MANAGED BY:
JUMAT
27 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 17 Januari 2020 14:25
Diduga Ada Aliran Gaji ‘Siluman’, SBSI Minta DLH Diaudit
AKSI DAMAI: SBSI bersama pekerja kebersihan menyambangi kantor Bupati Bulungan untuk menyampaikan aspirasi.

Kemudian apa pun bentuknya, SBSI tetap berpedoman pada UU 13 Tahun 2003. Tidak ada yang bisa mengalahkan UU itu di bidang ketenagakerjaan. Jika ada yang lebih rendah dan itu yang dipakai maka batal demi hukum, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena kontrak kerja. Dan dinilai itu juga merugikan pekerja. Oleh karena itu pihaknya meminta agar ketiga pekerja yang di PHK itu dipekerjakan kembali.

“Kalau masalah THR sebenarnya sudah berulang kali kami minta, dan itu juga wajib hukumnya untuk dibayarkan, dan dasar hukumnya juga sudah jelas, dan tahun 2019 THR  belum juga diberikan. Jadi kami menuntut agar THR itu segera diberikan,” tegasnya.

Memang sempat ada statement (pernyataan) bahwa THR akan diberikan. Tetapi pihaknya menolak pemberian THR dalam bentuk natura (imbalan berupa barang). Sebab, jika sesaui aturan yang ada pembayaran THR itu dalam bentuk uang bukan natura. Menyoal upah pekerja, Agustinus mengatakan, ketika kontrak kerja ditandatangani maka wajib untuk diberikan sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Artinya, penetapan UMK itu tidak boleh kurang dari ketetapan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Ketiak dikurangi dari KHL maka  kebutuhan pekerja yang tidak dapat terakomodasi, dan pekerja harus berhutang untuk mencukupi kehidupannya. Dalam setiap bulan dia akan terlilit hutang dan akan jatuh ke dalam lubang. Lubang itu namanya lubang kemiskinan, jika hal itu terjadi maka saya hari beranggapan bahwa pemerintah kita gagal total untuk melindungi tenaga kerjanya,” ujarnya.

Dalam hal ini Agustinus juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan gagal. Kenapa? Karena pekerja yang menyampaikan aspirasi kemarin merupakan pekerja yang berkerja di instansi pemerintah.

“Selama ini mereka beranggapan bahwa yang pekerja di instansi pemerintah ini adalah non PNS. Berarti mereka beranggapan pekerja ini sama dengan tenaga honorer. Padahal yang dipekerjakan ini tidak ada honorer. Artinya memang pekerja yang wajib bekerja selama 7 jam sehari sesuai UU nomor 13 dan wajib UMK,” sebutnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 27 November 2020 14:23

Lima SPBU di Wilayah 3T Segera Dioperasikan

TANJUNG SELOR - PT Pertamina memastikan lima Stasiun Pengisian Bahan…

Jumat, 27 November 2020 14:22

Kapolres Tegaskan Tak Ada Izin Keramaian

TANJUNG SELOR – Polres Bulungan menyiapkan personelnya menghadapi pemilihan kepala…

Jumat, 27 November 2020 14:22

Distribusi Mesin BBG Tak Ada Aksi ‘Main Mata’

TANJUNG SELOR – Pendistribusian mesin konverter kit bagi nelayan kecil…

Jumat, 27 November 2020 14:20

Legislatif: Infrastruktur Jalan Sangat Penting

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan tak…

Jumat, 27 November 2020 14:15

Debat Terakhir Dimajukan dari Jadwal

TANJUNG SELOR - Jadwal debat publik ketiga pasangan calon (paslon)…

Jumat, 27 November 2020 14:12

“Selamatkan Uang Negara untuk Kesejahteraan Rakyat”

TANJUNG SELOR – Tercatat 136 kepala daerah yang telah tersandung…

Jumat, 27 November 2020 14:11

PRIHATIN..!! 37 Tambahan Kasus Positif, Total 16 Jiwa Meninggal se-Kaltara

TANJUNG SELOR - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Utara…

Kamis, 26 November 2020 14:59

Bulungan Komitmen Capai SDGs

TANJUNG SELOR - Sebanyak 10 kepala daerah di Indonesia mendeklarasikan…

Kamis, 26 November 2020 10:32

Jalan Malinau-Long Bawan Berproses, Telan Rp 549 Miliar, 27 Km Masih Hutan

TANJUNG SELOR - Hingga kini, pemerintah pusat melalui Satker Pelaksana…

Kamis, 26 November 2020 10:30

Semangat..!! Bisnis Perhotelan di Provinsi Ini Perlahan Bangkit

TANJUNG SELOR – Bisnis perhotelan yang sempat drop sejak pandemi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers