Legislatif Dorong Percepatan Pembangunan PLBN

- Selasa, 28 Januari 2020 | 14:58 WIB
Andi Hamzah – Wakil Ketua DPRD Kaltara
Andi Hamzah – Wakil Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di provinsi termuda Indonesia ini.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah mengatakan, beberapa PLBN yang direncanakan di Kaltara ini, seperti PLBN Long Midang dan PLBN Sei Pancang, Nunukan itu sebenarnya masuk dalam skala prioritas pemerintah pusat. 

“Itu anggarannya sudah ada. Hanya saja, itu masih terkendala persoalan lahan. Tapi, saat ini Pemkab Nunukan dan Pemprov Kaltara masih tetap intens menyelesaikan persoalan lahan ini,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (27/1).

Menurutnya, jika pembangunan PLBN itu tidak terlaksana, maka masyarakat juga yang nantinya akan rugi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat juga dapat menyadari betapa pentingnya PLBN itu dengan cara memberikan dukungan ke pemerintah.

“Dalam waktu dekat ini kami juga akan turun ke lapangan untuk mengkroscek sudah sampai mana progresnya. Apa saja permasalahan atau kendala yang dialami di lapangan,” tutur Politisi Partai Gerindra ini.

Harapannya, semoga pihaknya dari lembaga legislatif dapat memfasilitasi supaya pembangunan PLBN tersebut dapat segera dipercepat. Tapi, ia yakin bahwa pemerintah pasti sudah memiliki solusi untuk itu.

“Intinya, dalam hal pembebasan lahan ini harus sesuai atau tidak ada yang dirugikan. Di sini perlu juga diberikan pemahaman kepada masyarakat, karena keberadaan PLBN ini penting bagi masyarakat dan pemerintah,” tuturnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Sanusi mengatakan, tahun ini, untuk fisik dari PLBN yang di Long Midang itu sudah bisa dibangun. Sebab, untuk lahannya sudah tidak ada masalah.  Pembiayaan pembangunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.

“Ini dari Kementerian PUPR. Kalau anggaran yang dikucurkan itu besar, saya rasa pasti dalam setahun fisiknya bisa terbangun,” katanya.

Sementara, untuk PLBN Sei Pancang, hingga kini masih dalam proses pembebasan lahan. Tapi, anggarannya juga bersumber dari APBN tahun 2020. Jadi, dalam hal ini Pemprov Kaltara sifatnya hanya sebagai fasilitator dalam melakukan pembebasan lahan.

“Untuk pembebasan lahan itu kan ada yang namanya NJOP. Nah, kita tetap harus sesuai dengan itu. Jika lebih dari itu, kita tidak bisa. Di situ tinggal dilihat apakah lahan kosong, ada bangunan atau ada tanam tumbuh,” bebernya.

Dalam pembangunan PLBN di Sei Pancang dan Long Midang itu akan terfokus pada infrastruktur dasar dan pembangunan gedung tahap awal. Tapi, ia memperkirakan pembangunan bisa lebih cepat dari target yang ada. (iwk/eza)

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X