TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tahun 2020 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan sebesar Rp 1,188 triliun. Anggaran itu akan difokuskan untuk melakukan peningkatan sejumlah infrastruktur serta pencapaian visi misi bupati periode 2016-2021.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, untuk infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Khususnya infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik itu jalan maupun jembatan. “Tapi tidak semua bisa kita akomodasi, karena terus terang saja anggaran kita tahun ini tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Selain peningkatan infrastruktur dan pencapaian visi dan misi, tahun ini anggaran juga akan difokuskan pada sektor pertanian dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu SDM kesehatan maupun pendidikan. “SDM ini penting untuk ditingkatkan, bagaimana mau maju kalau SDM kita tidak berkualitas. Sebenarnya untuk tahun ini kegiatan kita tidak ada yang berbeda, masih sama dengan kegiatan tahun sebelumnya, yang pasti tahun ini kita akan terus berupaya menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di tahun 2019, kalau pun tahun ini ada yang tidak terakomodasi maka akan kita upayakan di tahun berikutnya,” sebutnya.
Adapun salah satu misi yang akan menjadi skala prioritas di tahun ini yakni mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional. “Kita ketahui bersama bahwa Bulungan menjadi salah satu daerah penyangga pangan di IKN (Ibu Kota Negara) yang baru, jadi mulai sekarang ini semua itu sudah harus kita persiapkan,” sebutnya.
Kebutuhan listrik dan air bersih di masyarakat juga akan tetap menjadi prioritas utama. Karena sejauh ini belum semua masyarakat di Bumi Tengunyun bisa merasakan air bersih maupun listrik. “Kita akan upayakan di tahun ini semua sudah bisa merasakan air bersih dan listrik,” bebernya.
Untuk mencapai semua itu pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) maupun pemerintah pusat. Karena kalau hanya berharap dari APBD saja tentu akan sulit untuk merealisasikan semua itu. “Saya juga barharap kepada semua OPD (organisasi perangkat daerah) agar lebih gesit dalam mencari peluang untuk bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (*/jai/fly)
