TANJUNG SELOR – Guna menjaga kenyamanan dan keselamatan para penumpang, pengusaha speedboat harus mengurus sejumlah dokumen yang sudah ditetapkan. Di antaranya surat persetujuan pengoperasian kapal dan kartu pengawasan izin trayek.

Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh pengusaha angkutan laut dan sungai itu. Salah satunya seperti yang terjadi di Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini, akibat izin yang sudah mati, delapan speedboat terpaksa tidak bisa beroperasi.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kaltara, Sabar mengatakan, pihaknya tetap akan mematuhi peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, saat ini pihaknya masih mengupayakan agar ada toleransi yang diberikan kepada pihaknya.

“Kalau ada keringanan, kami berharap armada kami itu bisa beroperasi lagi. Tapi, kita lihat nanti seperti apa, pastinya harapan kita itu (bisa beroperasi, Red),” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (13/1).

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, dalam hal pemberian rekomendasi untuk izin tersebut, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam aturan itu, setiap tahun izin tersebut harus diperpanjang.

“Dalam hal ini tentu ada syarat teknisnya, salah satunya itu harus dicek betul-betul ke lapangan. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa kita berikan rekomendasi,” katanya.

Sebab, jika Dishub sudah mengeluarkan rekomendasi, maka itu sudah akan masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan diproses untuk dikeluarkan izin trayeknya.

“Di sini masih ada syarat minimum yang belum mereka lakukan, di antaranya masalah jarak kursi (tempat duduk, Red). Nah, ini menurut mereka bisa ditoleransi,” sebutnya.

Namun, untuk persoalan toleransi itu, pihaknya tidak bisa memutuskan karena itu bukan kewenangan daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dulu ke pembuat aturan tersebut, sejauh mana pemberian toleransi itu.

Dalam hal ini, karena disebutkan itu adalah syarat minimum, maka itu tidak boleh dikurangi lagi. Hanya saja, yang bisa menjawab semua itu adalah yang membuat aturan, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Nanti kita akan bersurat ke pusat dan meminta jawaban tertulis juga. Sehingga apa yang menjadi pernyataannya nanti, itu bisa kita jadikan rujukan,” katanya.

Aktivitas pelayaran yang dilakukan tanpa izin itu juga sangat berbahaya bagi keselamatan penumpangnya. Maka dari itu, tetap tidak boleh beroperasi jika tidak ada izinnya.

Disinggung untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi ke pusat mengenai permasalahan ini, ia menyebutkan paling lambat satu pekan. Hal ini penting dilakukan, agar jangan sampai saat diberikan toleransi, malah jadi masalah.

Sejauh ini pihaknya masih terus melakukan upaya pembinaan dengan memberikan teguran lisan hingga teguran secara tertulis seperti yang sudah dilakukan selama ini. Intinya unsur pelayanan tetap jadi nomor satu.

Sementara, Kepala DPMPTSP Kaltara, Risdianto menyebutkan, berbicara pada proses penerbitan perizinan, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus masalah perizinan menyebutkan, pihaknya tetap berpijak pada aturan yang berlaku.

“Dari sisi waktu, kami itu maksimal lima hari bisa selesai. Tapi saya rasa tidak sampai segitu, bisa dua hari itu sudah selesai. Jadi, saya rasa tidak ada yang susah di perizinan itu, kami akan terus memberikan pelayanan yang maksimal,” singkatnya.

Sebelumnya, delapan speedboat reguler tujuan Tanjung Selor-Tarakan dalam beberapa hari terakhir memang tidak lagi beroperasi. Sebab, masa berlaku izin trayek ke delapan speedboat tersebut telah habis.

Kepala Bidang Laut dan ASDP, Dishub Kaltara, Datu Iman Suramenggala mengungkapkan, terkait trayek ini kembali lagi ke aturan, karena sesuai aturan jika masa berlaku sudah habis harusnya pemilik speedboat memperpanjang izin tersebut.

“Kita tidak memberikan batas waktu kepada pemilik speedboat, yang jelas secepatnya izin itu harus diperpanjang jika ingin kembali beroperasi,” ungkap Datu Iman kepada Radar Kaltara, Minggu (12/1).

Bahkan ada salah satu speedboat yang belum memperpanjang izin trayek sejak satu tahun lalu. Oleh karena itu pihaknya sangat berharap kepada pemilik speedboat agar secepatnya mengurus izin trayek tersebut.

“Yang pasti selama izin itu tidak diurus, maka speedboat tidak akan diperbolehkan untuk berlayar. Begini saja, kalau kita berkendara tidak lengkap boleh tidak kita berkendara, begitu juga dengan speedboat, kalau tidak lengkap maka tidak akan diperbolehkan untuk berlayar,” bebernya.

Sementara, Kepala Pos Pelabuhan Kayan II, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung Selor, Ariyanto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sejak tiga hari terakhir ada delapan speedboat yang tidak beroperasi. “Total speedboat tujuan Tanjung Selor-Tarakan itu ada 23 armada. Yang tidak berangkat ada delapan armada, jadi sisa armada itu masih bisa mengangkut penumpang, jadi masih aman,” sebutnya.

Rata-rata speedboat yang tidak berlayar itu memang sudah mengurus trayek. Hanya saja dari provinsi meminta agar pemilik speedboat terlebih dahulu memperbarui sejumlah fasilitas yang ada di dalam speedboat. “Saya sudah panggil pemilik speedboat, mereka sudah mengurus, hanya saja dari provinsi meminta kepada pemilik speedboat untuk melakukan pembaruan terlebih dahulu,” bebernya.

Adapun salah satu fasilitas yang perlu diperbarui yakni jarak tempat duduk speedboat. Karena belum diperbarui Dishub juga tidak akan mengeluarkan pengawasan izin trayek. “Jadi trayek ini ada dua macam, pengawasan izin trayek dan izin trayek. Nah, untuk pengawasan izin trayek ini wajib diperbarui setiap satu tahun, dan izin trayek diperbarui lima tahun sekali,” tuturnya. (iwk/eza)