TANJUNG SELRO - Ekskantor Kecamatan Tanjung Selor yang diketahui sudah cukup lama terbengkalai atau mangkrak, dalam waktu dekat akan segera difungsikan.

Adapun, mengenai organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang bakal menempati kantor yang berada tepatnya di Jalan Jelarai Selor tersebut. Yakni rencananya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulungan.

OPD itu sejauh ini dengan cukup banyaknya peralatan dan armada yang ada. Sehingga tak ditampik mereka mengharuskan dalam mencari tempat atau area yang lebih representatif. Dan salah satu pilihannya di eks kantor kecamatan tersebut.

Sekretaris BPBD Bulungan, M. Yusuf pun membenarkannya. Yaitu, eks kantor Kecamatan Tanjung Selor yang letak bangunannya berada di antara kompleks Pesantren Al-Khairat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan akan digunakan sebagai kantor BPBD. “Ya, benar akan kita manfaatkan untuk Kantor BPBD Bulungan,” ungkapnya kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Lanjutnya, dengan akan ditempatinya eks kantor Kecamatan Tanjung Selor itu, menurutnya bahwa hal itu sebagai upaya dalam menghapuskan aset pemerintah daerah yang terkesan terbengkalai atau mangkrak. Di samping itu memang menjadi kebutuhnya OPD-nya sendiri sejauh ini.

“Peralatan kita belum tertata dengan baik. Seperti armada, nanti setelah di sana dapat ditempati. Maka, peralatan itu akan segera digeser ke sana,” ujarnya.

BPBD sejauh ini tak hanya memanfaatkan aset yang terbengkalai itu. Diketahui, sebelumnya juga telah memanfaatkan satu armada speedboat dan mesin 85 PK milik Dinas Kehutanan (Dishut) Bulungan yang dilikuidasi. “Tentunya itu berdasar atas keputusan Bupati Bulungan, H. Sudjati. Ya, sehingga aset-aset itu dapat kami gunakan dengan baik ke depannya,” tuturnya.

Saat ini kondisi eks kantor Kecamatan Tanjung Selor sangat memprihatinkan. Dikarenakan beberapa kaca jendela pecah, plafon bocor dan kerusakan–kerusakan lainnya. Sebelumnya pernah akan ditempati oleh Perusahaan Umum (Perum) Cabang Damri Cabang Tanjung Selor. Hanya saja saat itu tidak terjadi suatu kesepakatan harga, sehingga harus dibatalkan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, P Tumanggor membenarkan akan kepastian pembatalan tersebut. Pasalnya, berdasarkan kalkulasi pihak Perum Damri Cabang Tanjung Selor tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. “Saya tidak ingat kalkulasinya, yang pasti rencana itu batal,” kata Tumanggor.

Sebenarnya jika harga yang ditawarkan itu cocok, Perum Damri dapat memanfaatkan dengan segera bangunan yang sudah lama terbengkalai itu. "Pada dasarnya kami menyetujui saja jika bangunan itu digunakan karena bangunan itu sudah lama tidak digunakan," ungkapnya.

Lanjutnya, Perum Damri hanya ingin pinjam pakai alasannya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Tapi walau pun badan usaha negara, tetap harus sewa," jelasnya.

Sementara, General Manager (GM) Perum Damri Cabang Tanjung Selor, Triwiyono saat dikonfirmasi hal itu akan mencari bangunan lain yang bisa dimanfaatkan sebagai kantor. "Kita juga akan meminta Perum Damri pusat agar diberikan kantor yang lebih representatif," katanya.

Karena selama ini, Perum Damri hanya berkantor di salah satu ruko di Pasar Induk Tanjung Selor dan kantor yang sekarang ini disetujui belum representatif. “Tapi untuk sementara waktu kita tetap menggunakan kantor yang ada sembari menunggu (usulan, Red) diterima Perum Damri pusat. Tentunya hal ini menjadi tantangan buat saya ke depan,” pungkasnya. (omg/eza)