TANJUNG SELOR – Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tentang pembangunan sekolah di provinsi termuda di Indonesia ini, setidaknya ada lima sekolah yang akan tersentuh pembangunan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020.
Akan tetapi, dari kelima sekolah itu, tidak ada satu di antaranya mengarah pada pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tanjung Palas Tengah. Padahal, sebelumnya mengenai hibah lahan sudah dilakukan guna percepatan pembangunan.
Mengingat, sejak sekolah itu diangkat statusnya menjadi negeri di tahun 2019 lalu hingga kini masih menumpang di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Palas Tengah. Artinya, jika dirunut sebelum menjadi negeri atau masih status swasta. Aksi menumpang siswa yang bersekolah ke jenjang menengah atas itu sekitar 11 tahun lamanya.
Alhasil, hal itu pun menyulut pemuda atau masyarakat di daerah setempat. Yakni salah satunya Abdul Rahim, yang menyatakan bahwa seharusnya pembangunan gedung SMAN 1 Tanjung Palas Tengah itu dapat dilakukan tahun ini. Mengingat, itu merupakan salah satu harapan besar masyarakat di daerah setempat.
“Bukankah telah dilakukannya penyerahan hibah tanah kepada Pemprov Kaltara melalui Disdikbud Kaltara pada 11 maret 2019 lalu," ungkapnya kepada Radar Kaltara.
Dengan adanya proses hibah itu, lanjutnya, mengapa dalam penganggaran APBD Provinsi Kaltara tidak ada pembangunan gedung SMAN 1 Tanjung Palas Tengah. “Apa yang sebenarnya terjadi. Miris sekali, masyarakat sudah lama merindukan pembangunan itu," ujarnya bertanya-tanya.
Menurutnya bahwa SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah ini merupakan satu-satunya yang belum memiliki gedung sekolah di Kabupaten Bulungan. Sementara, selain administrasi sekolah, pematangan lahan untuk gedung sejauh ini sudah siap. “Lalu apa alasan pemerintah tidak menganggarkan di APBD provinsi 2020 untuk pembangunan gedung tersebut. Sampai kapan mereka semua harus menumpang belajar hanya 4 jam perhari," bebernya seraya prihatin akan kondisi tersebut.
Bahkan, pihaknya di akun media sosial (medsos) pribadinya mengunggah pernyataan dan foto-foto bukti penggunaan anggaran pembangunan sekolah itu. Dengan harapan hal itu dapat segera direspons dengan baik dari pemerintah daerah sendiri.
Menyikapi hal itu, Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono menjelaskan mengenai pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah memang diakuinya tidak masuk dalam yang akan dibangun. Melainkan, proses pembangunannya sendiri dengan model dan metode USB (unit sekolah baru) dengan biaya APBN.
“Saat ini sudah kami usahakan agar masuk ke USB. Mengingat sekolah ini proses negerinya baru dilakukan di tahun 2019 lalu. Proses pun terus berjalan dan berprogres," ungkapnya.
Dikatakannya juga, dalam prosesnya itu sendiri tak ditampiknya kembali bahwa itu tak semudah dalam membalikkan telapak tangan. Termasuk, pada proses lainnya di sekolah itu yang meliputi, proses pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang seluruh guru ataupun TU sudah diakomodir menjadi tenaga GTT (guru tidak tetap) dan PTT (pegawai tidak tetap).
“Termasuk juga seleksi calon kepala sekolah sudah dilakukan bagi yang memenuhi syarat. Tinggal menunggu pelantikannya saja. Dan redistribusi guru PNS tahap kedua sedang dilakukan. Sebagian sudah dilakukan dengan nota dinas," bebernya.
Untuk itu, diharapkan agar semua dapat memahami dan menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara. Mengingat, sebelumnya kewenangan tidak pada Disdikbud Kaltara. Dan atas kebaikan Pemprov Kaltara sehingga sekolah swasta itu dijadikan negeri dan menerima siswa baru tahun 2019/2020.
“Meski baru dinegerikan di tahun 2019, tetapi seluruh siswa swasta yang duduk di kelas XI dan XII diakomodir menjadi siswa SMAN 1 Tanjung Palas Tengah," ujarnya.
