TARAKAN - Rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan mewajibkan sekolah madrasah dan agama lainnya untuk mempelajari bahasa Mandarin ternyata mendapat perhatian besar di masyarakat. Sehingga hal tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra terkait keefektifannya.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tarakan, H. Muhammad Shaberah menuturkan, jika hal tersebut sudah mendapat keterangan resmi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam Kemenag RI. Sehingga ia menjelaskan, jika hal tersebut merupakan salah satu upaya cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa madrasah dalam menyiapkan generasi unggul pada persaingan kerja.
"Dari Direktorat (Pendidikan, Red) Islam di Jakarta, dan saya juga sudah baca di media bahwa bahasa Mandarin menjadi salah satu hal yang wajib dipelajari sekolah selain bahasa Arab dan Inggris. Hal itu sebagai upaya Kementerian Agama menciptakan lulusan madrasah yang unggul sehingga dapat bersaing di dunia kerja," ujarnya.
Selain itu, menurutnya dengan adanya kurikulum bahasa Mandarin diharapkan dapat memudahkan siswa yang hendak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Karena menurutnya, setiap tahunnya mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Tiongkok, khususnya lulusan madrasah terus mengalami peningkatan.
"Termasuk juga dapat memudahkan pelajar yang mau melanjutkan ke Cina. Karena semakin tahun ternyata mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana semakin banyak. Jadi dengan wajibnya mempelajari bahasa Mandarin akan membekali siswa dalam berkomunikasi," bebernya.
Selain itu, ia menegaskan jika instruksi tersebut tidak hanya berlaku pada sekolah madrasah saja, melainkan juga akan diterapkan pada pondok pesantren (ponpes) di Indonesia. Terkait kekhawatiran bertambahnya beban belajar siswa dan santri dengan adanya tambahan kurikulum, ia menjelaskan jika madrasah dan ponpes telah terbiasa dengan beban belajar yang berat. Sehingga menurutnya, hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Ini juga rencananya akan diterapkan pada pesantren dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama lainnya. Artinya pelajaran itu bukan pilihan tetapi wajib. Ini kan program kementerian, artinya salah satu bahasa asing yang harus diajarkan. Kami pikir untuk sekolah Islam sudah terbiasa dengan pelajaran banyak, jadi penambahan 1 kurikulum tidak masalah," jelasnya.
Mengenai penerapannya di Kota Tarakan, ia menegaskan jika pihaknya masih menunggu surat perintah resmi dari Kemenag RI. Meski demikian, jika instruksi tersebut telah diterima, maka pihaknya akan menerapkan aturan tersebut pada tahun ini.
"Posisi kami hanya mengikuti saja. Kalau misalnya sudah ada instruksinya mewajibkannya tahun ini maka kita wajibkan tidak ada masalah. Kalau tenaga pengajar bahasa asing saya pikir banyak yah. Kalau untuk Tarakan masih amanlah," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltara, Syamsi Sarman menerangkan, jika penerapan kurikulum bahasa Mandarin pada sekolah Islam merupakan hal yang sah-sah saja. Karena menurutnya, seiring perkembangan zaman sekolah agama pun semestinya juga berinovasi dalam menyiapkan lulusan yang siap berkompetisi dalam dunia kerja. Sehingga menurutnya hal tersebut sangat tidak bertentangan dalam agama.
"Tentang gagasan Menag agar bahasa Mandarin diajarkan di madrasah, menurut saya pribadi tidak ada masalah. Sebetulnya pelajaran bahasa asing memang perlu ada di madrasah agar lulusannya mampu berkompetisi di persaingan global. Bahasa asing itu semua bukan hanya Mandarin. Termasuk yang paling prioritas adalah bahasa Arab dan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, Jerman, dan lainnya. Kalaulah orientasinya untuk menjawab tantangan dakwah, pendidikan, ekonomi, ke depannya penguasaan bahasa yang berlaku di dunia sangat diperlukan. Jadi masalah bahasa Mandarin termasuk bagian dari bahasa asing itu," tambahnya.
Lanjutnya, dalam Islam tidak membatasi mempelajari bahasa apapun dalam menuntut ilmu. Sehingga menurutnya, penerapan bahasa Mandarin pada sekolah tidaklah elok jika dikaitkan-kaitkan dengan permasalahan politik dan sosial yang terjadi.
Memang ini momentumnya yang kurang pas. Karena dihebohkan dengan isu tenaga kerja, ekspansi nelayan asal Tiongkok dan lain-lain. “Mungkin yang menjadi masalah, orang-orang mengaitkannya dengan masalah situasi politik dan sosial sehingga sebagian orang memandang negatif rencana ini. Padahal tidak ada masalah sebagaimana tidak ada masalahnya dengan bahasa Inggris, dan lain-lain," ujarnya.
