Nelayan Tercekik Masalah BBM

- Sabtu, 11 Januari 2020 | 12:46 WIB

 TARAKAN – Nelayan Tarakan mengeluhkan ragam masalah menyangkut kebutuhan mereka akan bahan bakar minyak (BBM). BBM subsidi selama ini menjadi andalan mereka, menggerakkan mesin sebagai tumpuan melaut.

Namun, belakangan BBM subsidi sejenis solar dan premium semakin terbatas. Bahkan premium sudah tak lagi disubsidi, namun kuotanya semakin berkurang.

Ketua Forum Pengawas Masyarakat Nelayan Kaltara Mas’ud H. Mansyur mengatakan persoalan terbesar yang harus dituntaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara adalah menyangkut BBM. Tidak hanya berhubungan dengan nelayan, juga berbagai aktivitas warga lainnya.

“Ini persoalannya rumit. Tetapi harus diselesaikan. Seperti kami, nelayan di Tarakan, ada sekira 4.000 yang bergantung pada BBM ini. Sekarang BBM ini sulit, seperti solar dan premium itu,” ujarnya, kemarin (10/1).

Wacana pemberlakuan rekomendasi pada 13 Januari 2020 bagi nelayan untuk membeli BBM menurutnya belum menjadi solusi konkrit. “Kebijakan seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sebenarnya BBM-nya ini yang enggak mencukupi, sehingga masalah itu terus muncul. Sekarang, tidak hanya nelayan yang menggunakan BBM ini, ada pengendara, transportasi laut, petambak, dan juga nelayan dari luar Kaltara,” sebutnya.

Rekomendasi itu menyangkut jadwal dan kuota yang dapat diterima nelayan. Lagi-lagi, kata dia, selama ini rekomendasi yang dikantongi nelayan justru jauh dari kuota, atau BBM yang bisa dibeli.

“Misalnya di rekomendasi 1.000 liter dalam sebulan, lebih sering di bawahnya itu. Padahal kebutuhan nelayan ini 1.000 itu. Yang ada kadang cuma 500 liter, 600 liter. Namanya saja rekomendasi,” tambahnya.

“Kami sudah menyurat, ke mana-mana suratnya. Nelayan meminta agar dapat ditetapkan kuotanya, jadwal pendistribusiannya juga. Tapi minim tanggapan, mengenai keinginan nelayan ini. Masalah utama kita kurang BBM, nelayan di Tarakan mayoritas kebutuhannya solar. Tapi, apa mau dipaksakan mereka pakai pertamax, memang cukup uang mereka untuk membeli BBM?” tukasnya.

Pihaknya sempat mempertanyakan mengenai kuota BBM jenis premium dan solar. Menurutnya, nelayan melaut dengan BBM yang terjangkau.

“Ada memang BBM jenis lain. Tapi, apakah relevan dengan kebutuhan kami, modal nelayan ini,” ujarnya.

Ia pun meminta keseriusan pemerintah melakukan penataan terhadap distribusi BBM. Jika memang harus ditambah, maka sebaiknya diusulkan dan dikawal.

“Ini juga menjadi masalah, pengawasannya. Siapa yang mengawasi sekarang? Coba turun ke APMS, sering kacau. Nelayan ini jadi korban, berselisih di bawah. Padahal yang mereka cari itu demi kesejahteraan, demi makan keluarganya,” jelas pria yang juga wakil ketua Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan.

“Ada lagi soal pemerintah katanya enggak punya kewenangan melakukan pengawasan. Nah, untuk apa pemerintah kalau enggak bisa mengatur ini. Enggak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya,” terangnya.

 

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X