MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 17 Januari 2020 14:25
Diduga Ada Aliran Gaji ‘Siluman’, SBSI Minta DLH Diaudit
AKSI DAMAI: SBSI bersama pekerja kebersihan menyambangi kantor Bupati Bulungan untuk menyampaikan aspirasi.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Bulungan kembali menyuarakan aspirasi para pekerja kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bulungan. Setidaknya ada enam poin tuntutan yang disuarakan di halaman kantor Bupati Bulungan, Kamis (16/1).

Dari pantauan awak media di lapangan, ratusan massa sudah mulai memadati halaman kantor bupati sejak pukul 09.00 WITA dan disambut oleh petugas kepolisian dan Satpol PP yang melakukan penjagaan. Setelah beberapa menit menyuarakan aspirasi perwakilan SBSI kemudian diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan rapat membahas apa yang menjadi permasalahan.

Ketua DPC SBSI Bulungan,  Agustinus menyampaikan bahwa ada enam poin yang menjadi tuntutan hari ini, salah satunya menutut tunjangan hari raya (THR) pekerja yang tidak diberikan sejak tahun 2017 silam. Dan ada beberapa poin dari tuntutan itu yang akan dibahas lebih lanjut secara teknis.

“Kami juga meminta agar pembicaraan itu dihadiri oleh pihak Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Bulungan. Karena tanpa mereka kami juga tidak bisa apa-apa. Apalagi yang hadir sekarang ini kebanyakan dari teknis KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” ungkap Agustinus, Kamis (16/1).

Sehingga tidak begitu memahami, dan akhirnya membuat perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Kalau SBSI tetap berpedoman pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Apakah itu masuk di dalam hubungan industrial. Iya, karena tenaga kejar di DLH dan DPRKP itu masuk di dalam golongan hubungan industrial. Jadi antara hubungan industrial dengan industri berbeda, karena industri itu mencari keuntungan berdasarkan pemahaman mereka dari teknis Pemda, dan kami sudah sanggah,” sebutnya.

Kemudian apa pun bentuknya, SBSI tetap berpedoman pada UU 13 Tahun 2003. Tidak ada yang bisa mengalahkan UU itu di bidang ketenagakerjaan. Jika ada yang lebih rendah dan itu yang dipakai maka batal demi hukum, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena kontrak kerja. Dan dinilai itu juga merugikan pekerja. Oleh karena itu pihaknya meminta agar ketiga pekerja yang di PHK itu dipekerjakan kembali.

“Kalau masalah THR sebenarnya sudah berulang kali kami minta, dan itu juga wajib hukumnya untuk dibayarkan, dan dasar hukumnya juga sudah jelas, dan tahun 2019 THR  belum juga diberikan. Jadi kami menuntut agar THR itu segera diberikan,” tegasnya.

Memang sempat ada statement (pernyataan) bahwa THR akan diberikan. Tetapi pihaknya menolak pemberian THR dalam bentuk natura (imbalan berupa barang). Sebab, jika sesaui aturan yang ada pembayaran THR itu dalam bentuk uang bukan natura. Menyoal upah pekerja, Agustinus mengatakan, ketika kontrak kerja ditandatangani maka wajib untuk diberikan sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Artinya, penetapan UMK itu tidak boleh kurang dari ketetapan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Ketiak dikurangi dari KHL maka  kebutuhan pekerja yang tidak dapat terakomodasi, dan pekerja harus berhutang untuk mencukupi kehidupannya. Dalam setiap bulan dia akan terlilit hutang dan akan jatuh ke dalam lubang. Lubang itu namanya lubang kemiskinan, jika hal itu terjadi maka saya hari beranggapan bahwa pemerintah kita gagal total untuk melindungi tenaga kerjanya,” ujarnya.

Dalam hal ini Agustinus juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan gagal. Kenapa? Karena pekerja yang menyampaikan aspirasi kemarin merupakan pekerja yang berkerja di instansi pemerintah.

“Selama ini mereka beranggapan bahwa yang pekerja di instansi pemerintah ini adalah non PNS. Berarti mereka beranggapan pekerja ini sama dengan tenaga honorer. Padahal yang dipekerjakan ini tidak ada honorer. Artinya memang pekerja yang wajib bekerja selama 7 jam sehari sesuai UU nomor 13 dan wajib UMK,” sebutnya.

Berdasarkan data yang ada, upah yang diterima petugas kebersihan ini sebesar Rp 2.400.000. Nilai itu masih jauh dari UMK 2019 sebesar 2.800.000. artinya ada kekurang sebesar Rp 400 ribu.

“Jadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Disnakertrans  Bulungan bahwa ketika UMK itu sudah di teken oleh bupati maka tidak ada lagi toleransi UMK itu tidak dibayar sesuai UMK. Wajib untuk mendapatkan upah sesuai UMK,” tegasnya.

Disinggung mengenai adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh DLH,  Agustinus mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan SBSI bahwa ada beberapa orang pekerja yang sudah tidak bekerja itu masih terdata dan gajinya masih keluar.

“Tapi sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang menerima gaji itu, kemudian informasi yang ada sampai sekarang ini bahwa ada oknum di DLH Bulungan yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, bahkan yang lebih parahnya lagi ada pekerja yang sakit itu dibayar, hanya saja uangnya tidak diberikan, kami sangat berharap agar di DLH itu dilakukan audit,” ucapnya.

Menangapi hal itu, Bupati Bulungan, H. Sudjati mengakui bahwa ada ketidak sinkronisasi antara pemerintah dengan SBSI. Karena aturan yang digunakan SBSI itu hanya untuk perusahaan bukan untuk non PNS.

“Kalau THR, kita sesuaikan juga dengan kondisi keuangan kita. Jadi semua itu tergantung dari kondisi anggaran saja,” sebutnya.

Sementara terkait adanya temuan dari SBSI, Sudjati menyatakan bahwa dari pihak Inspektorat telah melakukan audit. Hasilnya seperti apa orang nomor satu di Bumi Tenguyun itu belum dapat menyampaikan, karena belum ada laporan terkait hasil audit tersebut.

“Sekarang ini kita masih melakukan audit, kalau memang salah ya tetap diproses,” ujarnya.

Kepala DLH Bulungan Iwan Sugianta menyampaikan,, kalau terkait THR tetap diberikan hanya saja dalam bentuk non tunai, dan semua itu disesuaikan dengan kondisi anggaran. Karena seperti diketahui bersama saat ini keuangan daerah selalu mengalami fluktuatif.

“Sekarang ini pelayanan kita baru di Tanjung Selor dan Tanjung Palas dan Bunyu, belum kita masuk ke Apung, Bumi Rahayu dan Sekatak, dan dari kondisi keuangan kita sudah tidak bisa menambah lagi,” singkatnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Bulungan, Sutrisno mengatakan, dari hasil pertemuan hari ini pihaknya akan membuat suatu rumusan masalah. Nah, dari hasil rumusan itulah yang nantinya akan dibahas lebih teknis.

“Kita akan lakukan pertemuan lagi, mau serikat buruh itu seperti apa,” sebutnya.

Artinya, dari sisi buruh akan tetap diperjuangkan dan dari sisi keuangan juga akan dikondisikan. Karena tidak  mungkin kuangan terbatas semua bisa terakomodasi. (*/jai/udn)


BACA JUGA

Jumat, 28 Februari 2020 17:04

Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Pelabuhan Feri Harus Dikawal

TANJUNG SELOR – Masyarakat secara terbuka meminta adanya pengawasan terhadap…

Jumat, 28 Februari 2020 16:54

Minim Pengajuan, BPN KTT Belum Terbentuk

PEMBENTUKAN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Tidung (KTT) dipastikan…

Jumat, 28 Februari 2020 16:44

Belum Final, Pengelolaan PLBL Belum Dilakukan

TANJUNG SELOR – Rencana pengalihan pengelola Pos Lintas Batas Laut…

Kamis, 27 Februari 2020 14:19

Potensi Capai 21.580 MW, Apa Kabar Proyek PLTA di Kaltara..??

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi…

Kamis, 27 Februari 2020 14:15

Kantor DPRD Disegel Mahasiswa

TANJUNG SELOR – Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Kaltara…

Kamis, 27 Februari 2020 13:59

Lebih Murah, Udang Vaname Jadi Pilihan

TANJUNG SELOR – Kehadiran udang vaname disebut-sebut sebagai penyebab terjadi…

Kamis, 27 Februari 2020 13:50

Australia Tertarik Investasi di PLTA dan KIPI

TANJUNG SELOR - Sekretaris II Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi…

Rabu, 26 Februari 2020 10:34

Memperkecil Angka Kecelakan dengan Road Safety

TANJUNG SELOR - Keselamatan berkendara atau road safety menjadi salah…

Senin, 24 Februari 2020 15:49

Udin-Yansen Siap-Siap Deklarasi

DR. Yansen TP, M.Si, bupati Malinau yang tengah menjabat periode…

Senin, 24 Februari 2020 15:22

Puluhan Blank Spot Akan Tersentuh Internet

TANJUNG SELOR – Sebanyak 24 blank spot atau tidak ada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers