TANJUNG SELOR – Sempat alot terkait pembahasan aksi blokade jalan tambang batu bara PT MJE Plus yang tengah beroperasi di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan pada Selasa malam (7/1) lalu, akhirnya setelah lima jam pembahasan antara warga, pemerintah desa (pemdes) dan perusahaan setempat terdapat titik temu.
Yakni, khusus untuk corporate social responsibily (CSR) yang menjadi salah satu permasalahan pokok dilakukannya aksi blokade. Dalam hal ini perusahaan menyatakan kesanggupannya memberikan anggaran sekitar Rp 900 juta.
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan pun menyatakan komitmennya dalam upaya membantu menyejahterakan masyarakat setempat. Kemudian, ke depannya akan menyelesaikan permasalahan lain yang dianggap dalam pertemuan itu masih alot. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat atas hadirnya perusahaan tambang batu bara ini dapat terwujudkan.
Ditemui awak media Radar Kaltara usai pembahasan yang saat itu berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Ardi Mulyo, Direktur PT MJE Plus, Joko Abdul Hakim mengatakan, berterima kasih terhadap warga yang saat ini sudah mendukung hadirnya tambang batu bara di wilayah desanya.
Pihaknya juga menyatakan permohonan maaf jika sejauh ini masih minim sosialisasi di hadapan warga dan pemdes. Sehingga keberadaan tambang yang baru beroperasi pada November 2018 lalu. Diketahui, sejauh ini dianggap masih belum optimal.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu atau ke depannya pihaknya akan berupaya terus dalam memperbaiki segala apa yang menjadi harapan bersama ini. Di samping, mengharapkan dukungan penuh dari warga desa setempat selama beroperasinya tambang batu bara ini.
“Tadi sempat dibahas masalah CSR. Ya, kami berdasarkan aturan dan ketetapan yang ada. Yaitu, di tahun 2020 ini menyanggupi anggarannya sebesar Rp 900 juta,” ungkapnya.
Lanjutnya, dengan adanya respons yang sudah diberikan pihak perusahaan saat ini. Maka, khususnya dari besaran anggaran CSR itu sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Desa Ardi Mulyo. Dan mengenai dana itu penggunaannya seperti apa. Pihaknya hanya menyerahkan kepada pemdes dan warga setempat.
“Kalau ada permasalahan lain. Nanti sembari jalan dan pelan-pelan akan diselesaikan. Hanya, dari permasalahan CSR dan penjelasan minimnya sosialisasi sebelumnya sudah kami jelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan tak ada lagi berkutat pada masalah itu lagi,” ujar pria yang akrab disapa Joko yang saat itu didampingi beberapa karyawannya.
Menindaklanjuti hasil pembahasan, Rabu (8/1), warga dan pemdes setempat langsung membuka blokade jalan utama tambang sekaligus melepas spanduk bernada protes. Mengingat, ini pun menjadi salah satu harapan pihak perusahaan sendiri agar mereka dapat melintasi jalan tersebut.
Kepala Desa Ardi Mulyo, Tri Mukadi mengatakan, pihaknya bersyukur dari pembahasan itu dapat berjalan dengan baik. Dan segala aspirasi warga di desa dapat terakomodir oleh perusahaan tambang batu bara setempat. Ini sebagaimana harapan terbesar warga di desanya agar hadirnya tambang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
“Kami di pemerintah desa sebelumnya mengucapkan terima kasih atas respons yang diberikan pihak perusahaan secara langsung ini. Ya, karena memang mengenai pertemuan seperti ini sejak awal dahulu belum pernah dilangsungkan,” ungkapnya kepada awak media.
Ditanya mengenai dana CSR Rp 900 juta itu, Tri sapaan akrabnya menjelaskan, pihaknya saat ini tak dapat menjelaskan lebih jauh mengenai untuk apa penggunaannya nanti. Bahkan, pihaknya mengaku akan terlebih dahulu membuat tim yang nantinya bersama membahas mengenai penggunaan prioritas dari dana CSR.
“Di samping nanti dalam penggunaan dana CSR ini akan urun rembug bersama warga melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di desa. Dengan harapan dari dana itu dapat dengan benar termanfaatkan secara baik dan optimal,” ujarnya yang ditemui pasca acara pembahasan pada malam itu juga.
