MANAGED BY:
JUMAT
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 14 Januari 2020 10:13
Gapasdap Minta Toleransi

Soal Izin Trayek Speedboat yang Kedaluwarsa

MINTA TOLERANSI: Pertemuan membahas speedboat yang masa berlaku izin trayeknya sudah habis di kantor Dishub Kaltara, Senin (13/1).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Guna menjaga kenyamanan dan keselamatan para penumpang, pengusaha speedboat harus mengurus sejumlah dokumen yang sudah ditetapkan. Di antaranya surat persetujuan pengoperasian kapal dan kartu pengawasan izin trayek.

Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh pengusaha angkutan laut dan sungai itu. Salah satunya seperti yang terjadi di Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini, akibat izin yang sudah mati, delapan speedboat terpaksa tidak bisa beroperasi.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kaltara, Sabar mengatakan, pihaknya tetap akan mematuhi peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, saat ini pihaknya masih mengupayakan agar ada toleransi yang diberikan kepada pihaknya.

“Kalau ada keringanan, kami berharap armada kami itu bisa beroperasi lagi. Tapi, kita lihat nanti seperti apa, pastinya harapan kita itu (bisa beroperasi, Red),” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (13/1).

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, dalam hal pemberian rekomendasi untuk izin tersebut, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam aturan itu, setiap tahun izin tersebut harus diperpanjang.

“Dalam hal ini tentu ada syarat teknisnya, salah satunya itu harus dicek betul-betul ke lapangan. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa kita berikan rekomendasi,” katanya.

Sebab, jika Dishub sudah mengeluarkan rekomendasi, maka itu sudah akan masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan diproses untuk dikeluarkan izin trayeknya.

“Di sini masih ada syarat minimum yang belum mereka lakukan, di antaranya masalah jarak kursi (tempat duduk, Red). Nah, ini menurut mereka bisa ditoleransi,” sebutnya.

Namun, untuk persoalan toleransi itu, pihaknya tidak bisa memutuskan karena itu bukan kewenangan daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dulu ke pembuat aturan tersebut, sejauh mana pemberian toleransi itu.

Dalam hal ini, karena disebutkan itu adalah syarat minimum, maka itu tidak boleh dikurangi lagi. Hanya saja, yang bisa menjawab semua itu adalah yang membuat aturan, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Nanti kita akan bersurat ke pusat dan meminta jawaban tertulis juga. Sehingga apa yang menjadi pernyataannya nanti, itu bisa kita jadikan rujukan,” katanya.

Aktivitas pelayaran yang dilakukan tanpa izin itu juga sangat berbahaya bagi keselamatan penumpangnya. Maka dari itu, tetap tidak boleh beroperasi jika tidak ada izinnya.

Disinggung untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi ke pusat mengenai permasalahan ini, ia menyebutkan paling lambat satu pekan. Hal ini penting dilakukan, agar jangan sampai saat diberikan toleransi, malah jadi masalah.

Sejauh ini pihaknya masih terus melakukan upaya pembinaan dengan memberikan teguran lisan hingga teguran secara tertulis seperti yang sudah dilakukan selama ini. Intinya unsur pelayanan tetap jadi nomor satu.

Sementara, Kepala DPMPTSP Kaltara, Risdianto menyebutkan, berbicara pada proses penerbitan perizinan, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus masalah perizinan menyebutkan, pihaknya tetap berpijak pada aturan yang berlaku.

“Dari sisi waktu, kami itu maksimal lima hari bisa selesai. Tapi saya rasa tidak sampai segitu, bisa dua hari itu sudah selesai. Jadi, saya rasa tidak ada yang susah di perizinan itu, kami akan terus memberikan pelayanan yang maksimal,” singkatnya.

Sebelumnya, delapan speedboat reguler tujuan Tanjung Selor-Tarakan dalam beberapa hari terakhir memang tidak lagi beroperasi. Sebab, masa berlaku izin trayek ke delapan speedboat tersebut telah habis.

Kepala Bidang Laut dan ASDP, Dishub Kaltara, Datu Iman Suramenggala mengungkapkan, terkait trayek ini kembali lagi ke aturan, karena sesuai aturan jika masa berlaku sudah habis harusnya pemilik speedboat memperpanjang izin tersebut.

“Kita tidak memberikan batas waktu kepada pemilik speedboat, yang jelas secepatnya izin itu harus diperpanjang jika ingin kembali beroperasi,” ungkap Datu Iman kepada Radar Kaltara, Minggu (12/1).

Bahkan ada salah satu speedboat yang belum memperpanjang izin trayek sejak satu tahun lalu. Oleh karena itu pihaknya sangat berharap kepada pemilik speedboat agar secepatnya mengurus izin trayek tersebut.

“Yang pasti selama izin itu tidak diurus, maka speedboat tidak akan diperbolehkan untuk berlayar. Begini saja, kalau kita berkendara tidak lengkap boleh tidak kita berkendara, begitu juga dengan speedboat, kalau tidak lengkap maka tidak akan diperbolehkan untuk berlayar,” bebernya.

Sementara, Kepala Pos Pelabuhan Kayan II, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung Selor, Ariyanto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sejak tiga hari terakhir ada delapan speedboat yang tidak beroperasi. “Total speedboat tujuan Tanjung Selor-Tarakan itu ada 23 armada. Yang tidak berangkat ada delapan armada, jadi sisa armada itu masih bisa mengangkut penumpang, jadi masih aman,” sebutnya.

Rata-rata speedboat yang tidak berlayar itu memang sudah mengurus trayek. Hanya saja dari provinsi meminta agar pemilik speedboat terlebih dahulu memperbarui sejumlah fasilitas yang ada di dalam speedboat. “Saya sudah panggil pemilik speedboat, mereka sudah mengurus, hanya saja dari provinsi meminta kepada pemilik speedboat untuk melakukan pembaruan terlebih dahulu,” bebernya.

Adapun salah satu fasilitas yang perlu diperbarui yakni jarak tempat duduk speedboat. Karena belum diperbarui Dishub juga tidak akan mengeluarkan pengawasan izin trayek. “Jadi trayek ini ada dua macam, pengawasan izin trayek dan izin trayek. Nah, untuk pengawasan izin trayek ini wajib diperbarui setiap satu tahun, dan izin trayek diperbarui lima tahun sekali,” tuturnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Jumat, 17 Januari 2020 14:25

Diduga Ada Aliran Gaji ‘Siluman’, SBSI Minta DLH Diaudit

TANJUNG SELOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera…

Jumat, 17 Januari 2020 11:06

100 Persen Dukungan Paslon Perseorangan Diverifikasi Faktual

TANJUNG SELOR – Proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020…

Selasa, 14 Januari 2020 10:15

Eks Kantor Camat Akan Ditempati BPBD

TANJUNG SELRO - Ekskantor Kecamatan Tanjung Selor yang diketahui sudah…

Selasa, 14 Januari 2020 10:13

Gapasdap Minta Toleransi

TANJUNG SELOR – Guna menjaga kenyamanan dan keselamatan para penumpang,…

Selasa, 14 Januari 2020 10:11

Polda Akan Tertibkan Transportasi Air

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara menegaskan bakal melakukan…

Selasa, 14 Januari 2020 10:09

Jaga Lingkungan Kaltara, Gandeng Organisasi Lingkungan Asal Norwegia

TANJUNG SELOR - Berbagai upaya masih terus dilakukan Pemerintah Provinsi…

Senin, 13 Januari 2020 14:54

Karena Hal Ini..., Delapan Speedboat Tak Beroperasi

TANJUNG SELOR — Delapan speedboat reguler tujuan Tanjung Selor-Tarakan sejak…

Senin, 13 Januari 2020 14:52

Usulan Tak Direspons, Warga Ancam Golput

TANJUNG SELOR - Warga RT 71/RW 26 Kelurahan Tanjung Selor…

Jumat, 10 Januari 2020 14:10

Aset Dishut ‘Hijrah’ ke BPBD

TANJUNG SELOR – Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014…

Jumat, 10 Januari 2020 14:07

Kenaikan Tarif Parkir Dikeluhkan

TANJUNG SELOR – Peraturan Bupati Bulungan nomor 12 tahun 2019…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers