TANJUNG SELOR - Tahun ini, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan salah satu dari tiga kebijakan besar Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie disuntik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 5 miliar.
Kepala Biro (Karo) Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Sunardi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun jalan utama di kawasan pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Gunung Seriang.
"Itu akan kita buat semacam pilot project (proyek percontohan) di Kaltara," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.
Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara ini menyebutkan, jalan utama yang akan dibangun itu direncanakan selebar 60 meter.
"Pada saat Pak Presiden (Jokowi) berkunjung ke Kaltara beberapa waktu lalu, beliau minta untuk diprioritaskan dibangunkan jalan itu sepanjang 12,6 kilometer," katanya.
Sebab, jika jalan induk KBM itu sudah terbangun, tentu wajah dari KBM tersebut sudah bisa terlihat. Termasuk juga siapa kerja apa dan akan dibangun apa bakal terlihat jika jalan itu sudah ada. Saat ini, pemprov masih mengejar percepatan penyelesaian revisi masterplan KBM yang dibuat Pemprov Kaltara di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
"Revisi yang dilakukan BPIW ini untuk menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Jika (revisi, Red) sudah keluar, maka ini yang akan dipedomani 12 kementerian yang diinstruksikan untuk melakukan pembangunan di KBM tersebut," jelasnya.
Dijelaskannya, pada tahun 2019, pemprov sudah melakukan pembebasan lahan untuk KBM itu seluas 764 hektare. Tapi, di 764 hektare itu, masih ada lahan yang statusnya masih tumpang tindih. Mengingat ini untuk kepentingan umum, maka sesuai dengan aturan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan yang menyelesaikannya.
"Di situ (BPN Bulungan, Red) terdiri dari dua satgas, yakni Satgas A dan Satgas B. Untuk Satgas A, tugasnya memeriksa fisik lahan, apakah sudah betul tanahnya di situ, hingga berbatasan dengan siapa saja," bebernya.
Sementara Satgas B, tugasnya meneliti kepemilikan lahan tersebut. Artinya, apakah sudah sesuai dengan administrasi dan legal aspeknya. Dalam hal pembebasan itu, pemprov hanya menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan melalui DPUPR-Perkim. Sedangkan untuk teknis pembebasannya, tidak ditangani oleh pemprov, tapi melalui BPN.
"Terhadap beberapa titik yang belum dapat titik temu, itu dananya dititipkan di pengadilan. Kenapa? Karena aturan sudah mengamanatkan seperti itu supaya proyek pembangunan tidak terhambat karena persoalan lahan," ungkapnya.
Adapun, target luasan lahan untuk pembangunan KBM itu secara keseluruhan seluas 2.200 hektare. Di dalamnya tidak hanya kawasan perkotaan, tapi juga kawasan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi semua itu nantinya akan ditata sebaik mungkin.
Dari 12 kementerian yang ditugaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor sudah berkomitmen untuk memberikan support.
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, sementara ini progres dari pembangunan KBM itu memang belum terlihat. Tapi, sangat penting untuk tumbuh kembang Kaltara ke depannya.
