagi calon kepala sekolah. Namun yang menjadi permasalahan dari penilaian yang saat ini terpilih menjabat kepala sekolah sudah memenuhi kriteria atau justru terdapat unsur KKN.

“Maka, harus objektif menilainya, apalagi mengenai penerimaan usulan (pelantikan) itu diterima pada 23 Desember lalu. Apakah dari penilaian calon kepala sekolah saja menjadi pokoknya. Tidak pada masa kerjanya ataupun lainnya,’’ jelas Datu Buyung dalam hearing mempertanyakan.

Tidak hanya sampai ke DPRD, permasalahan ini juga sudah disampaikan langsung ke Ombudsman RI pusat. Apabila proses penggantian tidak benar dan ada unsur nepotisme. Persoalan ini akan menjadi permasalahan yang jauh lebih besar.

“Mari sikapi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana. Negara kita adalah negara demokrasi. Untuk itu, mari bersama mencari jalan  keluar agar jangan sampai siswa yang akan mengenyam bangku pendidikan justru terhambat,’’ ujarnya.

Sementara, Sai Ali perwakilan Dewan Guru dan TU mengutarakan  penggantian kepala sekolah di SMPN 1 Tanjung Palas perlu ditinjau kembali, lantaran kepala sekolah sebelumnya yaitu Munasir sudah cukup banyak memberikan perubahan bagi sekolah tersebut.

“Ibarat Pak Munasir ini berjuang dari awal sekolah yang bocor, halaman yang becek serta masalah lainnya. Tapi, beliau mampu merubahnya untuk jauh lebih baik seperti saat ini. Termasuk soal prestasi akademik dan nonakademik,’’ ungkapnya.

Agar proses belajar mengajar di sekolah tak terganggu dan tetap kondusuf, di sisa waktu Munasir mendekati masa pensiun 1 tahun 3 bulan diberikan kesempat untuk tidak bergeser ke sekolah lain.

“Pak Munasir ini mampu membawa sekolah yang dinahkodainya itu menjadi sekolah bermutu. Di Bulungan ini hanya ada dua, satunya di SMPN 1 Bunyu. Termasuk pada prestasi OSN tingkat nasional,’’ bebernya.

Menyikapi hal itu, Kepala Disdikbud Bulungan, Jamaludin Saleh saat ditemui awak media usai hearing  engapresiasi kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan di daerah ini. Menurutnya, ini merupakan  sebuah kemajuan karakter lantaran masyarakat ikut andil di dalamnya.

“Saya apresaisi sekali kepada masyarakat karena sudah mau ikut serta dalam tanggung jawabnya terhadap pedidikan,’’ ungkapnya. Lanjutnya, segala masukan dalam hearing akan menjadi bahan pertimbangan OPD-nya agar dapat lebih luas lagi untuk berpikir.

“Dan kepada masyarakat, adanya sinergi seperti ini akan terus kita upayakan untuk dibangun. Artinya, sosok Pak Munasir itu merupakan orang yang hebat dalam satuan pendidikan,’’ katanya.

“Jika, dari pandangan kami seperti apa yang terlontar dalam hearing tadi yaitu diharapkan dengan bergesernya Pak Munasir, maka itu dapat terus menularkan kemampuannya di sekolah lainnya. Itu bukan hukuman, tapi wujud akan kehebatannya dalam memimpin sebuah sekolah,’’ sambungnya.

Terkait dengan prose mutasi, kata Jamaluddin, sudah sesuai SOP.

“Tapi, adanya masalah ini menjadi pertimbangan kami ke depan untuk lebih berhati-hati,’’ ucapnya.

Disinggung mengenai adanya guru- guru yang enggan mengajar lantaran bergantinya kepala sekolah, ia tidak ingin menanggapinya. Namun diyakini ke depan semua dapat berjalan normal kembali lantaran adanya sebuah penjelasan dalam hearing kemarin.

“Nanti, kepala sekolah yang baru itu akan tetap kita pantau kinerjanya. Ya, sekiranya kinerjanya tak optimal, bisa kami cabut,’’ pungkasnya. Sedangkan, Munasir yang dimutasi ke SMPN 2 Antutan mengatakan segala keberhasilannya bukan karena pribadinya tapi kerja sama antara dewan guru dan masyarakat.

Dirinya dalam hal ini tak mempersoalkan mutasi yang diributkan. Ia mengaku siap di tempatkan di mana saja. Asalkan dalam prosesnya memang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Saya siap ditempatkan di mana saja. Tapi, di sisa waktu 1 tahun 3 bulan sebelum masa pensiun ini ada harapan tinggi dilontarkan, itu terhadap saya apa sanggup, karena untuk memimpin sekolah setidaknya dapat membuahkan hasil maksimal programnya minimal 4 tahun,’’ singkatnya.

Sementara, Nursani yang dalam hearing hanya diam dan mendengarkan segala masukan ataupun kritikan terhadapnya tanpa memberikan statmen apapun. Bahkan, sampai hearing berakhir.(omg/ana)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers