TANJUNG SELOR – Kerap menerima keluhan warga terkait terbatasnya Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Bulungan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan lantas melakukan inspeksi mendadak (sidak). Kemarin (7/1) sidak dilakukan di SPBU Sengkawit namun berlangsung tegang. Bagaimana tidak, sikap pengelola SPBU Sengkawit saat disambangi dinilai arogan sehingga membuat legislator naik pitam.
Dari pantauan di lapangan, anggota DPRD yang telah melakukan pengecekan di SPBU menyambangi kantor pengelola yang berada di sisi kiri SPBU. Keinginan anggota DPRD yang ingin bertemu pengelola harus tertunda lantaran pengelola tidak ada di lokasi.
Sekira 30 menit menunggu, pengelola SBPU bernama James tiba di lokasi. Adu mulut dengan nada tinggi terjadi antara James dan sejumlah anggota DPRD. Hadirnya pria yang mengenakan kemeja hitam tersebut dinilai menantang. “Ada apa?” kata Jemes yang membuat anggota DPRD murka. Adu mulut tak terhindarkan, James dihujani argumen dengan nada tinggi. Berada di posisi terdesak James pun membalas dengan nada tinggi.
Sebenarnya, sidak yang dilakukan ingin mencari solusi terkait persoalan BBM. Dikarenakan, kuota BBM di Bulungan dinilai cukup hanya saja proses pengaturan dinilai tidak tepat sehingga membuat antrean panjang di dua ruas Jalan Sengkawit setiap hari. “Kami datang mau cari solusi dengan adanya pengetap. Karena BBM ada saja, namun pengaturannya. Pas kita datang tanggapannya (James) tidak ada baiknya. Sombong (James). Sehingga, kami ikut terpancing. Kami yang ingin bicara baik-baik jadi malas karena, sambutannya sudah tidak baik,” ucap Wakil Ketua DPRD Bulungan Hj. Aluh Berlian kepada Radar Kaltara, Selasa (7/1).
Respons dari pengelola terkesan tidak nyaman dengan kehadiran anggora DPRD. Ia berharap ada dilakukan pengawasan pemilik SPBU dengan pengelola. “Harus ada kontrol terhadap pekerja. Jangan sampai ada kongkalikong antara pekerja dengan pengetap. Pekerjanya masa tidak kenal dengan pengetap. Karena setiap hari,” tegasnya.
Atas persoalan yang tak kunjung selesai ini DPRD akan memanggil pemilik SPBU untuk meminta penjelasan terkait sejumlah kejanggalan hasil sidak. Dan nantinya jika ada temuan, DPRD Bulungan akan bertindak tegas. “Kami akan panggil. Jika ada kejanggalan dan temuan kami tegur. Nanti kami panggil, segera,” bebernya.
Sementara, Markus Juk menilai ada oknum yang bermain bersama pengetap. Sehingga, pihaknya meminta agar Kepolisian dan Satpol PP bertindak dengan tegas. Sebab, dari informasi yang ia terima, BBM bersubsidi jenis solar yang dijual di SPBU Sengkawit dilarikan ke daerah Sekatak.
“Mohon maaf, ada juga oknum yang bermain. Sehingga, pengetap merasa aman dan damai tidak ada rasa takut. Dari informasi yang kami dapat justru Solar yang bersubsidi larinya ke tambang liar yang berlokasi di Sekatak. Tidak mungkin ada api, ada asap kalau tidak ada yang mengaturnya. Karena melihat kuota di Bulungan lebih dari cukup,” tambahnya.
Kemudian, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan agar mengupayakan penambahan SPBU di Bulungan. Karena, permintaan masyarakat begitu banyak agar dapat mengurai antre setiap hari di SPBU Sengkawit. “Baik itu dari Polda Kaltara, Polres Bulungan dan Satpol PP provinsi dan kabupaten mari kita benar-benar menegakkan keadilan di Bulungan terkait SPBU. Dan kami berharap pemerinrah kabupaten dan provinsi agar menambah lagi SPBU itu harapan kita,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, M Nafis menyoroti terkait pembatasan yang dilakukan SPBU Sengkawit mulai kemarin (7/1) senilai Rp 200 ribu. Ia menilai pembatasan pembelian BBM itu harusnya dilakukan terhadap pengetap, bukan malah ke masyarakat yang menggunakan BBM untuk keperluan bukan untuk dijual kembali. “Untuk mengisi sesuai kapasitas. Sementara pengetap, kendaraan pengetap yang dimodifikasi Mitsubishi l300 pengisian hingga Rp 800-900 ribu di luar nalar,” ungkapnya.
Ia menegaskan hasil sidak selanjutnya akan memanggil pihak terkait untuk penyelesaikan. Seperti Disperindagkop, Satpol PP dan pihak berwenang. Dengan adanya pengetap saat ini walaupun kuota ditambah hingga 200 dipastikan tidak akan cukup. “Tentu ada indikasi permainan. Karena pengetap keluar masuk hingga SPBU tutup. Jadi biar kuota ditambah tetap tidak akan cukup. Bisa dilihat sekarang antrean bukan satu jalur lagi tetapi kiri kanan jalan sudah menjadi tempat antrean yang begitu panjang,” bebernya.
“Kondisi ini tentunya mengganggu ketertiban umum. Kita berharap pemiliki bisa menjaga stabilitas. Karena yang kita larang pengetap. Jika masyarakat yang menggunakan untuk keperluan jangan dibatasi. Harusnya, memberikan peringatan terhadap pengetap,” sambung M.Nafis. (akz/fly)
