MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 20 Januari 2020 13:32
Kota Baru Mandiri 'Disuntik' APBN Rp 5 M, Apa Peruntukkannya?

Bangun Jalan Utama Selebar 60 Meter

KEBIJAKAN: Pembangunan KBM Tanjung Selor hingga kini masih terus digenjot percepatannya.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Tahun ini, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan salah satu dari tiga kebijakan besar Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie disuntik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 5 miliar. 

Kepala Biro (Karo) Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Sunardi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun jalan utama di kawasan pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Gunung Seriang.

"Itu akan kita buat semacam pilot project (proyek percontohan) di Kaltara," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara ini menyebutkan, jalan utama yang akan dibangun itu direncanakan selebar 60 meter. 

"Pada saat Pak Presiden (Jokowi) berkunjung ke Kaltara beberapa waktu lalu, beliau minta untuk diprioritaskan dibangunkan jalan itu sepanjang 12,6 kilometer," katanya.

Sebab, jika jalan induk KBM itu sudah terbangun, tentu wajah dari KBM tersebut sudah bisa terlihat. Termasuk juga siapa kerja apa dan akan dibangun apa bakal terlihat jika jalan itu sudah ada. Saat ini, pemprov masih mengejar percepatan penyelesaian revisi masterplan KBM yang dibuat Pemprov Kaltara di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Revisi yang dilakukan BPIW ini untuk menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Jika (revisi, Red) sudah keluar, maka ini yang akan dipedomani 12 kementerian yang diinstruksikan untuk melakukan pembangunan di KBM tersebut," jelasnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2019, pemprov sudah melakukan pembebasan lahan untuk KBM itu seluas 764 hektare. Tapi, di 764 hektare itu, masih ada lahan yang statusnya masih tumpang tindih. Mengingat ini untuk kepentingan umum, maka sesuai dengan aturan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan yang menyelesaikannya.

"Di situ (BPN Bulungan, Red) terdiri dari dua satgas, yakni Satgas A dan Satgas B. Untuk Satgas A, tugasnya memeriksa fisik lahan, apakah sudah betul tanahnya di situ, hingga berbatasan dengan siapa saja," bebernya.

Sementara Satgas B, tugasnya meneliti kepemilikan lahan tersebut. Artinya, apakah sudah sesuai dengan administrasi dan legal aspeknya. Dalam hal pembebasan itu, pemprov hanya menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan melalui DPUPR-Perkim. Sedangkan untuk teknis pembebasannya, tidak ditangani oleh pemprov, tapi melalui BPN.

"Terhadap beberapa titik yang belum dapat titik temu, itu dananya dititipkan di pengadilan. Kenapa? Karena aturan sudah mengamanatkan seperti itu supaya proyek pembangunan tidak terhambat karena persoalan lahan," ungkapnya.

Adapun, target luasan lahan untuk pembangunan KBM itu secara keseluruhan seluas 2.200 hektare. Di dalamnya tidak hanya kawasan perkotaan, tapi juga kawasan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi semua itu nantinya akan ditata sebaik mungkin.

Dari 12 kementerian yang ditugaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor sudah berkomitmen untuk memberikan support.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, sementara ini progres dari pembangunan KBM itu memang belum terlihat. Tapi, sangat penting untuk tumbuh kembang Kaltara ke depannya.

"Ini menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya Kaltara, karena ini bisa menjadi ikon yang terbaik di Kalimantan, bahkan di Indonesia. Makanya kita terus mendorong itu agar tepat terealisasi," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Di KBM itu nantinya sudah lengkap. Termasuk pusat perkotaan, perdagangan, industri, perkantoran, dan lainnya. Artinya, jika ini belum terealisasi, maka belum bisa dikatakan bahwa provinsi ke-34 ini sudah menjadi suatu daerah yang maju. (iwk/eza)


BACA JUGA

Jumat, 28 Februari 2020 17:04

Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Pelabuhan Feri Harus Dikawal

TANJUNG SELOR – Masyarakat secara terbuka meminta adanya pengawasan terhadap…

Jumat, 28 Februari 2020 16:54

Minim Pengajuan, BPN KTT Belum Terbentuk

PEMBENTUKAN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Tidung (KTT) dipastikan…

Jumat, 28 Februari 2020 16:44

Belum Final, Pengelolaan PLBL Belum Dilakukan

TANJUNG SELOR – Rencana pengalihan pengelola Pos Lintas Batas Laut…

Kamis, 27 Februari 2020 14:19

Potensi Capai 21.580 MW, Apa Kabar Proyek PLTA di Kaltara..??

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi…

Kamis, 27 Februari 2020 14:15

Kantor DPRD Disegel Mahasiswa

TANJUNG SELOR – Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Kaltara…

Kamis, 27 Februari 2020 13:59

Lebih Murah, Udang Vaname Jadi Pilihan

TANJUNG SELOR – Kehadiran udang vaname disebut-sebut sebagai penyebab terjadi…

Kamis, 27 Februari 2020 13:50

Australia Tertarik Investasi di PLTA dan KIPI

TANJUNG SELOR - Sekretaris II Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi…

Rabu, 26 Februari 2020 10:34

Memperkecil Angka Kecelakan dengan Road Safety

TANJUNG SELOR - Keselamatan berkendara atau road safety menjadi salah…

Senin, 24 Februari 2020 15:49

Udin-Yansen Siap-Siap Deklarasi

DR. Yansen TP, M.Si, bupati Malinau yang tengah menjabat periode…

Senin, 24 Februari 2020 15:22

Puluhan Blank Spot Akan Tersentuh Internet

TANJUNG SELOR – Sebanyak 24 blank spot atau tidak ada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers