TANJUNG SELOR - Warga RT 71/RW 26 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan mengancam golput pada pesta demokrasi Pemilihan bupati (pilbup) maupun pemilihan gubernur (pilgub) 2020.
Hal itu merupakan buntut dari kerusakan Jalan Cendana sepanjang 500 meter yang tak kunjung mendapat respons dari pemerintah daerah. Salah seorang warga Jalan Cendana, Mulyono mengatakan, sebenarnya kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama sejak 2017 lalu. Tapi sampai saat ini tidak ada juga perbaikan dari Pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
“Usulan sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah, dan kita selalu dijanjikan perbaikan. Tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya,” ungkap Mulyono kepada Radar Kaltara.
Karena sudah lelah dengan janji pemerintah, warga pun mengancam untuk golput. Ia menilai, buat apa juga memilih kalau hanya dijanji-janji. “Kita ini butuh kepastian bukan janji,” ucapnya.
Dikatakan, dahulu memang sempat dilakukan pengaspalan jalan. Hanya saja pengerjaan tidak dilakukan secara menyeluruh. “Kita sempat senang, tapi kenyataanya hanya sepanjang kurang lebih 1 kilometer saja yang diaspal, selebihnya 500 meter tidak diaspal,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan Ketua RT 71, Darwis. Kerusakan jalan ini sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah. Hanya saja sampai saat ini belum direspons. “Di Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kelurahan maupun kecamatan juga sudah beberapa kali disampaikan. Tapi sampai saat ini belum juga ada perbaikan,” sebutnya.
Selama ini untuk perbaikan warga hanya bisa berharap dari hasil swadaya. Itupun hanya sebatas melakukan penimbunan ringan saja. “Kalau yang di arah jembatan itu sudah kita timbun dengan kulit tudai. Nah, yang 500 meter ini yang belum kita timbun, karena belum ada dana,” bebernya.
Menyoal ancaman golput yang disampaikan warga, Darwis mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Saya belum tahu kalau soal itu. Tapi nanti akan saya tanyakan langsung ke warga,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Bina Marga pada DPU-PR Bulungan, H. Fakhrudin saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, tahun ini perbaikan belum bisa dilakukan, karena masih terkendala anggaran yang masih minim.
“APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kita belum mencukupi untuk dilakukan pengerjaan fisik. Kalau pun harus menggunakan DAK (dana alokasi khusus) juga belum bisa, karena jalan itu belum masuk ke dalam SK jalan kabupaten. Dan pengusulan DAK tidak boleh kurang Rp 3 miliar,” jelasnya.
Meski begitu, pihaknya mengaku belum dapat memastikan secara pasti berapa kebutuhan anggaran perbaikan jalan tersebut. Ia mengakui bahwa jalan tersebut sudah pernah dikerjakan. Hanya saja belum keseluruhan, karena masih ada yang belum beraspal. “Kita tidak bisa berbuat banyak kalau anggaranya tidak ada,” sebutnya.
Sebenarnya bukan hanya di Jalan Cendana saja yang perlu diperbaiki, masih banyak jalan lain yang perlu dilakukan perbaikan. Hanya saja karena anggaran minim akhirnya perbaikan sulit untuk dilakukan.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Sunardi mengatakan, secara kewenangan jalan itu masih menjadi kewenangan kabupaten. Jadi DPUPR-Perkim tidak bisa masuk.
“Kalau pun Bulungan tidak sanggup kita bisa saja mengerjakan, dengan catatan dari kabupaten harus terlebih dahulu bersurat kepada provinsi,” singkatnya. (*/jai/eza)
