TARAKAN – Dana kelurahan, seperti dijanjikan pemerintah pusat, sudah digelontorkan sejak tahun lalu. Masing-masing kelurahan dijatah Rp 275 juta. Pemetaan dana ini dinilai efektif membangun wilayah di masing-masing kelurahan.
Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, penganggaran di 2019 sudah selesai. Dengan total penyerapan sebesar 91,65 persen. Yakni dari total anggaran Rp 7,4 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp 6,7 miliar. Sementara untuk 2020 ini dalam tahap melengkapi administrasi pengelola proyek.
“Jadi dari total 20 kelurahan, ada 1 kelurahan yang sama sekali tidak melaksanakan atau penyerapan 0 persen, yaitu Kelurahan Karang Anyar Pantai,” terangnya singkat.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) H.M. Rusli H. Jabba, mengatakan dana kelurahan dengan sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), masih berlanjut hingga sekarang ini.
“Dana kelurahan kan sudah berjalan dari tahun lalu. Sekarang masih berlanjut, itu kan dari pusat atau APBN,” katanya.
Sepengetahuannya, rerata pembangunan yang dianggap prioritas di lingkungan kelurahan, khususnya RT pembangunan jembatan, drainase dan lampu penerangan jalan umum (PJU). Dengan dana yang dikelola langsung oleh lurah bersama warganya, dapat membenahi fasilitas yang dianggap lebih prioritas.
“Kalau dana kelurahan kan memang dikelola langsung oleh lurah tersebut. Tapi memang tetap berada di wilayah RT, yang mana paling prioritas di dalam lingkungannya,” lanjutnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Saifullah mengatakan, dana alokasi khusus (DAK), atau dana kelurahan ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Namun sangat disayangkan, yang semula dijatah Rp 275 juta per kelurahan, tahun ini turun menjadi Rp 250 juta per kelurahan.
“Itu kan dibahas saat Apeksi dulu. Dari 2019 sudah berjalan, tahun ini (2020) ada lagi tapi masih menunggu. Yang kami sayangkan turun, karena seharusnya nilainya ditambah, bukannya dikurangi. Kalau dana desa saja mencapai Rp 2 miliar, masak untuk kelurahan lebih rendah. Padahal kelurahan lebih luas, kan sama-sama membangun,” bebernya.
Dia menilai, pemetaan anggaran ini dinilai lebih efektif karena langsung digunakan untuk pembangunan yang dianggap prioritas di wilayah tersebut. Banyaknya pembangunan yang perlu dibenahi, dia menilai anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi.
“Tentu lebih efektif, karena langsung bersentuhan di kelurahannya. Sebelum dilaksanakan juga disurvei dulu. Kebanyakan fasilitas umum, seperti drainase, jalan. Ada juga fasilitas lainnya, seperti posyandu, fardhu kifayah, pelatihan-pelatihan lainnya juga bisa,” ujarnya.
Kendati demikian, dia berharap tahun-tahun berikutnya kegiatan tersebut terus berlanjut. Dengan harapan, dananya lebih tinggi.
“Jadi seharusnya dananya ditambah, bukan dikurangi. Maka ini tantangan kita sebagai eksekutif dan legislatif,” tutupnya.
Lurah Lingkas Ujung, Irmina Rini Sulistyawati, S.IP mengaku sudah menerima dana kelurahan di 2019 sebesar Rp 370.138.000.
