MANAGED BY:
MINGGU
24 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 17 Januari 2020 14:19
P3K Diklaim Akan Jadi Beban Pemkab
ABDI NEGARA: Pemkab Nunukan sulit merekrut P3K di tengah kondisi keuangan daerah yang masih minim.

PROKAL.CO,

NUNUKAN – Sepertinya keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) diklaim akan membebani Pemkab Nunukan lantaran gaji dan tunjangan P3K berasal dari anggaran pendapatan daerah.

Kemampuan keuangan Pemkab Nunukan yang sedang lemah, tentu akan berdampak pada gaji dan tunjangan P3K. Keadaan ini menjadi dilema Pemkab Nunukan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 tentang Manajemen P3K yang diberlakukan paling lambat tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Kaharuddin kepada media ini kemarin. Dengan gaji dan tunjangan yang dibebankan ke daerah, tentu akan menjadi beban pemkab Nunukan, apalagi saat ini keuangan daerah sedang tidak baik.

 “Ya, bagi daerah yang APBD-nya kecil, PPPK ini bisa jadi beban daerah, karena gaji dan tunjangannya dibayar dari pendapatan daerah, sementara anggaran kita minim tahun ini,” ujar Kaharuddin.

 Yang menjadi dilema, sambungnya, pemerintah pusat meminta seluruh provinsi dan kabupaten/kota menerapkan sistem rekrutmen P3K secara bertahap hingga batas waktu 2024 mendatang.

“Semua daerah pasti menolak, karena jelas di daerah yang kecil APBD-nya, kemampuan keuangannya menjadi pertimbangan,” ujar Kaharuddin.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers