MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 17 Januari 2020 14:19
P3K Diklaim Akan Jadi Beban Pemkab
ABDI NEGARA: Pemkab Nunukan sulit merekrut P3K di tengah kondisi keuangan daerah yang masih minim.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Sepertinya keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) diklaim akan membebani Pemkab Nunukan lantaran gaji dan tunjangan P3K berasal dari anggaran pendapatan daerah.

Kemampuan keuangan Pemkab Nunukan yang sedang lemah, tentu akan berdampak pada gaji dan tunjangan P3K. Keadaan ini menjadi dilema Pemkab Nunukan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 tentang Manajemen P3K yang diberlakukan paling lambat tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Kaharuddin kepada media ini kemarin. Dengan gaji dan tunjangan yang dibebankan ke daerah, tentu akan menjadi beban pemkab Nunukan, apalagi saat ini keuangan daerah sedang tidak baik.

 “Ya, bagi daerah yang APBD-nya kecil, PPPK ini bisa jadi beban daerah, karena gaji dan tunjangannya dibayar dari pendapatan daerah, sementara anggaran kita minim tahun ini,” ujar Kaharuddin.

 Yang menjadi dilema, sambungnya, pemerintah pusat meminta seluruh provinsi dan kabupaten/kota menerapkan sistem rekrutmen P3K secara bertahap hingga batas waktu 2024 mendatang.

“Semua daerah pasti menolak, karena jelas di daerah yang kecil APBD-nya, kemampuan keuangannya menjadi pertimbangan,” ujar Kaharuddin.

Meski begitu, konsep P3K dianggap baik dalam memberikan kepastian hukum kepada pegawai, berbeda dengan pegawai honorer pemkab yang tidak memiliki kepastian dan penghasilan yang jauh di bawah UMP tanpa tunjangan.

Namun, pemkab masih mempertanyakan mekanisme pusat pada rekrutmen P3K yang menggunakan sistem serupa dengan tes CPNS umum. Sementara pemkab ingin rekrutmen P3K diambil dari pegawai honorer yang telah lama mengabadikan diri.

Apalagi pemkab punya ratusan orang pegawai honorer handal dengan skill dan keahlian yang sudah teruji, bahkan telah memahami sistem kerja pemerintah.

“Daerah inginnya merekrut sendiri karena punya pegawai honorer lama yang juga memiliki kompetensi sama dengan P3K. Seharusnya itu juga menjadi prioritas, tapi bagaimana kalau pusat maunya rekrut seperti penerimaan CPNS, kasihan honorer kita yang sudah lama mengabdi,” beber Kaharuddin. (raw/ana)


BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 14:36

H Danni Yakin Dapat Rekomendasi Demokrat

NUNUKAN – Meski Partai Demokrat belum memutuskan siapa kader yang…

Kamis, 27 Februari 2020 14:34

Jelang Ramadan, Kuras Seluruh IPA PDAM

NUNUKAN – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan kembali melakukan…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:28

Warga Diimbau Hemat dan Tampung Air

NUNUKAN – Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan mengimbau…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:23

Nelayan Rumput Laut Diminta Jaga Kualitas

NUNUKAN – Pembudidaya rumput laut harus menjaga kualitas. Ini demi…

Selasa, 18 Februari 2020 10:59

Embung Kering, Warga Keluhkan Tak Dapat Air

NUNUKAN – Dampak keringnya Embung Bolong milik Perusahaan Daerah Air…

Senin, 17 Februari 2020 06:41

Hendak Balap Liar, Belasan Oknum Pelajar Diamankan

NUNUKAN — Setidaknya ada belasan oknum pelajar beserta motor yang…

Jumat, 14 Februari 2020 11:08

Pekerja Migran di Malaysia Dibunuh Suami, Tewas dengan 13 Tusukan

NUNUKAN – Seorang wanita pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia,…

Senin, 10 Februari 2020 15:08

Dua Atlet Nunukan Lolos ke PON Papua

NUNUKAN – Dua atlet asal Nunukan dipastikan mewakili Kaltara bersama…

Senin, 10 Februari 2020 15:08

Dampak Corona, Harga Rumput Laut Anjlok

NUNUKAN – Sepertinya dampak virus corona merambat ke semua sektor…

Jumat, 31 Januari 2020 11:23

Mulai Cemas, Orang Tua Minta Anaknya Dievakuasi

NUNUKAN – Dengan terus terjadinya pencemaran virus corona di Tiongkok,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers