MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL
Senin, 20 Januari 2020 12:56
Minim Sosialisasi hingga Tarif Dirasa Mahal

Melihat Pemberlakuan Perda 11/2019 di Tengkayu I

PENINGKATAN FASILITAS: Pelabuhan Tengkayu I Tarakan yang banyak dibenahi Pemprov Kaltara sejauh tahun lalu.

PROKAL.CO,  Tarif retribusi di Tengkayu I Kota Tarakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jasa Retribusi Usaha, menuai ragam tanggapan. Banyak yang menolak. Selain tarifnya yang naik signifikan, juga ditengarai minim sosialisasi.

 

-------------

PEMBERLAKUAN Peraturan Daerah (Perda) Kaltara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha di Pelabuhan Tengakayu I ternyata juga dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha speedboat reguler. Bahkan, beberapa waktu lalu mereka mogok beroperasi menyikapi pemberlakuan itu.

Menindaklanjuti tidak beroperasinya sejumlah speedboat reguler, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara pun melakukan pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kaltara.

Sekretaris DPC Gapasdap Tarakan Mulyadi mengatakan, pihaknya merasa sangat keberatan dengan adanya kenaikan tarif tambat yang baru. Apabila berlakunya tarif tambat yang baru, dipastikan akan berdampak luas dengan perekonomian tingkat bawah. “Akan memengaruhi harga tarif dasar transportasi perairan,” katanya.

Pihaknya sudah meminta kepada DPRD Kaltara untuk meninjau ulang Perda Nomor 11 Tahun 2019. Pihaknya menilai tarif tambat yang baru sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tarif yang lama.

Kemudian, sebelum perda itu digodok atau diberlakukan, pihaknya juga tidak pernah menerima sosialisasi. Makanya dengan diberlakukan aturan itu, sempat membuat beberapa pengusaha yang beraktivitas di Pelabuah Tengkayu I  merasa kaget.

“Kami juga menggali informasi dengan sesama pengusaha dan rekan-rekan punya aktivitas di Pelabuhan Tengkayu I, memang belum ada dan belum pernah disosialisasikan,” beber Mulyadi.

Perda ini memuat perubahan tarif yang signifikan. Sebelumnya untuk tarif tambat speedboat reguler hanya Rp 20 ribu, saat ini pemilik speedboat harus membayar hingga Rp 150.000.

“Jadi perhitungannya sekarang itu, Rp 3.000 dikalikan GT speedboat kemudian dikalikan per jam. Contoh speedboat GT 25, berarti Rp 3.000 dikalikan 25, itu sudah Rp 75.000. Kemudian dikalikan keberangkatan dan kedatangan, jadinya sudah Rp 150.000,” sebut Mulyadi.

Sampai saat ini, aturan yang baru masih ditangguhkan sementara dan akan ditinjau ulang. Hal itu sesuai dengan keputusan pertemuan dengan DPRD Kaltara, pada 7 Januari lalu. Pihaknya pun berharap, adanya perundingan atau sosialisasi antara stakeholder terkait dengan pelaku usaha. Sehingga tarif yang ditentukan nantinya merupakan kesepakatan bersama.

“Kami dari Gapasdap sudah membuat surat ke Gubernur perihal penangguhan ini. Harapan kami ini secepatnya ada solusi dari pemerintah dan DPRD Kaltara,” tutupnya.

 

DIRASA PERLU DIEVALUASI

Pramadana (37) mengakui harusnya kelipatan per jam pada portal parkir misalnya, setiap kendaraan yang masuk bisa dievaluasi. Pernah ia bertolak dari Tarakan ke Bulungan pada pukul 08.00 WITA dan kembali pada pukul 15.00 WITA. Ia harus mengeluarkan biaya hingga Rp 24.000. Ia beranggapan untuk satu kendaraan motor tidak sesuai.

"Kan untuk satu jam pertama itu Rp 2.000, untuk kelipatan dua jam berikutnya bertambah menjadi Rp 1.000, untuk kelipatan 5 jam itu Rp 5.000. Nah dengan penerapan sistem elektronik ini harusnya bisa dipertimbangkan kembali. Kalau saya sih tidak sesuai lah. Kalau bisa dikurangin lah untuk kelipatan per jamnya. Jangan sampai memberatkan masyarakat," jelasnya.

Pramadhana juga melanjutkan, beberapa rekannya mengaku kecewa dengan tarif kelipatan per 5 jam yang dianggap sangat memberatkan. "Kalau saya memang usaha di Bulungan kalau bolak-balik susah berapa. Pertimbangkan lagi lah Dinas Perhubungan terkait dengan tarif kelipatan 5 jam ini," lanjutnya.

Selain Pramadhana, Abai (33) yang juga salah satu pedagang online di Tarakan ini menambahkan dengan adanya regulasi atau pembaharuan terutama parkir di Pelabuhan Tengkayu I dianggap suatu perubahan atau pengembangan yang baik untuk Kaltara. "Karena kita ini Kota Tarakan sebagai kota transit di Kalimantan Utara memang sudah sangat wajib melakukan perubahan, terutama di sentral transportasi. Terutama Pelabuhan Tengkayu. Memang saya tidak pernah lama di pelabuhan hanya sekadar menitipkan barang dagangan saja untuk dikirim ke beberapa kabupaten. Tetapi penerapan parkir elektronik seperti sekarang ini sudah sangat baik sekali untuk saya pribadi karena harus ada perubahan," ujarnya.

Abai juga berharap terkait dengan pembaharuan itu, seharusnya fasilitas parkir juga diperbaharui. "Nah kalau sudah kaya gini siatem parkirnya kalau bisa kendaraan itu lebih tertata lebih baik lagi. Sekarang ini masih belum maksimal bagi saya," imbuhnya.

 

AKAN DITINJAU ULANG

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, sementara ini pihaknya masih melihat seperti apa perkembangan dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kaltara, Senin (6/1) lalu.

"Ini sudah lewat seminggu. Karena ini menjadi atensi DPRD, mungkin kami akan meninjau ulang perda ini dengan melibatkan sejumlah pihak yang terkait dengan itu," ujarnya kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (19/1).

Untuk tindak lanjut pembahasan Perda 11/2019 ini, kemungkinan pihaknya akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara. "Kami akan coba cari cara bagaimana untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dan pelaku bisnis," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Tapi, penetapan perubahan atau penyelesaian tarif retribusi yang sudah ditetapkan dalam Perda 11/2019 itu, nanti harus melalui pembahasan lagi. Tentu dengan melihat kondisi real di lapangan.

Namun, khusus untuk penerapan penarikan retribusi dengan menggunakan portal otomatis, menurutnya itu sudah tepat. Menjadi salah satu bukti bahwa provinsi termuda Indonesia ini bergerak maju.

"Memang terkadang ada yang belum bisa menerima perubahan itu. Atau mungkin belum bisa menyesuaikan diri. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini baik untuk Kaltara. Saya pikir hanya persoalan waktu saja untuk menerima perubahan itu," sebutnya.

Artinya, apa yang dilakukan oleh legislatif itu merupakan bentuk mediasi dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan dari setiap regulasi yang ditetapkan. Tentu dalam hal ini, semua pendapat harus didengar dan dipertimbangkan.

Pada persoalan ini, DPRD tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi bagaimana cara agar transportasi laut atau sungai di Kaltara ini ke depannya bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar.

"Jadi kami harapkan jika ada permasalahan jangan sampai ada setop beroperasi, karena jika itu terjadi tentu akan mengganggu pergerakan perekonomian dan aktivitas seluruh masyarkat di Kaltara ini," jelasnya.

Pastinya, dalam penetapan perda, di DPRD itu mengatur segala regulasi dan aturan yang normatif. Namun, mungkin timbul angka atau jumlah yang harus ditertibkan, OPD teknis yang akan menentukan itu, dan tentu tidak terlepas dari kajian sebelumnya.

"Untuk seperti apa penarikan retribusi itu, mungkin yang lebih tahu instansi teknisnya. Karena kami di DPRD tidak membahas angka, jadi kami minta ini dicek lagi kembali," ujarnya.

Kepala Bidang Laut pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Datu Iman Suramenggala menerangkan, adanya perubahan tarif pada bsrbagai aktivitas pada Pelabuhan Tengkayu I telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ia menegaskan penerapan sistem ini bukanlah kehendak Dishub Kaltara melainkan kebijakan langsung dari pejabat pembuat undang-undang. Sehingga menurutnya, tentunya kurang tepat jika pelaku ojek konvensional dan rental mobil mendesak Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pelabuhan Tengkayu I dan Dishub mengeluarkan kebijakan baru.

"Kami ini kan sebagai petugas yang melaksanakan aturan tidak punya kewenangan apa-apa. Retribusi itu bukan di pelabuhan di Tarakan saja. Tapi di seluruh pelabuhan di Kaltara. Terus kalau ojek dan rental mau diberikan hak istimewa untuk tidak dibebankan parkir mesti ada revisi aturan lagi. Seharusnya ojek dan rental bisa mendatangi wakil rakyat untuk mengusulkan dalam membuat undang-undang itu," ujarnya, kemarin (19/1).

Ia menjelaskan, rancangan perda tersebut diatur DPRD Kaltara dengan tujuan agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai mengalami banyak kebocoran. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak sinkronnya jumlah penumpang dan  pemasukan retribusi parkir setiap harinya.

"Karena dari perda yang lama PAD kita sudah tidak layak dan retribusi masih manual. Hasil evaluasi PAD sebelumnya selalu tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan jumlah pengunjung. Jadi setiap tahunnya kami tidak dapat menjangkau target retribusi parkir," jelasnya.

Protes pada setiap kebijakan sah-sah saja. Mengingat hal tersebut juga pernah diterapkan pada beberapa fasilitas umum di Indonesia. "Terlepas itu, untuk retribusi sendiri kita lebih murah daripada pelabuhan lain, tapi apa pun itu kami ini hanya penegak saja. Pelaksana. Perda itu dibahas dari tahun 2017, sudah ada protes bahkan perdebatan. Perda itu kan di Kementerian Dalam Negeri. Tentu ada pertimbangan," tegasnya. (zar/iwk/puu/*/zac/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 05 September 2015 12:12

Rem Blong, Pikap Masuk ke Jurang

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Diduga rem tak berfungsi atau blong,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers